Saat DKI resmi menangguhkan semua izin kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa demi mengantisipasi potensi penyebaran wabah Covid-19, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi menegaskan, Formula E baiknya dibatalkan.
Oleh
helena f nababan
·4 menit baca
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, sebaiknya agenda balapan Formula E dibatalkan. Penegasan itu disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap virus korona di Jakarta, khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
Pendapat itu ia sampaikan setelah mempelajari jadwal-jadwal balapan di negara lain dihentikan. ”Saya rasa seperti balapan MotoGP di Qatar saja dihentikan,” katanya, Selasa (3/3/2020) kemarin.
Prasetio menjelaskan, dalam sebuah jadwal balapan, pebalap yang turun membalap lebih kurang 60 orang. Namun, ia mengingatkan, satu pebalap itu membawa rombongan mekanik.
Dengan puluhan pebalap peserta, akan ada ratusan mekanik. ”Kita tidak tahu dia kena (terinfeksi) atau tidaknya. Untuk amannya Jakarta dan Indonesia, agenda Formula E harus dihentikan dulu,” katanya.
Dengan jadwal balapan Formula E Jakarta yang berlangsung pada 6 Juni mendatang, Prasetio menilai jadwal balapan itu dekat dengan Maret di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNI warga Depok, Jawa Barat, yang positif terinfeksi virus korona.
”Kalau bicara masalah bulan Juni itu kan dekat sekali. Kita baru kedapatan korona baru dua hari ini. Distop dulu. Pokoknya kita fokus pada masalah korona di Jakarta,” katanya.
Untuk anggaran Formula E yang sudah diketok, lanjutnya, DPRD bisa menghentikan agar dana tidak keluar semua. ”Kerugian yang ada, sudah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, bisa dilaporkan kepada DPRD,” kata Prasetio.
Terkait balapan Formula E itu, seperti yang diberitakan Kompas, sebagian besar anggota DPRD DKI tidak setuju apabila balapan digelar di Kawasan Medan Merdeka dan Lapangan Merdeka. Dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta 20 Februari silam, anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P dan PSI tegas menolak apabila balapan digelar di Kawasan Medan Merdeka.
Mereka beralasan Kawasan Medan Merdeka adalah kawasan cagar budaya. Terlebih merujuk pada sejumlah peraturan di kawasan itu ada dua obyek cagar budaya nasional, yaitu Lapangan Merdeka dan Tugu Monas.
Anggota Komisi E juga menolak karena secara administrasi, pengurusan izin atau rekomendasi pemanfaatan kawasan tidak memenuhi prosedur. Tim ahli cagar budaya tidak dilibatkan, Pemprov DKI hanya melibatkan Tim Sidang Pemugaran dalam diskusi untuk memperkuat persetujuan Komisi Pengarah.
Sementara sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, ada sejumlah pihak yang harus diajak diskusi dan dimintai izinnya untuk pemanfaatan.
Ditemui di tempat terpisah, Felicia Idama, Communication and Sustainability Director Organizing Committee (OC) Formula E, menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) sebagai penyelenggara. Sampai ada perkembangan yang berarti, lanjut Felicia, kalender perencanaan OC masih tetap berjalan seperti biasa.
”Kita terus diskusi dengan FEO perkembangannya seperti apa,” kata Felicia.
Sementara sampai ada perkembangan yang berarti, lanjut Felicia, kalender perencanaan OC masih tetap berjalan seperti biasa.
”Karena kan kita bulan Juni nih, kita harus hitung-hitungan juga kan persiapannya seperti apa terkait korona virus ini. Tetapi, sampai saat ini kita masih waspada sambil kita berharap semua pergerakannya ke arah positif terkait virus korona-nya. Semoga pasiennya juga cepat sembuh,” kata Felicia.
Sementara saat dikonfirmasi tentang kriteria untuk pembatalan Formula E, Felicia menerangkan, kalau untuk kriteria itu (pembatalan karena korona), ia menyatakan harus mengecek lagi.
”Karena kayaknya tiap negara beda kondisi ya dan beda kebijakan. Kan kondisi negaranya berbeda-beda. Tapi kembali lagi, sampai saat ini saya hanya bisa berbicara terkait dengan Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri kita masih koordinasi terus. FEO sendiri juga memonitor negara-negara tempat dia menyelenggarakan. Ya kita tetap mengutamakan keselamatan banyak oranglah. Masih wait and see,” kata Felicia.
Tinjau ulang izin
Masih terkait korona, Pemprov DKI, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan kepolisian, dinas kesehatan, dan para pelaku industri pariwisata akan segera bertemu dan membahas peninjauan ulang pemberian izin-izin kegiatan yang bersifat massal atau menghadirkan dan dihadiri banyak orang.
”Kami akan meninjau ulang semua izin,” kata Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.
Benny Agus Candra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, menjelaskan, dari izin-izin yang ditangguhkan adalah izin untuk kegiatan Maret-April 2020. ”Setelah Maret-April kita lihat kondisinya. Mudah-mudahan tindakan pencegahan bisa efektif sehingga setelah April kondisi membaik dan kondusif sehingga penangguhan bisa dicabut,” kata Benny.
Sementara dari kajian awal DPMPTSP, ada satu pertunjukan berjudul Head in The Clouds yang izinnya sudah masuk lalu ditangguhkan DPMPTSP. Dua pertunjukan lain pada Maret ini, yaitu Baby Metal dan Foals Live in Jakarta, pemberian izinnya ditangguhkan. Dengan penangguhan artinya kegiatan pertunjukan tertunda.
Untuk peninjauan ulang izin, menurut Benny, yang terutama adalah kegiatan yang memiliki tanda daftar pertunjukan temporer. Namun, DPMPTSP juga sedang mengkaji kemungkinan penangguhan izin-izin berkumpul lainnya, seperti izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau, izin penggunaan bangunan di lokasi taman dan jalur hijau, izin pemakaian lokasi kebun bibit dinas kehutanan, dan izin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan.