Balai Besar Ingatkan DKI Benahi Drainase

Sistem drainase yang buruk menjadi penyebab banjir Jakarta . Pada peristiwa banjir 23 Februari 2020, sistem drainase menyumbang 86,6 persen pada banjir Jakarta dengan adanya 71 titik banjir.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menembus genangan banjir di kawasan Industri Rorotan, Jakarta Utara, Senin, (24/2/2020). Banjir yang menggenangi kawasan ini mengganggu aktivitas angkutan barang dan mobilitas pekerja dan warga. Buruknya kondisi drainase diduga menjadi penyebab seringnya banjir di sejumlah wilayah di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga awal Maret. Terkait hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi dan membereskan sejumlah drainase.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, Kamis (27/2/2020), di Jakarta, menjelaskan, dalam beberapa kali hujan besar di Jakarta selama dua bulan terakhir, tiga di antaranya cukup besar dan mengakibatkan banjir. Banjir itu terjadi pada 1 Januari 2020, 23 Februari 2020, dan 25 Februari 2020.

Dari evaluasi BBWSCC, pada banjir 1 Januari 2020, sistem sungai berkontribusi 50 persen pada banjir dengan 33 titik banjir. Sementara sistem drainase menyumbang 50 persen pada bencana banjir juga dengan adanya 33 titik banjir. Kemudian, pada banjir 23 Februari 2020, sistem sungai menyumbang 13,4 persen pada banjir Jakarta dengan adanya 12 titik banjir.

Adapun sistem drainase menyumbang 86,6 persen pada banjir Jakarta dengan adanya 71 titik banjir. Sementara itu, pada banjir 25 Februari 2020, sistem sungai menyumbang 35 persen pada banjir dengan 16 titik banjir. Sementara sistem drainase menyumbang 65 persen pada banjir dengan munculnya 30 titik banjir.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Kondisi saluran air yang dipenuhi sampah di RW 007 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Kondisi ini, menurut Bambang, menunjukkan sistem drainase di wilayah Jakarta, mulai dari saluran besar hingga yang kecil, harus dibenahi. Mesti ada pengerukan dan pembersihan rutin, mulai dari tingkat wilayah hingga permukiman sehingga manakala hujan terjadi, air bisa lancar mengalir.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan, setiap hari petugas di dinasnya selalu melakukan pengerukan. Namun, ia mengakui ada drainase yang perlu dilebarkan. Adapun terkait pemeliharaan sungai, Juaini menuturkan mesti berkoordinasi dengan BBWSCC selaku institusi yang berwenang atas pengelolaan 13 sungai di wilayah Jakarta.

Bambang menyatakan setuju jika Dinas SDA DKI berkeinginan memelihara ke-13 sungai dan mempersilakan berkoordinasi dengan BBWSCC langsung. Sementara itu, sesuai pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta per pukul 12.00 kemarin, jumlah pengungsi 5.158 jiwa yang tersebar di 45 pengungsian.

Di Makasar, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, setelah selama tiga hari mengungsi di kompleks Masjid Universitas Borobudur, 1.080 warga Cipinang Melayu kembali ke rumah mereka, kemarin. Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Cipinang Melayu Subagio, belum selesainya normalisasi Kali Sunter menjadi pemicu banjir besar di daerahnya. Normalisasi terhenti pada 2016 dan hingga kini belum dilanjutkan lagi.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau lokasi banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi, pada Kamis (27/2/2020).

Gelar rapat

Saat meninjau banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, kemarin, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil seluruh bupati, wali kota, dan balai besar wilayah sungai pada rapat Jumat hari ini. ”Dalam rapat akan diambil keputusan, harus tanggap darurat dulu atau pembangunan permanen,” ucapnya.

Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bekasi hingga kemarin. Di kabupaten, sedikitnya 66 titik genangan tersebar di 18 kecamatan dengan ketinggian air 20-40 cm. Adapun total warga yang terdampak banjir sejak 25 Februari 2020 itu sebanyak 9.000 keluarga. Kajian BPBD Kabupaten Bekasi menyebutkan, banjir yang meluas di daerah itu dipicu pembangunan perumahan yang mengabaikan ruang resapan air.