Wali Kota Bekasi membuat gebrakan. Ia membekali petugas Sat Pol PP Kota Bekasi dengan pentungan bambu. Pentungan itu akan digunakan sebagai sok terapi kepada warga yang tidak mematuhi PSBB.
Oleh
Stefanus Ato
·4 menit baca
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tak kehabisan akal mencari cara agar penerapan PSBB di kota itu berjalan efektif. Tahap pertama PSBB yang berlangsung sejak 15 April sampai 28 April 2020 diniali belum membuahkan hasil. Salah satu cara yang akan ditempuh yakni membekali Satpol PP Kota Bekasi dengan pentungan bambu untuk memberi efek kejut pada warga yang tidak patuh.
Kasus positif Covid-19 di kota itu masih tinggi. Jalanan di Kota Bekasi tetap ramai. Di kampung-kampung masih ada warga yang berkumpul dan berkerumun. Pergerakan orang menggunakan kereta rel listik ke Jakarta juga masih tinggi. Situasi ini dinilai tidak akan berhasil memutus mata rantai penularan Covid-19 meski PSBB sudah kembali diperpanjang mulai dari Rabu (29/4/2020), sampai 12 Mei 2020.
Rahmat saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, mengatakan, pada tahap dua PSBB, prioritas utama Pemerintah Kota Bekasi yakni meyakinkan warga ikut berpartisipasi tinggal di rumah selama 14 hari ke depan. Pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menertibkan warga yang berkeliaran, memperketat pemeriksaan di 32 titik perbatasan, serta berharap perusahan di luar sektor yang dikecualikan tidak beroperasi selama PSBB.
Petugas Satpol PP Kota Bekasi yang disebar di 56 kelurahan di daerah itu juga dibekali pentungan bambu guna menertibkan warga yang tidak patuh. Pentungan itu tidak digunakan untuk memukul orang seperti para polisi di India. Namun, hanya untuk memberi efek kejut agar kebijakan PSBB dipatuhi.
Pentungan itu tidak digunakan untuk memukul orang seperti para polisi di India. Namun, hanya untuk memberi efek kejut agar kebijakan PSBB dipatuhi.
"Itu mah bisa buat mukul dan lempar atau buat ngorek macam-macam," ujar Rahmat berkelakar.
Kota Bekasi dan lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi saat menjelang akhir PSBB tahap pertama memang sudah mengusulkan agar perpanjangan PSBB disertai sanksi, ada pembatasan operasional kereta rel listrik (KRL), dan meminta sinkronisasi kebijakan antarkementerian agar perusahaan yang tidak dikecualikan untuk beroperasi selama PSBB ditutup.
Keinginan lima kepala daerah itu belum bisa diterapkan pada PSBB tahap dua lantaran baru diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat. Kota Bekasi sudah menyatakan kesiapnnya memfasilitasi warga yang masih bergantung dengan KRL jika usulan pembatasan atau penghentian operasional KRL disetujui.
"Kita lihat nanti, jumlah warga Bekasi yang masih menggunakan KRL berapa. Kami juga menyediakan fasilitas dan prasarana. Bus Patriot kami, saya kira cukup, ada sekitar 20 bus," ujarnya.
Usulan penghentian KRL sebenarnya sudah pernah diajukan saat PSBB tahap pertama. Namun, usulan itu ditolak Kementerian Perhubungan dengan alasan masih banyak warga yang bekerja di perusahaan sektor dikecualikan yang masih membutuhkan moda transportasi berbasi rel itu.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, mengatakan, KRL merupakan sarana transportasi publik yang operasionalnya tidak perlu dihentikan. Hal yang harus dilakukan itu mengurangi grafik perjalanan orang dengan KRL dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak.
Namun, pengurangan mobilitas masyarakat sulit dibatasi karena masih banyak perusahaan di luar sektor dikecualikan yang masih beroperasi selama PSBB. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi karena ada izin dari Kementerian Perindustrian.
Tes masif
Kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi hingga Rabu (29/4/2020) sesuai laman corona.bekasikota.go.id mencapai 234 kasus dengan rincian 119 dirawat, 90 sembuh, dan 25 meninggal. Adapun jumlah orang dalam pemantauan 1.965 orang dan pasien dalam pengawasan 710 orang.
Menurut Rahmat, penularan Covid-19 di Kota Bekasi masih tetap tinggi. Ia menolak menyebut penularan yang masih terus terjadi sudah termasuk transmisi lokal karena pergerakan orang dari dan ke Jakarta juga tetap ramai. "Transmisi lokal saya yakin sudah bisa diantisipasi dengan RW siaga dan karantina terbatas. Justru masih tingginya pergerakan orang antardaerah ini yang kami curigai," katanya.
Transmisi lokal saya yakin sudah bisa diantisipasi dengan RW siaga dan karantina terbatas. Justru masih tingginya pergerakan orang antardaerah ini yang kami curigai (memicu kasus Covid-19 terus naik).
Kota Bekasi sejauh terus melakukan tes cepat kepada warga yang dicurigai rentan tertular Covid-19. Jumlah keseluruhan warga yang sudah dites dengan rapid test lebih dari 12.400 orang. Alat rapid tes yang dimiliki Kota Bekasi masih ada sekitar 6.000 alat. Alat itu akan digunakan untuk melacak penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat mulai dari tingkatan RT.
"Jumlah RT kami ada sekitar 7.000. Jadi, nanti setiap RT ada satu orang yang mewakili (sampel). Kalau kasus positif pasti naik terus dan akan terus kami telusuri," kata Rahmat.