Data Penerima Bansos Mendesak Dibenahi Sebelum Penyaluran Tahap Kedua

Kementerian Sosial mengakui data penerima bantuan sosial Presiden tahap pertama masih banyak masalah. Kekurangan itu coba dibenahi sebelum penyaluran bansos tahap kedua

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Menteri Sosial Juliari Batubara (kaus merah) meninjau penyaluran bantuan sosial Presiden tahap pertama di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/5/2020). Mensos mengakui, ada permasalahan data penerima bansos saat penyaluran tahap pertama, kekurangan itu coba dibenahi sebelum penyaluran bansos tahap kedua

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui data penerima bantuan sosial Presiden belum sempurna. Masih ditemui data ganda dan tidak tepat sasaran dalam penyaluran bansos tahap pertama. Kelemahan tersebut coba diperbaiki menjelang penyaluran bansos tahap dua.

Saat meninjau penyaluran bansos Presiden tahap pertama di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/5/2020) sore, Juliari mengonfirmasi adanya permasalahan data penerima bansos Presiden di wilayah Bodetabek.

Bansos Presiden diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19. Kuota bansos Presiden untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 1,9 juta keluarga. DKI Jakarta memperoleh kuota 1,3 juta keluarga, sedangkan wilayah Bodetabek mendapat kuota 600.000 keluarga

Baca juga: Bansos Belum Tepat Sasaran

Kompas/Hendra A Setyawan

Warga mencairkan bantuan sosial uang tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di kantor Kelurahan Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020). Pencairan dilakukan pada mobil kas keliling Bank BJB Syariah. Sebanyak 62.668 keluarga di Tangerang Selatan mendapatkan bantuan sosial dengan rincian 10.924 keluarga mendapatkan bansos uang tunai Rp 600.000 dan 62.668 keluarga mendapatkan bansos paket sembako.

”Kalau data langsung sempurna itu tidak mungkin. Ini, kan, masalahnya waktunya cepat. Saya antara cepat dan tepat, mendingan cepat dulu. Kalau ada data penerima bansos ganda, nanti di (penyaluran) tahap keduanya diperbaiki. Kalau datanya belum sempurna, nanti disempurnakan pada tahap berikutnya,” tutur Juliari, di Tangerang Selatan.

Juliari mendorong kepala daerah untuk segera mengusulkan warga yang belum memperoleh bantuan. Saat ini, penyaluran bansos Presiden di Tangsel sudah memasuki tahap pertama. Tahap kedua ditargetkan rampung sebelum Lebaran. Kota Tangsel mendapat kuota 76.000 keluarga.

”Jadi, kalau memang ada warga lain yang terdampak belum dapat bantuan, diusulkan saja,” ucapnya.

Jadi, jika memang ada warga lain yang terdampak belum dapat bantuan, diusulkan saja. (Juliari Batubara)

Bansos Presiden bakal disalurkan dalam enam tahap selama tiga bulan hingga Juni 2020. Dengan demikian, dalam satu bulan ada dua kali tahap penyaluran.

Setiap tahapannya, warga diberi bantuan sembako senilai Rp 300.000. Juliari merinci, dari enam tahap penyaluran itu, empat tahap dalam bentuk sembako lengkap, kemudian dua tahap lagi bentuknya beras 25 kg dari Perum Bulog.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja mendata paket bantuan sosial (bansos) di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi Covid-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek.

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menambahkan, selain dari bansos Presiden, Kota Tangsel juga mendapat alokasi bansos dari Provinsi Banten. Pemkot Tangsel mengusulkan 20.947 keluarga kepada Pemerintah Provinsi Banten. Ia menjamin tidak akan ada tumpang tindih bagi warga penerima bansos dari Presiden dan Provinsi Banten.

Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman meminta kepala lingkungan atau ketua RT dan RW memfasilitasi warga yang melapor karena belum mendapat bansos. Upaya itu didukung dengan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: Pusat Harus Berani Larang Politisasi Bansos

Dalam SE itu disebutkan, sinkronisasi dan harmonisasi data penerima bansos sesuai kriteria dan keadaan faktual di lapangan dilaksanakan melalui verifikasi, validasi, penambahan, penghapusan, dan perbaikan data lainnya secara berkesinambungan oleh Dinsos Tangsel dengan didukung organisasi perangkat daerah terkait.

”SE sudah diteruskan ke RT/RW di Tangsel. Kalau ada penerima bansos yang duplikasi, dibatalkan, atau tidak ditemukan karena pindah, bansos untuknya dapat dialihkan ke penerima lain yang belum terdaftar dan layak dibantu,” ujar Wahyu.