Kadis Pertamanan dan Hutan Kota DKI Terpapar Covid-19, Kantor Dinas Ditutup
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terpapar Covid-19. Hal itu dipastikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta berdasarkan hasil tes usap mendiri yang keluar Senin pagi ini.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati dipastikan terpapar Covid-19. Saat ini, Suzi tengah menjalani isolasi mandiri. Chaidir, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Senin (24/08/2020), membenarkan informasi tersebut.
Chaidir menjelaskan, Suzi diketahui terpapar Covid-19 dari hasil pemeriksaan tes usap. Suzi menjalani tes usap mandiri di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Hasil tes tersebut keluar Senin pagi ini. Berdasarkan hasil tes usap tersebut, Chaidir melanjutkan, Suzi saat ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya.
Terkait kasus positif tersebut, kata Chaidir, upaya pencegahan di perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan dengan aturan standar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
”Kita sudah memberlakukan sistem kerja 50 persen pegawai yang masuk kantor dan 50 persen boleh bekerja dari rumah. Kemudian kita juga sudah memberlakukan jam kerja sif,” kata Chaidir.
Saat ini, katanya, juga dilakukan screening atau pemeriksaan secara massal terhadap pegawai atau masyarakat melalui tes usap. Maka, terindikasi muncul ada beberapa yang dinyatakan positif.
Andri Yansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, yang dihubungi terpisah, menjelaskan, sesuai regulasi mengenai kasus Covid-19 di perkantoran, begitu ada kasus positif, kantor ditutup sementara selama tiga hari. ”Penutupan kantor terhitung hari ini,” kata Andri.
Kemudian, pengelola kantor melakukan penyemprotan disinfektan selama tiga hari berturut-turut terhadap ruangan dan lingkungan kantor tersebut. Pengelola juga melakukan pelacakan siapa saja yang terhubung dengan pasien positif dan melakukan tes usap terhadap seluruh karyawan yang berinteraksi langsung dengan karyawan positif Covid-19.
”Kepada karyawan yang positif dilakukan isolasi selama 14 hari,”kata Andri.
Untuk pegawai yang masuk di kantor dinas pertamanan selama penutupan, ujar Andri, yang aktif hanya pamdal dan petugas makam. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan dinas pertamanan selebihnya melakukan kerja dari rumah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 4.511 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 3.691 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 659 positif dan 3.032 negatif.
”Dari 659 kasus positif tersebut, 248 kasus baru hari ini adalah akumulasi data dari tanggal 21 dan 22 Agustus yang baru dilaporkan. Untuk rata-rata tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 52.482 tes. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 40.758 orang,” katanya.
Sementara itu, penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 659 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 7.720 (orang yang masih dirawat/isolasi).
Jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 34.295 kasus. Dari jumlah tersebut, 25.463 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 74,2 persen, dan 1.112 orang meninggal dengan tingkat kematian 3,2 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 4,3 persen.
Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 10 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 6,1 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.
Pada perpanjangan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi fase 1 ini, kata Dwi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki.
”Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta,” katanya.