Evaluasi Data, Cara Pembagian, dan Jenis Bantuan Sosial di Jakarta

Dari survei, rekening warga yang berhak mendapat bansos tidak ada dana selama berbulan-bulan. Selain itu, untuk bansos bahan pangan, paket yang diberikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima bantuan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Distribusi paket bantuan sosial tahap empat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga terdampak Covid-19 di RW 006 Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemberian bantuan sosial selama pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta membantu warga miskin dan rentan miskin. Akan tetapi, tetap memerlukan pembenahan di berbagai aspek, mulai dari data penerimanya, isi, frekuensi, hingga jenis bantuan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.

Pada Selasa (21/7/2020), Koalisi Pemantau Bantuan Sosial yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat melakukan audiensi dengan Alamsyah Saragih, salah satu anggota Ombudsman RI, mengenai evaluasi pembagian bansos tahap pertama dan kedua pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta. Mereka membagi kendala di lapangan ke dalam dua pokok permasalahan.

Pertama, seperti dijelaskan Dika Moehammad dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), terdapat warga yang tercatat dalam Program Keluarga Harapan sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak mendapat haknya. Sejauh ini ada 461 keluarga yang melapor kepada mereka bahwa saldo BPNT mereka kosong.

”Saldo ini kosong sejak Maret dan April 2020. Artinya, mereka tidak menerima BPNT selama hampir lima bulan,” kata Dika.

Saldo ini kosong sejak Maret dan April 2020. Artinya, mereka tidak menerima BPNT selama hampir lima bulan.

Keluarga yang tercatat sebagai pemegang keanggotaan BPNT dinyatakan tidak layak menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena sudah masuk data skema kesejahteraan sosial negara. BPNT ini berlaku dari tahun 2017 hingga 2022. Sistem kerjanya ialah setiap bulan semestinya keluarga ini menerima Rp 200.000 yang bisa ditukarkan ke warung atau toko kelontong dalam bentuk makanan dan minuman.

”Akibat saldo BPNT kosong, anggota keluarga terpaksa tidak mematuhi PSBB dan tetap keluar guna mencari nafkah,” kata Dika. Mereka sudah melaporkan masalah ini kepada para pendamping sosial di lapangan, petugas di kelurahan, serta di kecamatan. Hingga kini tidak ada penjelasan dana BPNT belum turun.

Baca juga :Warga Abai Protokol Kesehatan, Pemkot Tangerang Selatan Dituding Tak Serius Tegakkan Aturan PSBB

Permasalahan kedua disampaikan peneliti Perkumpulan Inisiatif, Ari Nurman. Terus bergulirnya data penerima bansos di Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos membuat masih ada keluarga yang tidak tercakup sebagai penerima meskipun secara keadaan sosial-ekonomi berhak.

Dalam bansos tahap pertama, yaitu 9-25 April, Perkumpulan Inisiatif menyurvei 751 responden di 39 kelurahan. Terungkap 30,76 persen responden tidak mendapat bansos. Akan tetapi, di saat yang sama ada 28,49 persen responden mengaku mendapat dua hingga tiga jenis bansos.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua RT dan warga mengambil paket bantuan sosial yang tiba di RW 001 Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (6/6/2020).

Demikian pula pada bansos tahap kedua 14-22 Mei. Survei dikembangkan kepada 2.450 responden di 65 kelurahan. Jumlah responden yang mengaku tidak menerima bansos berkurang drastis menjadi 9,46 persen. Meskipun demikian, kasus penerimaan bansos ganda ataupun lebih malah meningkat menjadi 56,23 persen.

Perkumpulan Insiatif memetakan ada empat jenis bansos yang diterima oleh masyarakat, yaitu bansos khusus PSBB, bansos dari Presiden Joko Widodo, bansos dari Kemensos dan lembaga negara lainnya, serta bansos lain dari Pemprov DKI. Metode pemberiannya ada tiga, diambil di tempat yang ditentukan tanpa mengantre, diambil di tempat tertentu dengan mengantre, dan ada pula yang langsung diantar ke rumah penerima.

Dari sisi jumlah juga menjadi persoalan karena satu paket bansos berisi, antara lain, beras, minyak goreng, mi instan, dan biskuit ditujukan untuk keluarga beranggotakan tiga hingga empat orang. Dari responden ternyata 46 persen beranggotakan lima orang atau lebih. Akibatnya, bantuan makanan yang diterima habis dalam waktu kurang dari sepekan.

Satu paket bansos ditujukan untuk keluarga beranggotakan tiga hingga empat orang. Ternyata 46 persen penerima bansos beranggotakan lima orang atau lebih. Akibatnya, bantuan makanan yang diterima habis dalam waktu kurang dari sepekan.

Jenis bansos

Dika menuturkan, setelah berjalannya PSBB selama lima bulan, sudah waktunya pemerintah pusat dan daerah mengkaji ulang jenis bansos yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk masa transisi seperti ini kemungkinan bansos berupa makanan sudah tidak diperlukan.

”Sekarang langkah yang harus diambil ialah pemberdayaan masyarakat dari rumah dengan tetap mengikuti protokol keselamatan Covid-19,” ujarnya.

Baca juga : Soal Data Bansos, Mensos Minta Masyarakat Tak Mudah Terpengaruh Hoaks

Ia mengkritisi pemberian bansos berupa pangan sangat membatasi pilihan masyarakat dan hal tersebut juga hanya menguntungkan perusahaan ataupun agen penyalur besar. Pendekatan saat ini bisa dengan mengaktifkan warung-warung serta toko kelontong lokal agar ekonomi rakyat berputar. Di sisi lain, warga tidak perlu jauh-jauh pergi berbelanja kebutuhan harian.

Metode lain ialah memberi insentif keringanan cicilan utang. Pekan lalu, di depan Balai Kota Jakarta terjadi unjuk rasa para pekerja seni. Mereka mengutarakan bahwa dari segi makanan masih bisa mencukupi keperluan keluarga. Akan tetapi, cicilan rumah, kendaraan bermotor, dan pinjaman di bank tidak ada perubahan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Para pekerja seni berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dalam waktu yang berbeda, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Merry Hotma, mengatakan bahwa keterbukaan data penerima bansos beserta jenisnya sudah kerap menjadi masukan legislasi kepada Pemprov Jakarta. Tanpa transparansi data, masyarakat akan terus curiga terhadap cara pemilihan penerima bansos.

”Kami memahami situasi sangat kompleks karena pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berbarengan dengan kebutuhan pembayaran listrik hingga cicilan utang. Akan tetapi, kalau pemerintah bungkam, masyarakat tidak akan memahami situasi dan kian apatis,” ujarnya.

Pemberian informasi ke masyarakat bisa dilakukan dengan mengerahkan sukarelawan di dinas-dinas, misalnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yang menurut Merry memiliki 3.000 sukarelawan. Mereka bisa menjadi penyebar informasi. Pemahaman akan membuat masyarakat menyadari bahwa ada beberapa program yang tidak bisa dilakukan terburu-buru sehingga tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

Baca juga : Masih Ada Ragu pada Pembagian Bansos di DKI Jakarta