Hari Kedua Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 2,9 Persen dan Kantor "Nakal" Ditutup

Menjelang pelaksanaan ganjil genap disertai sanksi, Dishub DKI mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang dengan menambah bus Transjakarta dan memperpanjang layanan MRT. Selain itu, 29 kantor juga ditutup karena Covid-19.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo ketika ditemui di depan fX Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Tren kenaikan jumlah penumpang angkutan umum pada hari kedua penerapan ganjil genap, Selasa (4/8/2020), ini terpantau tidak sebanyak hari pertama, Senin. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan, pengaturan di sisi hulu atau di sektor perkantoran dan pusat kegiatan masyarakat akan menjadikan pelaksanaan ganjil genap lebih efektif membatasi mobilitas orang demi menekan persebaran virus korona.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam diskusi daring yang digelar School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (5/8/2020), menjelaskan, pada pelaksanaan hari kedua ganjil genap, penumpang angkutan umum berbagai moda secara total naik 2,9 persen dibandingkan dengan jumlah total penumpang berbagai moda pada Selasa pekan lalu.

Dihubungi kembali setelah diskusi daring, Syafrin merinci untuk penumpang total Trans Jakarta, MRT, LRT, dan KRL pada hari kedua ganjil genap adalah 739.878 orang. Adapun pada Selasa (28/07/2020), jumlah total penumpang dari moda transportasi itu adalah 719.039 orang.

Pada Selasa kemarin, rinciannya adalah 328.257 orang naik Transjakarta, 22.357 naik MRT, 655 orang naik LRT, dan 388.609 naik KRL. Sementara pada Selasa pekan lalu, rinciannya 312.273 orang naik Transjakarta, 22.603 orang naik MRT, 933 orang naik LRT, dan 383.230 orang menggunakan layanan KRL.

Syafrin kembali menegaskan, kebijakan ganjil genap saat pandemi Covid-19 merupakan kebijakan rem darurat untuk membatasi mobilitas orang. Hal itu berbeda dengan kebijakan ganjil genap saat kondisi normal tanpa pandemi. Saat kondisi normal, ganjil genap diterapkan untuk mendorong orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum atau angkutan publik.

DOK PEMPROV DKI JAKARTA

Ruas jalan yang berlaku pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil genap selama pandemi Covid-19

Baca juga: Polisi: Tilang Ganjil Genap Bisa Ditunda

Karena dorongannya adalah untuk membatasi pergerakan orang itu, dalam dua hari pelaksanaan ganjil genap, Syafrin melihat volume kendaraan bermotor pribadi turun 4-5 persen. Sementara kinerja lalu lintas juga membaik ditandai dengan tidak ada antrean di ruas-ruas jalan khususnya di 25 ruas jalan yang menjadi penerapan kebijakan ganjil genap.

Menurut Syafrin, kalaupun ada pandangan dari berbagai pihak bahwa kebijakan ganjil genap saat pandemi justru mendorong orang menggunakan angkutan umum dan membuat penumpukan penumpang, Dishub DKI mengantisipasi dengan menambah armada.

Untuk Transjakarta, di 10 koridor Transjakarta yang bersinggungan dengan ganjil genap jumlah armada ditambah 151 bus atau setara 25 persen dari bus yang dioperasikan. Untuk tiga koridor BRT lainnya diberi tambahan empat bus.

Adapun untuk MRT Jakarta, penambahan dilakukan dengan memperpanjang jam layanan. Dari perhitungan yang dilakukan Dishub DKI Jakarta, ujar Syafrin, selama pandemi satu rangkaian kereta MRT dibatasi untuk hanya mengangkut 390 penumpang. Namun, rata-rata, per rangkaian mengangkut 100 orang. Artinya baru 30 persen dari kapasitas terisi.

Untuk Transjakarta pun, lanjut Syafrin, juga demikian. Saat kondisi jam puncak, kapasitas terisi baru 40-50 persen, padahal itu sudah dengan pembatasan penumpang per bus. Artinya, Syafrin menilai, antisipasi penambahan armada dan jam layanan masih cukup mengakomodasi seandainya terjadi lonjakan penumpang.

Justru, lanjutnya, yang perlu dipertegas adalah pengaturan mobilitas di sektor perkantoran dan pusat kegiatan. ”Dengan ganjil genap saat pandemi, kita mau mengirim pesan, pandemi Covid-19 belum selesai di Jakarta. Masyarakat diminta tidak melakukan mobilitas yang tidak penting,” katanya.

28 kantor ditutup

Dengan kebijakan pengaturan kantor dan kegiatan orang, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah secara terpisah menjelaskan, dari pengawasan dan penindakan sampai dengan Selasa (4/8/2020), ada 26 kantor yang ditutup karena ditemukan kasus positif Covid-19 dan tiga kantor ditutup karena tidak memenuhi protokol kesehatan. Namun, pada Selasa malam, daftar kantor yang ditutup bertambah hingga total menjadi 28 kantor.

Untuk 28 kantor yang ditutup, lanjut Andri Yansyah, hal itu karena ada salah satu atau lebih karyawan terdeteksi positif Covid-19. Dari data pengawasan yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta, kemudian kantor ditutup karena ada kasus positif, rinciannya antara lain 7 perusahaan di Jakarta Pusat, 2 perusahaan di Jakarta Barat, 5 perusahaan di Jakarta Utara, 6 perusahaan di Jakarta Timur, dan 6 perusahaan di Jakarta Selatan.

Untuk tiga perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19, masing-masing ada di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan di Jakarta Timur.

”Tiga perusahaan ini tidak mematuhi protokol atau SK Kadisnaker, utamanya tentang pembatasan karyawan. Perusahaan itu masih mempekerjakan lebih dari 50 persen. Kami beri peringatan satu, peringatan dua. Masih bandel terpaksa kami tutup untuk sementara,” ucap Andri.

Ada tiga perusahaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, utamanya tentang pembatasan karyawan. Masih bandel terpaksa kami tutup untuk sementara. (Andri Yansyah)

Adapun untuk pengawasan dan sidak, lanjut Andri, selain melakukan pengawasan dan kemudian membuat tindak lanjut, Disnakertrans juga menerima laporan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti. ”Kami berupaya menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Kami cek kembali,” kata Andri.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, yang juga Dewan Pengupahan DKI, Andri Yansyah

Baca juga : Pekerja Khawatirkan Pelonggaran Protokol di Kantor

Andri juga menyatakan, kantor swasta ataupun pemerintah tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi kantor yang sudah ada atau masih ada karyawan yang positif, ia meminta untuk tidak ditutup-tutupi. ”Lapor saja supaya kami bisa melakukan penanggulangan sedini mungkin,” kata Andri.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menegaskan, personel satpol PP selalu mendampingi disnakertras saat melakukan pengawasan. Selain juga melakukan pengawasan pelanggaran di ruang terbuka atau ruang publik.

”Bahkan, personel kami ada di setiap kantor kelurahan dan kecamatan. Mereka juga memastikan protokol kesehatan diterapkan di kantor-kantor itu,” katanya.