Pengambilan Paksa Jenazah PDP di Kota Bekasi Dampak Trauma Sosial

Warga kembali mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Mekar Sari, Kota Bekasi, Senin (8/6/2020). Mereka menolak pemulasaran jenazah sesuai protokol Covid-19.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Tangkapan layar saat massa membawa jenazah keluar dari Rumah Sakit Mekar Sari, Kota Bekasi, Senin (8/6/2020).

Penolakan pemulasaran jenazah pasien dalam pengawasan sesuai protokol kesehatan Covid-19 terjadi di Rumah Sakit Mekar Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu kelompok orang menggeruduk rumah sakit itu dan memaksa membawa pulang jenazah yang masih terbaring di tempat tidur. Fenomena ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah lantaran dampak Covid-19 kini memunculkan trauma sosial di lingkungan masyarakat.

Dari video yang beredar, kelompok orang itu menggeruduk rumah sakit dan membuka paksa sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Mereka kemudian ramai-ramai mengarak jenazah tersebut keluar dari rumah sakit dan membawa pulang ke rumah keluarga di Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi Eko S Nugroho mengatakan, peristiwa itu terjadi di Rumah Sakit Mekar Sari, Kota Bekasi, 8 Juni 2020. Sekelompok orang menggeruduk rumah sakit dan mengambil jenazah yang masih terbaring di ruang ICU.

”Mereka menggeruduk rumah sakit, jumlahnya puluhan. Dari laporan pihak rumah sakit, massa itu bukan bagian dari keluarga jenazah,” kata Eko, Selasa (9/6/2020), saat dihubungi dari Bekasi.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Suasana di Rumah Sakit Mekar Sari, Kota Bekasi, Selasa (9/6/2020).

Baca juga : Satgas Kediri Pakai Pendekatan Bertahap Hadapi Penolakan Warga

Eko menjelaskan, jenazah itu merupakan PDP Covid-19 yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit juga sudah selesai melakukan tes PCR kepada jenazah tersebut, tetapi hasil tes belum keluar.

Rumah Sakit Mekar Sari, kata Eko, tidak menahan jenazah tersebut, tetapi karena berstatus PDP, jenazah itu harus diperlakukan khusus sesuai protokol pemakaman Covid-19. Namun, penjelasan rumah sakit ditolak sekelompok orang tersebut.

”Rumah sakit hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah. Sepanjang masyarakat menginginkan untuk dibawa pulang, kami serahkan baik-baik dengan memberikan surat keterangan bahwa mereka memahami risikonya. Namun, belum sempat itu dilakukan, mereka sudah bawa jenazahnya,” tutur Eko.

ARSSI, ujar Eko, sangat menyesalkan kejadian itu lantaran rumah sakit selama masa pandemi telah bekerja keras melayani masyarakat, termasuk merawat pasien Covid-19. Salah satu petugas rumah sakit juga sempat dipukul ketika hendak menjelaskan protokol kesehatan pengambilan jenazah.

Masih diselidiki

Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Timur Komisaris Sutoyo mengatakan, polisi masih menyelidiki kejadian itu. Ia membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 8 Juni 2020.

Baca juga : Warga Dikarantina Setelah Mencuri Jenazah Positif Korona

”Kemarin saya sudah ke sana. Namun, saya belum bisa menjelaskan karena masih kami dalami,” ujarnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, pasien dalam pengawasan yang meninggal harus terlebih dahulu dilakukan pemulasaran sesuai protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kota Bekasi juga sudah menyiapkan tempat pemakaman khusus bagi mereka yang meninggal dan dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

Pasien dalam pengawasan yang meninggal harus terlebih dahulu dilakukan pemulasaran sesuai protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kota Bekasi juga sudah menyiapkan tempat pemakaman khusus bagi mereka yang meninggal dan dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

”Yang saya tahu, itu (jenazah) bukan warga Kota Bekasi. Tidak apa-apa kalau pemakamannya tidak di pemakaman khusus di Kota Bekasi, tetapi standarnya harus tetap,” ujar Rahmat.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi seusai klarifikasi dengan Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/9/2019). Komnas HAM akan memediasi pemerintah kota dengan warga terdampak penggusuran.

