Kluster Perkantoran Dapat Diatasi dengan Pembatasan Mobilitas
Ahli epidemiologi berkeras situasi penularan Covid-19 di Jakarta hanya bisa dicegah dengan pembatasan mobilitas secara ketat. Terlalu banyak risiko penularan selama pelonggaran pembatasan.
Oleh
ADITYA DIVERANTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ahli epidemiologi meyakini cara efektif mengatasi kluster penularan Covid-19 di perkantoran adalah dengan pembatasan mobilitas secara ketat. Langkah ini dibutuhkan karena terlalu banyak faktor penularan di sejumlah wilayah, terutama akses fasilitas publik yang digunakan warga.
Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesi, Tri Yunis Miko meyakini banyak kasus kluster perkantoran yang muncul karena mobilitas orang. Upaya mencegah penularan di tengah mobilitas warga ini tidak bisa hanya dengan mengingatkan warga soal protokol kesehatan. Dari sekian banyak warga yang bergerak dari rumah ke kantor setiap hari, pasti akan ada saja kasus penularan baru.
”Para pekerja atau warga pada umumnya bisa saja tertular di berbagai kesempatan kerumunan, seperti di angkutan umum dan pasar karena pembatasan sudah sangat longgar. Saya berkali-kali menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi mobilitas warga secara ketat,” ujarnya saat dihubungi Jumat (7/8/2020).
Dia menilai, Pemprov DKI belum mengambil langkah yang berani sehingga terjadi lonjakan kasus baru. Seperti pada Jumat ini, jumlah penambahan kasus harian sebanyak 658 pasien positif dengan akumulasi dari 98 pasien sehari sebelumnya.
Sementara peningkatan jumlah pemeriksaan kasus dan angka positif Covid-19 dari total yang diperiksa (positivity rate) sepekan terakhir pada 7 Agustus adalah 7,2 persen. Angka tersebut menunjukkan Jakarta belum berada pada batas aman yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.
Sementara data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebutkan, terdapat 31 kawasan perkantoran yang menjadi kluster penularan. Sejumlah temuan kasus dari daerah penyangga Ibu Kota pun diketahui positif Covid-19 setelah bepergian. Sebelumnya Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah membenarkan 15 pasien positif bepergian ke wilayah DKI Jakarta.
Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membenarkan, potensi penularan itu terbuka sejak dari rumah dan saat perjalanan menuju kantor. Justru dengan kondisi tersebut, menurut dia, warga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan.
”Memang, sebenarnya orang-orang yang berkantor ini, asalnya juga, kan, dari permukiman. Mereka bisa saja tertular sejak dari rumah atau saat sedang dalam perjalanan menuju kantor. Saya sarankan kalau terpaksa bepergian, ya, tetap menjaga protokol kesehatan,” ucapnya dalam konferensi pers dari kanal Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jumat sore.
Terkait itu, Tri menyarankan skema pembatasan mobilitas yang ideal adalah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase paling awal. Efektivitas PSBB fase paling awal sebaiknya diuji dan dibandingkan dengan PSBB transisi yang berlaku kini. ”Saya yakin, dari indeks laju penularan (Rt) dan positivity rate, PSBB awal jauh lebih rendah daripada sekarang. Indeks Rt dan positivity rate rendah, berarti Covid-19 terkendali,” jelas Tri.
Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Ascobart Gani, menambahkan, kondisi pembatasan sosial saat ini juga sebaiknya dijalankan warga secara disiplin. Sebab, warga kerap kali mengompensasi kegiatan berdiam di rumah dengan kegiatan berkerumun dengan yang lain. Hal ini sama saja dengan memunculkan potensi penularan. ”Yang saya lihat, ada warga yang malah nongkrong, ada yang gowes bareng. Mereka tidak sadar kalau kondisi itu memungkinkan penularan dari satu orang ke orang lain,” tutur Ascobart.