Triliunan Rupiah Utang untuk Bangun Konstruksi Jalan dan Pengendalian Banjir Jakarta
Melalui dana pemulihan ekonomi nasional daerah, DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp 12,5 triliun yang dikucurkan pada 2020-2022 untuk pembiayaan sejumlah proyek di dinas-dinas pemerintah provinsi.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Suntikan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah melalui Kementerian Keuangan memastikan sejumlah pekerjaan dan program Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta bisa digarap tahun 2020.
Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan dana PEN itu adalah pengerjaan jalan layang (flyover/FO) di Lenteng Agung, FO di Tanjung Barat, dan underpass atau terowongan di Senen. Selain itu, pengerjaan Jembatan Pesakih dan Pasar Minggu.
”Total Bina Marga mendapat pinjaman dari PEN Rp 835 miliar,” kata Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Kamis (24/09/2020). Proyek-proyek yang dikerjakan bersifat tahun jamak.
Anggaran itu, di antaranya, dipakai untuk membiayai pembebasan lahan hingga konstruksi seluruh proyek infrastruktur tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, mirip dengan Bina Marga, alokasi dana pinjaman PEN adalah untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta. Dari PEN, Dinas SDA mendapat pinjaman Rp 5,2 triliun yang menurut rencana untuk membiayai pekerjaan periode 2020-2022.
Untuk pengendalian banjir, Dinas SDA mengoperasikan ratusan pompa air. Mengantisipasi banjir, lanjut Juaini, selain pengerukan kali ataupun saluran penghubung atau saluran mikro, dinas juga memaksimal pompa-pompa.
”Saat ini, kami sedang lakukan pemeliharaan rutin karena memang banyak pompa yang umurnya di atas 10 tahun. Jadi, memang perlu dirawat. Anggaran itu akan dipakai untuk perawatan dan pemeliharaan pompa-pompa itu,” ujar Juaini.
Sebagai langkah awal, dinas juga menambah pompa mobile baru sebanyak 19 unit. ”Kalau 19 unit itu pengadaan oleh dinas, Sudin Timur, dan Sudin Utara dengan APBD 2020,” kata Juaini tanpa merinci besaran anggaran pengadaan.
Selain untuk perawatan pompa, Juaini menjelaskan, anggaran dari PEN juga akan dipakai untuk pembebasan lahan bagi keperluan pembangunan polder atau kolam retensi, lalu juga pembebasan lahan untuk pembangunan waduk, dan sungai.
”Pembebasan lahan kami targetkan bisa dilakukan tahun ini karena sekarang kami masih mendata kembali bidang-bidang. Kalau pembangunan, targetnya mulai 2021,” ujarnya.
Sri Haryati, Asisten Sekdaprov DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Keuangan yang saat ini juga menjabat Pelaksana Harian Sekdaprov DKI Jakarta, dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD pada akhir Agustus menjelaskan, terkait pinjaman PEN daerah itu, awalnya disampaikan alokasinya Rp 5 triliun. ”Namun, kalau butuh lebih, silakan diajukan saja. Kemudian ketemu di angka Rp 4,5 triliun yang akan masuk melalui APBD Perubahan untuk 2020 dan Rp 8 triliun yang akan masuk dalam APBD murni 2021. Masuknya ke penerimaan pembiayaan nanti,” paparnya.
Pinjaman sebesar itu, lanjut Sri, akan sangat membantu DKI Jakarta dalam melaksanakan program pembangunan. Pinjaman PEN daerah itu menurut rencana untuk program mendesak, seperti penanganan banjir, infrastruktur terkait transportasi, dan pariwisata, karena ini dalam rangka pemulihan ekonomi.