Riza Patria Siap Bantu Anies Tangani Pandemi Covid-19
Presiden Jokowi melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Riza pun akan segera berkoordinasi dengan Anies Baswedan mengenai pembagian tugas antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ahmad Riza Patria dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Riza Patria siap membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadapi pandemi Covid-19 di mana Jakarta kini menjadi episentrum penyebaran.
Presiden Joko Widodo melantik Ahmad Riza Patria, Rabu (15/4/2020) siang. Prosesi pelantikan dilangsungkan secara lengkap dimulai penyerahan petikan surat keputusan dari Presiden kepada Riza Patria di Istana Merdeka. Setelahnya, Presiden Jokowi, Riza Patria, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara.
Dalam kirab ini, biasanya Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, serta Mendagri diiringi barisan pasukan kehormatan Paspampres. Namun, untuk mengantisipasi penularan virus korona baru penyebab Covid-19, kirab diselenggarakan secara sederhana. Pasukan kehormatan hanya terdiri atas empat orang yang bergerak dalam jarak satu sama lain lebih dari satu meter.
Prosesi pelantikan dilanjutkan pengambilan sumpah di Istana Negara. Hadir dalam acara ini, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan. Selain itu, Gubernur DKI Anies Baswedan juga tampak hadir. Ahmad Riza Patria dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Seusai pelantikan, Riza Patria mengatakan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah melantiknya sebagai Wagub DKI. Ke depan, dia akan membantu Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memantau, mengevaluasi, memberi pertimbangan, serta melaksanakan aturan perundangan. Dia juga berharap bisa membantu penanganan Covid-19 di DKI.
Terkait pembagian tugas dengan Gubernur DKI, Riza mengatakan baru akan membahas lebih lanjut, Kamis (16/4/2020). ”Pak Anies besok mengundang seluruh jajaran SKPD dan saya, menjelaskan program-program yang sudah dilakukan serta memperkenalkan saya kepada semua SKPD. Jadi, besok hari kerja pertama, saya harap bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Riza Patria terpilih menjadi Wagub DKI mendapatkan 81 suara dari 100 anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). Riza menyisihkan wakil dari PKS Nurmansjah Lubis yang mendapatkan 17 suara dalam pemilihan ini. Posisi Wagub DKI ini kosong sejak Sandiaga Uno melepaskan jabatan ini untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sandiaga mengundurkan diri pada 27 Agustus 2018.
Bukan hanya pelantikan Wagub DKI yang diselenggarakan di Istana Negara, Rabu siang. Presiden Jokowi juga melantik I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Anggota KPU dan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelantikan ini juga dilangsungkan secara sederhana dengan sangat sedikit tamu undangan. Hanya Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan serta istri kedua tokoh yang dilantik, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang hadir dalam acara.
Raka Sandi mengatakan akan segera berkoordinasi dengan komisioner KPU lainnya serta memastikan divisi apa yang akan diampunya. KPU saat ini masih mempersiapkan pilkada serentak 2020 yang diperkirakan diundur selama 3 bulan. Kendati demikian, dalam rapat kerja dengan DPR, Selasa (14/4/2020), masih tersedia opsi untuk mengundurkan jadwal lebih lama lagi bila wabah Covid-19 belum berakhir.
Raka Sandi sebelum ini bertugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bali. Dia mengatakan sudah mengundurkan diri sejak 13 April lalu. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Ketua Bawaslu Abhan.
Secara terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan saat ini KPU juga masih menunggu penggantian satu anggota lainnya. Dengan pelantikan Raka Sandi, komisioner KPU baru berjumlah enam orang.
Raka Sandi menggantikan Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK 8 Januari 2020 lalu dengan dugaan transaksi suap. Selain itu, DKPP memecat komisioner KPU Evi Novida Ginting 18 Maret lalu karena dinilai terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.