Satpol PP DKI dan Satpol PP Depok Awasi Kawasan Perbatasan

Menyikapi kebijakan jam malam di Depok, Satpol PP DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Satpol PP Depok untuk pengawasan bersama, menghindarkan migrasi kerumunan orang, terutama pada akhir pekan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi kebijakan jam malam di Kota Depok, Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta akan menggelar rapat koordinasi dengan Satpol PP Depok dan Satpol PP Jawa Barat, Kamis (3/9/2020) ini. Pembahasan akan bermuara pada upaya mengantisipasi kebijakan jam malam di Depok supaya tidak terjadi migrasi atau perpindahan kerumunan dari wilayah Depok ke DKI Jakarta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin, Rabu (2/9/2020), mengatakan, karena ada kebijakan jam malam di Depok, DKI Jakarta mesti membuat antisipasi. Salah satu upaya yang akan dibahas bersama adalah melangsungkan giat operasi kepatuhan protokol kesehatan di perbatasan antara Jakarta Selatan dan Depok. Lokasi target utamanya di sekitar perbatasan dan jalan-jalan yang mengarah ke Depok dan DKI Jakarta, yang dimungkinkan ada kerumunan.

Langkah-langkah berikutnya, lanjut Arifin, adalah meningkatkan pengawasan di tempat umum, utamanya restoran, kafe, atau rumah makan atau fasilitas umum lain yang biasa didatangi masyarakat. ”Karena Depok dan Bogor menerapkan jam malam, kami tidak menghendaki ada pergeseran kerumunan keramaian ke Jakarta, khususnya pada malam-malam akhir pekan,” ucap Arifin.

Menurut Arifin, ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP Jawa Barat sehingga perlu ada tindak lanjut dengan Satpol PP Depok. Adapun untuk penindakan itu, nantinya Jakarta akan tetap mendasarkan langkah pengawasan dan penindakan pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Demikian juga Depok dengan aturan daerahnya.

”Kami akan mempergunakan aturan masing-masing,” kata Arifin.

Adapun fokus dari pengawasan bersama itu juga akan mengarah pada tertib memakai masker. Sementara untuk titik-titik yang akan menjadi pengawasan bersama akan dipetakan dalam rapat koordinasi tersebut. Nantinya, apabila ada kerumunan, pertama yang dilakukan adalah mengimbau warga untuk menghindari kerumunan dan meminta tetap tinggal di rumah.

Karena Depok dan Bogor menerapkan jam malam, kami tidak menghendaki ada pergeseran kerumunan keramaian ke Jakarta, khususnya pada malam-malam akhir pekan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Suasana di sekitar Tugu Peti Mati Covid-19 yang berisi angka data akumulasi korban Covid-19 Provinsi DKI Jakarta dan diberi keranda jenazah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020).

DKI Jakarta sebelumnya sudah melaksanakan tertib masker dan akan terus melaksanakan pengawasan disertai pengenaan denda. Sejak masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga masa PSBB transisi sekarang, denda yang dibayar masyarakat sudah tembus Rp 4 miliar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin, Rabu (2/9/2020), mengatakan, operasi pengawasan yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta fokus untuk pelanggaran masker. Merunut data Satpol PP, upaya pengawasan tertib masker sudah dilakukan sejak masa PSBB awal, terutama sejak Mei 2020, dan terus digelar sampai saat ini.

Dalam pengawasan yang sudah berjalan, lanjut Arifin, secara umum sebenarnya disiplin warga menggunakan masker sudah lebih baik. Indikatornya, di jalan banyak orang memakai masker ketimbang yang tidak.

Sementara warga yang melanggar, ujar Arifin, pada umumnya kalau diperiksa, membawa masker, tetapi tidak digunakan. ”Kita tinggal mendisiplinkan orang itu supaya mau menggunakan masker dengan benar. Jadi, jangan cuma membawa masker, tetapi tidak digunakan,” kata Arifin.

