Ridwan Kamil Berkantor di Depok, Penanganan Pandemi Diharapkan Lebih Baik
Intervensi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dibutuhkan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan koordinasi antar daerah sekitar Ibu Kota dengan Pemprov DKI dan pemerintah pusat.
Oleh
AGUIDO ADRI
·6 menit baca
DEPOK, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana berkantor di Kota Depok mulai minggu depan. Intervensi Gubernur Jabar diharapkan mampu mengoordinasikan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, serta menyediakan penambahan ruang isolasi dan ketersedian tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan.
Terkait rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkantor di Kota Depok, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, jika rencana itu terlaksana merupakan implementasi dari Undang-undang otonomi daerah. Urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab atau kewenangan provinsi.
”Bahwa pandemi ini bukan urusan lokalitas daerah semata, tetapi urusan lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara. Karena itu, ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban provinsi yang selama ini kami tunggu,” kata Dadang, Rabu (30/9/2020).
Perlu langkah koordinasi cepat dan Pemprov Jawa Barat menjadi simpul dan kunci dalam koordinasi penanganan pandemi di wilayah Bodebek yang bersingungan dengan wilayah Jakarta sekaligus pemerintah pusat. (Dadang Wihana)
Menurut Dadang, saat tiga bulan awal pandemi pada Maret, April, dan Mei, media komunikasi yang disediakan Pemprov Jawa Barat untuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi dilaksanakan secara rutin. Namun, ia merasa, selama dua bulan terakhir, ketika terjadi lonjakan kasus di wilayah Bodebek dan berstatus zona merah, kehadiran Pemprov Jabar untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi lintas wilayah itu sangat minim.
”Intervensi Gubernur Jawa Barat sangat ditunggu karena tanggung jawab dan kewenangan provinsi untuk membantu dan mengurus pandemi dan koordinasi antar daerah sekitar. Ketika menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah lain seperti Bogor, Bekasi, Jakarta, bahkan kami langsung mengakses ke Satgas pusat, kami berkoordinasi secara parsial. Bayangkan bagaimana setiap daerah berkoordinasi secara parsial sedangkan pandemi ini bergerak cepat,” tutur Dadang.
Dadang menambahkan, perlu langkah koordinasi yang cepat dan Pemprov Jawa Barat menjadi simpul dan kunci dalam koordinasi penanganan pandemi di wilayah Bodebek yang bersinggungan dengan wilayah Jakarta (Pemprov DKI dan pemerintah pusat).
”Kami mengusulkan ada satgas penanganan covid-19 se-Jabodetabek agar simpul di Jabodetabek menjadi satu karena pergerakan orang di Jabodetabek akan bekerja secara massal atau komuter. Oleh karena itu, tidak bisa secara parsial. Jika tidak bisa bentuk se-Jabodetabek, bentuklah di Bodebek. Maka dari itu kehadiran Pemprov Jawa barat dinanti yang selama ini kami tunggu-tunggu,” lanjut Dadang.
Menurut Dadang, melihat lonjakan kasus di Bodebek dalam dua bulan terakhir, pembentukan satgas dinilai penting. Berdasarkan data, sejak memasuki angka kasus positif 2.013 kasus pada 26 Agustus, angka kasus mengalami lonjakan dua kali lipat hingga pencapai 4.027 kasus pada 27 September. Sementara dari pembaruan data pada 30 September, jumlah kasus aktif mencapai 1.249 kasus, sehingga total akumulatif pasien terkonfirmasi positif mencapai 4.320 kasus, jumlah pasien sembuh 2.936 kasus, dan pasien meninggal 135 kasus.
Berkantornya Ridwan Kamil di Kota Depok juga diharapkan bisa mengoordinasikan penanganan warga dan pasien Covid-19 karena kapasitas rumah sakit rujukan sudah terisi penuh. Selain rumah sakit rujukan, ketersediaan ruang isolasi non fasilitas kesehatan seperti hotel atau gedung lainnya bisa direalisasikan untuk penanganan pasien bergejala ringan atau orang tanpa gejala (OTG).
Gubernur Jawa Barat, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Ridwan Kamil berencana berkantor di Kota Depok mulai pekan depan. Hal itu dilakukan untuk memastikan penanganan pandemi global Covid-19 di wilayah Bodebek berjalan dengan baik.
