Dua Peserta Positif Covid-19, CFD Kota Bekasi Tetap Dilanjutkan

Hari bebas kendaraan bermotor atau ”car free day” Kota Bekasi tetap digelar setiap akhir pekan meski ada peserta yang positif Covid-19. Fokus pemerintah mencari kasus, bukan menutup kegiatan CFD.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga berolahraga saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) di Jalan Raden Inten, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2020).

BEKASI, KOMPAS — Dua peserta hari bebas kendaraan bermotor atau car free day Kota Bekasi pada 19 Juli 2020 ditemukan positif Covid-19. Pemerintah Kota Bekasi memastikan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Bekasi tetap berjalan setiap pekan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, dua peserta yang positif Covid-19 itu ditemukan saat Pemerintah Kota Bekasi menggelar tes cepat acak kepada 500 peserta hari bebas kendaraan bermotor (CFD). Dari jumlah itu, 8 orang dinyatakan reaktif Covid-19. Mereka kemudian dites lebih lanjut dengan alat usap tenggorokan dan dua orang dinyatakan positif Covid-19.

”Satu warga dari kota, satu warga Kabupaten Bekasi. Semuanya sudah ditangani, termasuk menelusuri kontak erat dengan kedua peserta yang positif,” kata Rahmat, Rabu (22/7/2020), di Kota Bekasi.

Meski ada peserta yang positif Covid-19, penyelenggaran CFD di Kota Bekasi tetap dilanjutkan setiap pekan. Sebab, fokus Pemkot Bekasi selama masa adaptsi kebiasaan baru itu melacak kasus, bukan menghentikan kegiatan yang telah dibuka.

”Jadi kalau kami ketemu kasus, kami cari dan lacak, itu yang benar. Misalnya, di pasar kalau ada yang positif, penyakitnya yang dicari, bukan pasarnya yang ditutup,” ujar Rahmat.

Jadi kalau kami ketemu kasus, kami cari dan lacak, itu yang benar. Misalnya, di pasar kalau ada yang positif, penyakitnya yang dicari bukan pasarnya yang ditutup.

Baca juga: Bahaya Covid-19 di Permukiman Padat

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Rahmat mengakui, di masa adaptasi kebiasaan baru, pelaksanaan tes usap tenggorokan di pusat keramaian tak lagi gencar dilaksanakan. Pemkot Bekasi fokus melacak kasus baru yang tren penularannya bergeser ke kluster keluarga. Kluster itu pula yang menjadi salah satu penyumbang munculnya kasus Covid-19 di lingkungan kantor Pemkot Bekasi.

”Di lingkungan Pemkot Bekasi sudah ada 13 aparatur sipil negara yang positif Covid-19, ada yang masih dirawat, ada juga yang sudah sembuh, dan yang meningggal satu orang. Mereka rata-rata tertular dari keluarga yang bepergian ke luar daerah,” katanya.

Pemkot Bekasi, kata Rahmat, masih tetap fokus mencari kasus baru dengan alat PCR ataupun alat tes cepat. Pemkot Bekasi menargetkan menambah 10.000 PCR hingga Desember 2020.

”Kami tetap mencari kasus Covid-19, tetapi tidak seperti kemarin. Sekarang fokus kami itu tesnya terpusat di Stadion Patriot Candrabhaga,” katanya.

Beda data

Hingga Rabu, jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi yang dipublikasikan Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbeda-beda. Data dari laman corona.bekasikota.go.id, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Bekasi tersisa 9 kasus dan total keseluruhan kasus Covid-19 sebanyak 492 kasus.

Namun, jika mengacu pada data pikobar.jabarprov.go.id, jumlah kasus aktif di Kota Bekasi masih ada 420 kasus dan total kasus yang terkonfirmasi mencapai 703 kasus.

Kompas/AGUS SUSANTO

Imbauan selalu masker dipasang di Kampung Rawa Pasung RW 022, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2020).

Baca juga:Bertaruh Nyawa Jaga Hak Pilih Warga

Rahmat mengatakan, perbedaan data itu terjadi karena ada renggang waktu saat memasukkan data ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Situasi itu menjadi pemicu adanya perbedaan data jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi.

”Kan kasus keseluruhan Covid-19 kami tidak sampai 600 kasus. Jadi, begini saja, kamu percaya saya atau Pempprov Jawa Barat,” ujar Rahmat.

Kan kasus keseluruhan Covid-19 kami tidak sampai 600 kasus. Jadi, begini saja, kamu percaya saya atau Pempprov Jawa Barat.

Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, mengakui ada data Covid-19 yang belum sinkron. Hal itu terjadi karena basis data yang digunakan antara pemprov dan pemkot berbeda. Data dari Pemprov Jawa Barat merupakan hasil penghitungan akhir rekap data dari jumlah kasus yang dilaporkan pemerintah pusat dan Pemkot Bekasi.

”Belum clear data Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi. Pertama karena basis datanya beda. Pemprov hasil laboratorium yang sudah diumumkan oleh pusat sehingga ada disclaimer tertunda 2-3 hari,” kata Berli, seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Pekerja Kian Waswas Saat Berdiam di Kantor