Baca juga: Tugu Peti Mati Covid-19 di Jatinegara

Adapun langkah pengawasan tertib masker yang disertai pengenaan denda juga pelanggaran di tempat usaha dan kegiatan sosial budaya, lanjut Arifin, sampai saat ini sudah sebanyak Rp 4 miliar denda yang dibayarkan masyarakat. Rinciannya, untuk pelanggaran masker, denda yang dibayarkan Rp 1.944.940.000. Untuk pelanggaran di tempat usaha, denda yang dibayarkan Rp 831.500.000. Lalu untuk denda yang dibayarkan karena pelanggaran kegiatan sosial budaya Rp 284.000.000.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas mendata pelanggar sanksi sosial dalam Operasi Kepatuhan Penegakan Peraturan Pemakaian Masker atau Ok Prend di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2020).

Apabila diakumulasi dengan denda yang dibayarkan saat PSBB tahap II dan tahap III, total denda karena pengawasan masa PSBB dan PSBB transisi sebesar Rp 4,053 miliar. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, warga yang melanggar tertib masker bisa dikenai kerja sosial atau denda administratif.

Dalam Pasal 5 diatur, denda itu bersifat progresif. Artinya, pelanggaran pertama dikenai denda Rp 500.000, lalu pelanggaran yang berulang bisa dikenai denda mulai Rp 750.000 hingga Rp 1 juta.

Selanjutnya, karena masa PSBB transisi masih diperpanjang, bahkan angka kasus bertambah signifikan, Arifin menjelaskan, Satpol PP menambah upaya baru, yaitu operasi tertib masker di kawasan permukiman.

”Kami membuat jadwal pengawasan tertib masker di kawasan permukiman di 44 kecamatan. Kami merencanakan dalam 14 hari ke depan tertib masker di kawasan permukiman itu dilakukan,” ujar Arifin.

Baca juga: Layanan Kesehatan Kritis, Saatnya Perketat Pembatasan

Laboratorium keliling

Untuk menambah kapasitas pengujian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta berkolaborasi bersama Human Initiative dan Agile Innovation Labs menangani pandemi Covid-19 dengan menghadirkan mobil laboratorium atau Mobile Lab. Kolaborasi ini mendapat dukungan pendanaan dari Nama Foundation.

Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta Endra Muryanto dalam keterangan tertulis mengatakan, inovasi mobil laboratorium tersebut dihadirkan untuk membantu mempercepat penanganan pemeriksaan Covid-19 menggunakan metode reaksi rantai polimerase (PCR).

”Mobile Lab ini nanti siap untuk melakukan pemeriksaan PCR. Kapasitas tes maksimal per hari 300 sampel. Sampelnya nanti begitu di-swab kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam laboratorium. Lalu, di Mobile Lab ini akan ada proses mix PCR dan ekstraksi sampel yang di ruangannya pun sudah negative pressure,” ujar Endra.

Kompas/AGUS SUSANTO

Tenaga medis berada dalam tenda terbuka dalam tes reaksi rantai polimerase (PCR) atau tes usap di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (31/8/2020).

Mobile Lab ini fungsinya seperti laboratorium keliling untuk menjangkau tempat-tempat yang ditemukan kasus lebih banyak sehingga dapat mendukung laboratorium yang sudah ada.

Untuk laboratorium keliling itu, ada tiga Mobile Lab yang siap beroperasi pada minggu keempat September. Endra berharap kehadiran mobil laboratorium tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan tes Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun lokasi, jadwal keliling mobil, serta persyaratan bagi warga yang akan melakukan pemeriksaan di Mobile Lab akan diinformasikan setelah mobil sudah memenuhi syarat uji laboratorium.

Senior General Manager Project Management Human Initiative Ferry Suranto menambahkan, kesiapan Mobile Lab telah mencapai 80 persen. Semua peralatan laboratorium telah disesuaikan dengan prosedur standar operasi (SOP) yang ditentukan dan membantu menghadirkan laboratorium pendamping di DKI Jakarta.

”Mobile Lab ini nanti fungsinya seperti laboratorium keliling untuk menjangkau tempat-tempat yang ditemukan kasus lebih banyak sehingga dapat mendukung laboratorium yang sudah ada. Jadi, ketika ditemukan kasus dan memang penyebaran orangnya ada di sana, kami akan datangi wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kasus baru tersebut,” ujarnya.