”Mulai minggu depan, mungkin saya akan berkantor di Depok seminggu sekali untuk memastikan penanganan Covi-19 di Bodebek bisa lebih terkoordinasi,” ujar Kamil dalam rapat koordinasi terkait Percepatan Penyelesaian Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/9/20).
Kamil mengatakan, sekitar 70 persen kasus Covid-19 di Jawa Barat terjadi di wilayah Bodebek. Berdasarkan data Gugus Tugas Jawa Barat pada 21-27 September 2020, kasus positif aktif Kota Depok mencapai 1.099 kasus. Sementara Kota Bekasi 962 kasus positif aktif, Kabupaten Bekasi 512 kasus positif aktif, Kabupaten Bogor 465 kasus positif aktif, dan Kota Bogor 228 kasus positif aktif.
Adapun keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 per 26 September, 10 besar rumah sakit terbanyak merawat kasus Covid-19 juga didominasi dari Bodebek. Di Kota Depok, urgensi terkait ketersediaan ICU (Intensive Care Unit) dan HCU (High Care Unit) sebagai ruang perawatan pasien Covid-19, masuk kriteria berat.
”Penanganan Covid-19 khususnya di Kota Depok perlu lebih ditingkatkan, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Secara umum dari seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dari sebelas rumah sakit tersibuk yang mengurus kasus Covid-19 itu sembilan ada di Bodebek. Dan Depok ini paling kritis dari catatan statistik kami sudah di atas 80 persen (tingkat keterisiannya),” ujar Kamil.
Kamil mengatakan, perlu dibentuk tim khusus untuk menangani Covid-19 di Bodebek. Selain itu, ia mengusulkan kebijakan subsidi silang khusus di wilayah Bodebek bagi warga yang perlu dirawat karena Covid-19.
”Kami sudah koordinasikan untuk Bodebek ini ingin ada satu tim yang kokoh dan kompak. Jadi, nanti ada subsidi silang. Kalau rumah sakit di Depok penuh, nanti warga KTP Depok boleh dirawat di Bogor atau sebaliknya. Saat ini sedang kami kondisikan,” tutur Kamil.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan ada tambahan 34 tempat tidur khusus untuk ICU di rumah sakit di Kota Depok. Tambahan tempat tidur itu juga bisa digunakan bagi pasien Covid-19 dari daerah lain di Bodebek.
”Mulai efektif Rabu (30/9), ada tambahan 34 tempat tidur untuk ICU di Depok. Jadi, untuk area Bogor saya kira bisa di-cover di Depok. Dengan tambahan 34 tempat tidur itu, saya kira akan sangat membantu penanganan Covid-19 di Bogor dan Depok,” kata Luhut.
Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Dedie A Rachim mengatakan, menyambut positif rencana Gubernur Jawa Barat berkantor di Kota Depok karena diharapkan dapat lebih intens menjembatani komunikasi lintas Provinsi khususnya DKI dan Banten dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Jabodetabek
”Tim satgas di Bodebek bisa berkoordinasi langsung di lapangan. Kami tinggal tunggu undangan pak gubernur. Pastinya dalam satu area pandemi bersama berkomitmen berdasarkan arahan pak gubernur bahwa kebijakan berorientasi kepada kebijakan DKI. Kehadiran pak gubernur diharapkan yang selama ini call meeting agak terhambat, kami bisa rapat koordinasi lebih efesien dalam penanganan pandemi,” kata Dedie.
Terkait penanganan pandemi di Jabodetabek, kata Dedie, sejalan dengan ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Dedie, yang dibutuhkan daerah adalah kesamaan langkah karena Jabodetabek merupakan satu area pandemi.
”Jadi, silakan jika pemerintah pusat mau mengorkestrasi kebijakan aturan secara luas di Jabodetabek terkait kesetaraan teknis kebijakan atau melalaui lintas gubernur juga boleh. Yang penting kita mendapat manfaatnya langsung, tidak bisa ditunda lagi karena memang dalam kondisi darurat tinggi,” tutur Dedie.
Meski perlu langkah kesetaraan kebijakan, masing-masing daerah dari tingkat provinsi hingga bupati dan wali kota perlu evaluasi secara menyeluruh untuk melihat permasalahan di setiap daerah.