Fasilitas Kesehatan Jiwa bagi yang Terdampak Pandemi
Jumlah pasien Covid-19 di Jakarta yang sembuh makin banyak. Hal ini menggembirakan. Namun, pandemi masih berlangsung. Upaya antisipasi dampak sejak dini, termasuk dampak gangguan mental akibat pandemi, dibutuhkan warga.
Oleh
Helena F Nababan dan Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Fify Mulyani, Kamis (30/4/2020), mengatakan, sampai dengan Kamis ini 412 orang dinyatakan sembuh, dari total 4.138 orang kasus positif Covid-19. Adapun jumlah pasien meninggal sebanyak 381 orang di DKI Jakarta. Selain terus menambah fasilitas dan sampel rapid test, pemerintah kini sediakan fasilitas konsultasi daring bagi mereka yang terkena gangguan kejiwaan akibat terdampak pandemi.
”2.077 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 1.268 orang melakukan self isolation di rumah. Dan 1.647 orang menunggu hasil laboratorium,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam perkembangan terkini, lanjut Fify, untuk orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 1.272 orang. Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 8.073 orang yang terdiri dari 7.852 sudah selesai dipantau dan 221 masih dipantau. Lalu untuk pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 5.581 orang, di mana 4.601 orang sudah pulang dari perawatan dan 980 orang masih dirawat.
Fify melanjutkan, untuk rapid test masih terus berlangsung di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP). Total 77.671 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 2.962 orang dinyatakan positif Covid-19 dan 74.709 orang dinyatakan negatif.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan layanan kesehatan jiwa (mental) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan konsultasi online melalui aplikasi sahabat jiwa (berbasis situs web) pada situs https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id.
Sebelumnya diberitakan bahwa PSBB tidak memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan keluar Jakarta, baik untuk pulang kampung maupun mudik. Selain menyuruh masyarakat yang nekat melakukan perjalanan berputar balik, perlu dipikirkan juga penyediaan tempat karantina darurat di wilayah antara.
”Petugas kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan tentu memiliki keterbatasan. Apalagi, sekarang ini ada berbagai cara untuk menyelinap keluar dari Jakarta, misalnya melalui jalan tikus,” kata pakar transportasi Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Data Polda Metro Jaya menyebutkan, sepanjang 24-29 April 2020 ada 6.906 kendaraan yang diminta berputar balik di perbatasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Kompas.id, 30 April 2020). Namun, Ellen menduga kendaraan yang lolos melalui jalur tikus tetap ada meskipun jumlahnya tidak banyak.
Ketika menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club di salah satu televisi swasta, beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan menggalakkan Operasi Yustisia. Orang-orang yang berdomisili di Jakarta tanpa memiliki kartu tanda penduduk Jakarta yang memilih pulang kampung akan sulit kembali ke Ibu Kota seusai PSBB. Prosedur memasuki Jakarta akan dibuat sedemikian ketat.
Mengingat hal tersebut, Ellen mengatakan akan ada orang-orang dalam perjalanan yang tersangkut di tengah rute. Mereka kemungkinan tidak bisa memasuki wilayah provinsi lain, tetapi juga tidak bisa kembali ke Jakarta.
”Perlu disediakan tempat bagi pejalan (pemudik atau yang pulang kampung) yang lolos dari Jakarta ini. Di Cirebon atau kota lain antara Jakarta dan daerah tujuan. Pembiayaannya bekerja sama antarwilayah,” kata Ellen.
Perlu disediakan tempat penampungan bagi para pejalan yang lolos dari Jakarta ini, misalnya diletakkan di Cirebon atau kota-kota lain antara Jakarta dan daerah tujuan. Pembiayaannya bekerja sama antarwilayah.
Apabila pemerintah setiap daerah hanya menyuruh pejalan berputar balik, malah akan mengakibatkan masalah lalu lintas, terutama di wilayah antara seperti Pantai Utara Jawa.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Susilo mengatakan bahwa tren pejalan keluar Jakarta saat ini masih mereka yang memutuskan kembali ke kampung halaman karena PSBB mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan. Belum banyak didapati kasus pemudik, yakni orang yang menuju kampung halaman untuk berhari raya.
Beberapa jenis perjalanan juga perlu untuk masuk ke Jabodetabek, seperti transit ketika menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak, atau ke bandara dan stasiun kereta api. Hingga kini dari pihak Pemerintah Provinsi Jakarta terus menggencarkan putar balik agar tidak melanjutkan perjalanan.