Bioskop Akan Dibuka, Pendapat DPRD DKI Jakarta Terbelah

Rencana segera dibukanya bioskop di Jakarta menuai banyak reaksi. Anggota DPRD DKI ada yang menyetujui rencana itu, tapi ada pula yang menolak karena alasan kasus masih tinggi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan relaksasi kegiatan di masa PSBB transisi, salah satunya dengan membuka bioskop. Namun, langkah itu mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Kamis (27/8/2020), menjelaskan, dirinya tidak menyetujui pembukaan bioskop saat angka Covid-19 tinggi di Jakarta.

”Masalah buka bioskop di tengah Covid-19 jangan dibenturkan dengan ekonomi, itu memang risikonya. Yang harus diperhatikan adalah nyawa rakyat, orang mati tidak bisa kita hidupkan kembali. Kalau ekonomi, kita masih punya banyak cara untuk siasati itu," kata Zita, penasihat Fraksi PAN.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pihak manajemen memasang informasi penutupan sementara salah satu bioskop yang berada di pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Kamis (27/8/2020).

Menurut Zita, DKI tengah berperang, bertempur mengalahkan wabah. Selain itu, postivity rate sedang naik. ”Kenapa masih sempat berpikir untuk hiburan. Ini cara berpikir yang salah menurut saya. Katanya berbasis data, tapi data yang ada tidak sinkron dengan kebijakan yang dibuat,” paparnya.

Menurut Zita, membuka bioskop sah-sah saja, tetapi saat angka kasus sedang naik, tidak bisa dipaksakan untuk dibuka. ”Saya paham ini kepentingannya untuk apa, tapi nyawa rakyat tidak bisa jadi pilihan kedua, itu amanat konstitusi kita,” ujarnya.

Ia berharap Anies bisa menahan diri dengan tidak membuka bioskop. Sekarang bukan waktu yang tepat. Masih ada hal lain yang harus jadi prioritas Pemprov DKI hari ini. ”Kalau ingin warga imunnya naik karena bahagia nonton film, tayangkan saja di stasiun televisi. Biar semuanya nonton di rumah masing-masing,” kata Zita.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Terpisah, Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, menyatakan, dirinya tidak berkeberatan apabila bioskop mulai dibuka. Alasannya, warga Jakarta sudah mulai jenuh.

Namun, menurut Gembong, pembukaan itu harus disertai dengan penerapan protokol Covid-19 yang tegas dan ketat. Selain itu, juga harus ada penerapan kapasitas jumlah penonton untuk meredam persebaran virus korona.

Adapun Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiono  menyatakan menyetujui bila bioskop dibuka. Namun, sekali lagi petugas dan pengelola bioskop mesti tegas menerapkan protokol Covid-19.

Di dalam bioskop, menurut Mujiono, orang cenderung tidak ngobrol. Lalu, kalaupun ngobrol, hanya kepada orang dikenal, misalnya keluarganya.

Untuk meredam persebaran virus, Mujiono meminta petugas untuk ketat dan meminta penonton langsung pulang begitu film selesai diputar sehingga tidak ada kerumunan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung melihat dari luar salah satu bioskop yang masih belum beroperasi di pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Kamis (27/8/2020).

Adapun data terbaru dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per Kamis kemarin ada penambahan kasus baru sebanyak 820 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 8.587 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.127 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 820 positif dan 6.307 negatif.

”Dari 820 kasus positif tersebut, 250 kasus baru hari ini adalah akumulasi data dari hari sebelumnya yang baru dilaporkan,” kata Dwi dalam laporan resmi pembaruan data harian Covid-19 di DKI Jakarta, semalam.

Baca juga: Jakarta Masih Zona Merah, Pembukaan Bioskop Diserahkan kepada Pemprov DKI