Angkutan Alternatif Perlu Disiapkan jika Operasionalisasi KRL Dihentikan

Pihak yang berwenang harus menyiapkan angkutan alternatif bagi warga yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan jika pemerintah pusat memutuskan untuk menutup operasional KRL.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana salah satu gerbong KRL dari Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Selain setiap penumpang wajib menggunakan masker, KRL juga membatasi jumlah penumpang maksimal 60 orang. Tempat duduk penumpang di setiap gerbong pun diberi jarak sebagai antisipasi pandemi Covid-19.

BOGOR, KOMPAS —Lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi sepakat meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan operasionalisasi kereta rel listrik atau KRL setelah tiga penumpang dinyatakan positif Covid-19. Namun, harus ada angkutan alternatif bagi warga yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan jika pemerintah pusat memutuskan untuk menutup operasional KRL.

Permintaan menutup operasional KRL dari lima kepala daerah Bodebek disepakati saat rapat bersama secara daring pada Selasa (5/5/2020) siang. Secara garis besar, dua opsi kebijakan diusulkan oleh lima kepala daerah dalam rapat tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, opsi pertama adalah menutup total operasional KRL Jabodetabek. Jika opsi pertama diterima, pemda tetap meminta perusahaan di setiap sektor yang dikecualikan untuk menyediakan angkutan antar-jemput bagi karyawannya.

Meski demikian, jika permintaan pertama ditolak, opsi kedua yang diajukan adalah meminta operasional KRL dibatasi dengan lebih selektif. Opsi ini sebelumnya juga sudah disepakati lima kepala daerah Bodebek saat mengajukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 28 April 2020.

Baca juga : Protokol Kesehatan di Transportasi Publik Jangan Berhenti Pascapandemi

HUMAS PEMKOT BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (4/5/2020).

Pembatasan operasional KRL dapat dilakukan dengan cara mengurangi penjualan tiket dan jumlah penumpang di setiap gerbong. Di sisi lain, operator diminta menambah gerbong khusus dan frekuensi perjalanan angkutan.

”Pembatasan operasional KRL ini juga dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas penumpang. Jadi hanya penumpang yang punya identitas di sektor yang dikecualikan yang bisa masuk gerbong,” kata Bima.

Penutupan operasional KRL kembali diusulkan lima kepala daerah Bodebek setelah tiga pengguna KRL dinyatakan positif Covid-19. Hal ini diketahui dari hasil tes usap tenggorokan atau swab yang dilakukan Pemkot Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Stasiun Bogor pada 27 April 2020.

Angkutan alternatif

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, pemda perlu mengusulkan atau mencari angkutan alternatif jika pemerintah pusat memutuskan untuk menutup operasional KRL. Sebab, penutupan KRL tanpa adanya angkutan alternatif akan menimbulkan masalah baru.

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Djoko Setijowarno

”Para pengguna KRL tersebut banyak bekerja di Jakarta di sektor yang strategis. Jika mereka bekerja di sektor kesehatan, perbankan, atau energi, tentunya akan membuat lumpuh aktivitas kota Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, Djoko juga menilai kebijakan mengatasi Covid-19 tidak seharusnya dilakukan dengan cara menutup moda tranportasi umum. Namun, jauh lebih efektif menerapkan kebijakan untuk mengatur pengguna moda transportasi tersebut.

”Ini sama halnya dengan keramaian di pasar. Jadi pasar tidak harus ditutup, tetapi orang yang mengunjungi pasar tersebut yang diatur, seperti di Pasar Pagi Salatiga,” ujarnya.

Ini sama halnya dengan keramaian di pasar. Jadi pasar tidak harus ditutup, tetapi orang yang mengunjungi pasar tersebut yang diatur, seperti di Pasar Pagi Salatiga.

Baca juga : Tiga Penumpang KRL Positif Covid-19, Pemkot Bogor Harapkan Evaluasi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang berjualan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada hari pertama penataan Pasar Pagi Salatiga, Senin (27/4/2020). Penataan dengan penerapan jarak 1 meter antarpedagang itu berlangsung mulai pukul 01.00 hingga pukul 06.30. Sebanyak 853 pedagang pasar itu mengikuti upaya penataan yang dilakukan guna mencegah penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19.

Terkait penyediaan angkutan alternatif, Bima menyatakan bahwa pihaknya semaksimal mungkin akan menyiapkan moda tersebut. ”Ada beberapa unit bus yang dapat digunakan. Kami juga sudah berkoordinasi juga dengan organisasi angkutan darat,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati Bogor Ade Yasin memiliki pandangan lain terhadap usulan penyediaan angkutan alternatif. Ade menganggap bahwa hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang masih mengharuskan karyawannya bekerja dari kantor.