Menurut Rahmat, Pemerintah Kota Bekasi akan melihat tata cara pemulangan atau prosedur pengambilan jenazah di rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Sebab, Kota Bekasi sudah menerbitkan aturan terkait protokol pemulangan dan pemakaman jenazah.

Baca juga : Transisi Tak Berarti Pasti Normal Baru Segera Terwujud

Dampak dari stigma

Kasus penolakan warga terkait pemulasaran jenazah sesuai protokol Covid-19 di Kota Bekasi menambah catatan warga yang menolak pemulasaran jenazah PDP, bahkan positif, di beberapa daerah lain di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, warga menyerbu ruang jenazah dan mengarak jenazah pulang. Kejadian itu terjadi di dua rumah sakit, yakni RSKD Dadi dan RS Labuang Baji.

Menurut pengamat sosial dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Hamluddin, penolakan dilakukan warga untuk menghindari stigma di masyarakat. Peristiwa ini merupakan dampak lanjutan dari banyaknya penolakan warga terhadap pemakaman jenazah Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

HUMAS PEMPROV JAWA BARAT

Petugas memasukkan peti jenazah pasien Covid-19 ke liang lahat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). Sejak akhir Maret lalu, TPU itu ditetapkan menjadi lokasi pemakaman jenazah pasien Covid-19.

”Mereka khawatir ada penolakan sehingga tak ingin keluarganya dinyatakan positif atau berstatus PDP Covid-19. Warga juga trauma ketika melihat penanganan jenazah Covid-19 yang dibungkus sedemikian rupa,” katanya.

Faktor lain yang menyebabkan warga memaksa mengambil jenazah berstatus PDP lantaran jika jenazah itu dari hasil pemeriksaan dinyatakan positif Covid-19, otomatis keluarga berstatus orang dalam pemantauan. Status itu sering kali menyebabkan keluarga tersebut dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Baca juga : Terlalu Berisiko, Pengojek Daring di Bogor Belum Diizinkan Angkut Penumpang

Stigma korban Covid-19 di mata masyarakat dianggap mengerikan lantaran kampanye terhadap bahaya virus korona sejak awal dinilai keliru. Di awal kasus ini muncul, sosialisasi yang dibangun hanya fokus kepada bahaya virus korona penyebab Covid-19.

”Sejak awal pendekatannya tidak lagi pendekatan medis, tetapi pendekatan traumatik. Jika edukasinya fokus pada solusi mengatasi virus korona tipe baru sesuai protokol kesehatan, situasi sosial masyarakat saat ini pasti berbeda,” ujar Eko.

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Biaya penanganan Covid-19 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini dipresentasikan Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dalam diskusi daring 9 Juni 2020.

Fenomena penolakan warga yang kian meluas, kata Eko, menjadi pekerjaan rumah yang kian berat bagi pemerintah. Sebab, dampak dari virus korona tipe baru itu telah berpengaruh hingga psikologis masyarakat. Pemerintah harus memasifkan edukasi untuk terlebih dahulu menyembuhkan dampak traumatik terhadap stigma korban virus korona.

”Cara menyembuhkan traumatik ini adalah terus sosialisasikan bukti-bukti warga yang sembuh dari virus korona dengan membiasakan warga untuk menjaga imun tubuh, menjaga jarak, pakai masker, dan biasakan pola hidup bersih. Jadi, fokusnya untuk menenangkan warga,” tuturnya.

Cara menyembuhkan traumatik ini adalah terus sosialisasikan bukti-bukti warga yang sembuh dari virus korona dengan membiasakan warga untuk menjaga imun tubuh, menjaga jarak, pakai masker, dan biasakan pola hidup bersih. Jadi, fokusnya untuk menenangkan warga.