Kasus positif Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus bertambah. Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang PSBB masa transisi. Mendagri Tito mendorong dilakukannya sinergi penanggulangan pandemi di Jabodetabek.
Oleh
Helena F Nababan/Aguido Adri
·4 menit baca
KOMPAS/NELI TRIANA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadir dalam diskusi daring Taman Kota di Era Normal Baru, Sabtu (20/6/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melalui keterangan resmi, Kamis (13/8/2020), mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi diperpanjang. Perpanjangan untuk keempat kalinya ini akan berlangsung selama dua pekan hingga 27 Agustus 2020 disertai pengawasan dan pengetatan kegiatan yang berpotensi kerumunan.
”Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan, khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda pada sore tadi, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB Masa Transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga 27 Agustus 2020. Melalui perpanjangan ini, kami bersama aparat Polri dan TNI akan fokus pada penegakan aturan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat,” kata Anies.
Setiap aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan akan dihentikan sementara. Di antaranya hari bebas kendaraan bermotor (HBKB). Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, setiap kegiatan perayaan, khususnya perlombaan, ditiadakan di DKI.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meniadakan pelaksanaan 32 kawasan khusus pesepeda (KKP) di lima wilayah kota mulai Minggu (16/8/2020). Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo kemarin menyatakan, keputusan tersebut diambil karena masih ditemukan pelanggaran oleh warga yang beraktivitas di 32 KKP.
”Ada warga yang tidak menggunakan masker, tidak mengindahkan dan tetap kongkow-kongkow sehingga menimbulkan kerumunan. Ada warga yang sudah kami larang berada di area KKP karena rentan penularan Covid-19, seperti lansia, anak-anak usia di bawah 9 tahun, dan para ibu hamil. Namun, tetap kami temukan mereka dengan berbagai alasan. Maka untuk sementara, KKP kami tiadakan, sambil kami evaluasi untuk implementasi selanjutnya,” kata Syafrin.
Pada Kamis kemarin jumlah terkonfirmasi positif di DKI bertambah 621 kasus baru. Dengan demikian, total akumulasi di Jakarta menjadi 27.863 kasus positif. Sementara kasus aktif atau pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri, saat ini bertambah 119 sehingga total kasus aktif menjadi 9.044 orang.
Enam puskesmas ditutup
Di Kota Bogor, Jawa Barat, kasus positif juga terus bertambah. Enam puskesmas di kota itu bahkan harus ditutup sementara setelah 30 orang terkonfirmasi positif.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, telah melakukan tes usap kepada 972 tenaga medis dan nonmedis di 25 puskesmas. Sebanyak 30 kasus terkonformasi positif yang ditemukan meliputi dokter, bidan, hingga tenaga tata usaha.
HUMAS PEMKOT BOGOR
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat rapat koordinasi dengan DPRD Kota Bogor untuk membahas penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor, Selasa (7/4/2020).
”Ini terus bertambah, kemarin 27 kasus sekarang 30 kasus di sembilan puskesmas di Kota Bogor. Kami terus lacak yang pernah kontak erat. Kami akan masifkan tes usap kepada pekerja nakes karena memang rumah sakit dan puskesmas memiliki risiko tinggi penularan,” kata Dedie, kemarin.
Ke-30 kasus terkonfirmasi tersebar di sembilan puskesmas, yaitu Puskesmas Gang Aut, Puskesmas Cipaku, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Sidangbarang, Puskesmas Tanah Sereal, Puskesmas Merdeka, Puskesmas Mekarwangu, Puskesmas Semplak, dan Puskesmas Pulo Armin.
Pemerintah Kota Bogor pun menutup sementara enam puskesmas yang dianggap berisiko atau kategori merah. ”Kami lakukan disinfeksi menyeluruh. Kami akan kembali melakukan tes usap dan tes cepat ulang kepada tenaga medis dan nonmedis,” Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Cobid-19 Kota Bogor Sri Nowo Retno.
Pelayanan enam puskesmas akan dibuka kembali jika sudah aman untuk petugas dan pasien. Pelayanan dibatasi untuk kunjungan sakit, gawat darurat, dan rujukan. Retno menambahkan, pelayanan darurat dan rujukan BPJS dialihkan ke puskesmas terdekat.
Tidak bisa sendiri
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kota Depok ikut meluncurkan Gerakan Bermasker dan pembagian 2 juta masker oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Dalam sambutannya yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri, Tito berharap, gerakan pembagian masker tidak berhenti di pemerintah saja, tetapi juga ke semua orang.
DOKUMENTASI KEMENDAGRI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2020).
”Gerakan ini bisa juga dimobilisasi oleh elemen masyarakat lainnya sehingga tercipta semangat gotong royong dalam gerakan pembagian masker ini. Masih banyak warga yang belum peduli menggunakan masker sebagai kebutuhan atau gaya hidup di masa pandemi ini. Arahan dari Presiden Joko Widodo selama dua minggu ini harus diintensifkan sosialisasi penggunaan masker,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menyinggung peran kepala daerah untuk saling bersinergi menangani pandemi Covid-19, terutama untuk ibu kota Jakarta dan sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kota Depok, misalnya, menjadi perhatian karena letaknya dekat dengan Jakarta yang jadi episentrum penularan Covid-19. Interaksi masyarakat yang bolak-balik ke Jakarta atau ke Bogor melewati Depok begitu tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, potensi penularan virus sangat tinggi.
Menurut Tito, perlu ada keserentakan cara bertindak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Seperti keputusan PSBB harus serentak di wilayah Jabodetabek.
”Penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi daerah sekitarnya. Khusus Jabodetabek, harus ada kebijakan dan keserentakan,” kata Tito.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fanies-baswedan-1_1592654972.jpeg){kind=logo}
