Obyek Wisata Masih Sepi, Dinas Pariwisata Anggap Wajar
Setelah tempat wisata dan mal dibuka pada PSBB transisi, belum banyak pengunjung yang datang, kemungkinan karena masih takut dan menunggu situasi. Hal itu dinilai wajar asalkan protokol kesehatan diterapkan secara ketat.
Oleh
Helena F Nababan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki minggu ketiga pembatasan sosial berskala besar masa transisi, sejumlah obyek wisata dan pusat keramaian tetap sepi pengunjung. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menilai hal itu wajar dan tetap memastikan protokol kesehatan diterapkan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia seusai rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6/2020), membenarkan bahwa respons masyarakat terhadap obyek wisata dan pusat perbelanjaan yang sudah dibuka belum tinggi.
Ia memberi contoh Ancol yang pada hari pertama hanya dikunjungi 2.600 orang dan pada hari kedua sekitar 4.600 orang. Jumlah itu masih jauh dari kapasitas Ancol, yakni 20.000 orang.
Di Kebun Binatang Ragunan, dari kapasitas 1.000 orang, pengunjung yang datang ke obyek wisata itu sebanyak 600 orang. Sementara Taman Mini Indonesia Indah pada hari pertama dikunjungi 1.500 orang, lalu pada hari kedua tiga kali lipatnya, sekitar 4.300 orang.
”Sebenarnya di seluruh dunia juga sama. Di China, mereka juga sudah mulai relaksasi, tetapi orang masih ada perasaan takut untuk datang ke suatu tempat yang mungkin ekspektasinya terlalu ramai,” jelasnya.
Cucu melanjutkan, untuk pusat perbelanjaan, menurut asosiasi pusat perbelanjaan, jumlah pengunjung sekitar 30 persen pada hari kerja, sementara pada akhir pekan sebanyak 30-40 persen.
”Tergantung malnya. Jadi, orang masih beradaptasi untuk datang melihat seperti apa. Tetapi, itu masih jauh di bawah kapasitas mereka. Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” jelasnya.
Protokol Covid-19
Kendati obyek wisata dan mal terpantau sepi, Cucu memastikan, hal yang terpenting adalah protokol Covid-19 tetap diterapkan. Meski demikian, tak dimungkiri, menurut Cucu, ada sejumlah restoran juga tempat karaoke dan spa yang bandel dan akhirnya ditindak.
”Tempat-tempat seperti restoran masih ada yang bandel. Yang bandel kami tindak. Kami awalnya persuasif dulu, yang bandel kami tegur. Kami lihat lagi besoknya, kalau masih bandel, minta Satpol PP menindak,” jelasnya.
Kegiatan usaha yang sudah mendapat tindakan antara lain dua tempat karaoke serta beberapa restoran yang seharusnya tidak boleh menghadirkan DJ atau disc jockey ternyata melanggar. ”Yang saya ingat karaoke ada dua dan ada beberapa restoran yang harusnya tidak boleh boleh ada DJ, dia ada. Jumlahnya empat, kemudian ada spa dua,” ujarnya.
Dari sejumlah restoran dan karaoke yang ditindak, sebagian besar berada di kawasan PIK, Jakarta Utara. Dua spa terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, restoran yang melanggar berlokasi di Jakarta Utara, dan tempat karaoke di Jakarta Pusat.
”Untuk penindakan, kami membuat BAP (berita acara pemeriksaan), lalu bersurat ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk disegel dan dikenai denda. Dalam BAP itu ada tanda tangan manajemen dan foto-foto,” kata Cucu.
Secara terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) yang dibuka kembali pada PSBB masa transisi ini ditinjau ulang. Alasannya, banyak warga yang datang ke HBKB tidak mematuhi protokol kesehatan.
”Saya raya CFD kemarin harus ditinjau ulang karena permasalahannya masyarakat Jakarta tidak mau berdisiplin dalam CFD dan akhirnya katanya ada yang terjangkit Covid-19 (reaktif tes cepat). Juga ada orang berolahraga memakai masker, karena oksigennya kurang, jatuh, terkena jantung atau apa,” terang Prasetio.
Itu sebabnya ia mengimbau kepada masyarakat Jakarta, kalau mau berolahraga di HBKB, tetap menerapkan protokol kesehatan. ”Karena kenapa? Sekali lagi pandemi Covid-19 ini kita tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba kita kena. Nah, risiko, kan, di masyarakat sendiri,” kata Prasetio dengan kekhawatiran.
Hal senada diungkapkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. PSI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi dan menghentikan kegiatan HBKB Jakarta.
”Apa urgensi pembukaan kembali CFD? Pemprov DKI seharusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitar rumah, dengan jaga jarak, bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan orang dan memicu infeksi virus,” ujar Justin Adrian Untayana, anggota Komisi D DPRD dari Fraksi PSI.
Meski memasuki fase transisi, situasi di Jakarta belum sepenuhnya normal. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi, yakni mencapai 9.830 orang dengan rata-rata penambahan 100 pasien positif setiap hari.
Justin menilai angka ini tidak akan melandai apabila kegiatan HBKB terus berjalan. ”Kemarin pengunjung CFD sudah membeludak. Minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan orang akan semakin tidak bisa dikendalikan,” kata Justin.
Dengan banyaknya akses keluar masuk sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Justin melanjutkan, pembatasan pengunjung sulit diterapkan sehingga otomatis protokol kesehatan jaga jarak tidak berlaku.
Penempatan 500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak akan efektif karena pengunjung hanya mendapat mendapat teguran atau hukuman sosial ringan dan warga yang melanggar sulit dikeluarkan dari area kawasan HBKB. ”Yang ada, warga kucing-kucingan dengan petugas, keluar di satu area, lalu masuk lagi lewat akses jalan yang lain,” ujar Justin.
Yang ada warga kucing-kucingan dengan petugas, keluar di satu area, lalu masuk lagi lewat akses jalan yang lain.
Pemprov DKI Jakarta seharusnya mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi, bukan justru mendorong masyarakat bebas berkerumun. ”Tidak usah menambah kegiatan yang tidak jelas tujuannya. Sebaiknya fokus dengan agenda yang sudah ada seperti pengawasan protokol kesehatan dengan pembatasan di pasar,” tambahnya.
Apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif Covid-19 setelah munculnya berbagai kluster penularan Covid-19 baru, seperti pasar tradisional. ”Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan Covid-19. Segera batalkan kegiatan HBKB Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” ucap Justin.