Berupaya membatasi pergerakan warga dengan mengurangi suplai transportasi umum dinilai keliru. Cara paling tepat adalah menurunkan permintaan terhadap transportasi, dengan mengurangi aktivitas.
Oleh
JOHANES GALUH BIMANTARA/HELENA F NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Selama jumlah warga yang wajib datang ke tempat kerja belum berkurang, permintaan terhadap layanan angkutan umum tidak akan menurun. Namun, pengurangan moda transportasi massal, termasuk kereta rel listrik, untuk menekan pergerakan warga di masa pembatasan sosial berskala besar dinilai bukan solusi tepat.
”Ada bidang-bidang tertentu yang memang harus berjalan dan kenyataannya banyak yang bekerja di Jakarta datang dari luar Jakarta,” ucap pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, saat dihubungi pada Kamis (16/4/2020). Pekerja pada bidang-bidang tersebut harus terus difasilitasi untuk bertransportasi, termasuk dengan tetap beroperasinya KRL.
Ellen mencontohkan, kemungkinan terdapat pekerja kebersihan di fasilitas kesehatan Jakarta yang rumahnya di area Bodetabek. Peran pekerja tersebut, meski bukan tenaga medis, tetap vital untuk menjamin kebersihan lingkungan faskes sehingga kehadirannya di tempat kerja dibutuhkan demi pelayanan publik, tetapi mungkin ia tidak sanggup mengongkosi perjalanan dengan kendaraan pribadi.
Selain itu, terdapat 11 sektor kegiatan usaha yang masih dibolehkan beroperasi di DKI, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI.
Menurut Ellen, mengurangi suplai transportasi publik untuk menekan mobilitas warga di masa PSBB adalah cara pandang keliru. Strategi yang tepat adalah pengurangan permintaan terhadap transportasi, yang berhulu dari pengurangan aktivitas. ”Aktivitas yang ada harus disisir lagi supaya benar-benar sesuai peraturan PSBB,” ujar Ellen.
Penyisiran pertama menyasar pelaku usaha di luar sektor-sektor yang dibolehkan sesuai Pergub DKI 33/2020, tetapi masih berkegiatan dan mewajibkan karyawannya datang ke tempat kerja. Penertiban mesti berjalan. Jika hal itu sudah maksimal dilaksanakan, Ellen merekomendasikan penyisiran berlanjut pada pelaku-pelaku usaha yang masih beroperasi karena dibolehkan pergub dan masih berpotensi mengurangi jumlah pegawai yang wajib masuk kantor.
Contohnya, PLN mesti terus beroperasi karena suplai energi listrik bagi masyarakat harus tetap terjamin. Namun, Ellen berpendapat, karyawan nonteknis, seperti karyawan bidang pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, bisa diatur untuk bekerja dari rumah. Tidak semua karyawan mesti ke lokasi kerja untuk tetap produktif.
Polana B Pramesti, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), menuturkan, pembahasan lebih lanjut diperlukan terhadap usulan pemerintah daerah di Bodetabek agar operasional KRL dihentikan sementara. Sementara ini, KRL tetap melayani penumpang dengan jadwal mulai sekitar pukul 05.00 dari Bodetabek sampai pukul 18.00 hingga Jumat (17/4/2020).
Saat dimintai tanggapan, Manajer Komunikasi Eksternal PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Adli Hakim Nasution menyatakan, PT KCI belum bisa memberikan pernyataan pada Kamis ini. Namun, pihaknya mengikuti ketetapan dari BPTJ.
Berdasarkan data PT KCI, jumlah pengguna per hari terus turun kurun Senin-Rabu lalu. Di hari Senin, volume penumpang KRL secara total 193.958 pengguna. Jumlahnya kemudian menjadi 176.263 pengguna pada Selasa dan 168.224 pengguna pada Rabu.
Jumlah pengguna pukul 09.00 atau bertepatan dengan waktu berangkat kerja juga menurun dari Senin ke Rabu. Pada Senin, pengguna KRL untuk seluruh perjalanan hingga pukul 09.00 berjumlah 75.661 pengguna, Selasa 62.282 pengguna, dan Rabu 48.800 pengguna. Meski demikian, jumlah pengguna hingga pukul 09.00 meningkat lagi pada Kamis ini menjadi 60.398 pengguna.