Pembukaan Ruang Publik Seharusnya Pertimbangkan Urgensinya

Pembukaan ruang publik yang tergesa-gesa meningkatkan risiko penularan Covid-19. Seharusnya ada simulasi kesiapan sebelum pembukaan.

Kompas

Warga berolahraga saat hari bebas kendaraan bermotor di masa pembatasan sosial berskala besar  transisi di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Keramaian saat hari bebas kendaraan bermotor rentan memunculkan kasus penularan Covid-19. Pada kondisi itu sulit mengendalikan aktivitas warga di ruang publik yang terbuka.

Kepolisian Daerah Metro Jaya yang melakukan tes cepat pada 350 warga saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor menemukan dua warga reaktif Covid-19. Keduanya langsung menjalani tes usap dan isolasi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 RS Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, keputusan membuka hari bebas kendaraan bermotor terlalu tergesa-gesa dan ceroboh karena belum ada urgensinya. Pembukaan hari bebas kendaraan bermotor justru menambah pekerjaan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

”Bukan hal urgen. Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus menangani penyebaran Covid-19 di pasar dan mitigasi risikonya, termasuk di ruang publik lain,” ujar Teguh, Senin (22/6/2020). Pembukaan hari bebas kendaraan bermotor, lanjutnya, tidak berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi penyelenggaraannya di jalan, bukan di kawasan terintegrasi sehingga sulit mengontrol pengunjung.

Baca juga : Jangan Abaikan Risiko Penularan Covid-19 Saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Kompas

Warga berolahraga saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di masa pembatasan sosial berskala besar transisi di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020).

Menurut Teguh, harus ada simulasi sebelum membuka aktivitas di ruang publik. Simulasi penting untuk mengetahui kesiapan dan efektivitas dari langkah-langkah yang diterapkan. Selama ini, pembukaan ruang publik berlangsung tanpa simulasi.

Pembukaan pasar, misalnya, seharusnya ada marka atau pembatas, sif supaya ada jaga jarak, lokalisasi pintu masuk dan keluar untuk pengecekan. Selanjutnya ada tes secara berkala, penempatan alat kesehatan, dan personel yang memadai untuk pengawasan.

Pada hari bebas kendaraan bermotor, Minggu (22/6/2020), Pemprov DKI memisahkan jalur pejalan kaki dan pesepeda. Akan tetapi, tetap ada kerumunan. Petugas melalui pengeras suara meminta warga tidak berkerumun.

Jalan warga

Institute for Transportation and Development Policy Indonesia menyarankan Pemprov DKI Jakarta memperluas lokasi jalan dan memperpanjang waktu berlangsungnya hari bebas kendaraan bermotor untuk mencegah kerumunan. Cara lainnya dengan menambah ruang jalan atau safe open street untuk aktivitas warga.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Keramaian warga saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (8/3/2020), dan kondisi lengang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Sabtu (11/4/2020).

Tersebarnya jalan untuk area publik memungkinkan warga untuk tidak berpindah wilayah. Warga dapat berolahraga di dekat permukimannya sehingga risiko penularan berkurang.

Kemudian perpanjangan waktu dapat memberikan ruang yang cukup untuk memastikan protokol jaga jarak. ITDP menyarankan waktu hari bebas kendaraan bermotor pukul 05.30-11.00 dan waktu safe open street 05.00-15.00.

Dalam webinar ”Mobilitas Warga Kota di Masa Pandemi”, Transport Policy Associate ITDP Indonesia Etsa Amanda mencontohkan penerapan safe open street di kawasan permukiman. Untuk permukiman dengan lebar jalan 3-10 meter, warga dapat memanfaatkan 1-3 meter di depan rumah untuk olahraga atau berjemur.

Baca juga : Dorongan Lajur Sepeda ”Pop Up” Tetap Ada, bahkan Durasinya Diperpanjang

KOMPAS/PRIYOMBODO

Masyarakat memadari jalan protokol MH Thamrin, Jakarta Pusat, saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day, Minggu (8/3/2020).

New York Times dalam artikel ”Take Back the Streets From the Automobile” menyebut pandemi menjadi momen kota-kota untuk berbenah diri dalam berbagi ruang di jalan. Di Medellin, Kolombia, misalnya, jalur sepeda bertambah. Di Kampala, Uganda, pihak berwenang menutup jalan untuk kendaraan bermotor dan mendorong bersepeda serta mempercepat pembangunan jalur sepeda baru dan jalur pejalan kaki.