Peralihan Tata Ruang Jadi Pemicu Banjir di Kota Bekasi
Bekasi sudah empat kali dilanda banjir selama 2020. Salah satu penyebab banjir di kota itu akibat peralihan tata ruang.
Oleh
STEFANUS ATO
·3 menit baca
KOMPAS/STEFANUS ATO
Genangan air dan lumpur yang tersisa di perumahan warga di Bumi Nasio, Kota Bekasi, Kamis (27/2/2020). Kawasan itu paling terdampak saat banjir melanda Kota Bekasi pada 25 Februari 2020.
BEKASI, KOMPAS — Bencana banjir sudah empat kali melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak 1 Januari 2020. Salah satu penyebab banjir di wilayah itu adalah peralihan pemanfaatan tata ruang yang kian masif, termasuk untuk pembangunan proyek-proyek strategis nasional.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penyebab banjir di Kota Bekasi tak semata-mata dipengaruhi oleh curah hujan tinggi. Namun, banjir juga disebabkan oleh pendangkalan Kali Bekasi sehingga tidak mampu menampung air, termasuk banjir kiriman dari Bogor.
”Ada juga pembangunan berskala nasional, seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), LRT, Tol Becakayu, dan lainnya. Semua itu memiliki dampak dan kami prihatin ternyata KCIC ini tidak ada amdal,” katanya, Kamis (27/2/2020), saat meninjau warga terdampak banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi.
Uu menambahkan, banyaknya faktor pemicu banjir menunjukkan penyelesaian masalah banjir di Kota Bekasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga investor yang berinvestasi di Bekasi.
KOMPAS/STEFANUS ATO
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau lokasi banjir di Perumahan Nasio, Kota Bekasi, Kamis (27/2/2020).
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui, proyek strategis nasional berdampak terhadap banjir di Kota Bekasi. Sepuluh tahun lalu, sisi kiri dan kanan jalan tol masih ada ruang terbuka hijau, tetapi kini beralih fungsi menjadi proyek strategis nasional.
”Ini adalah bagian dinamisasi bahwa kecepatan pembangunan belum mengantisipasi kecepatan penyiapan infrastruktur penanganan banjir,” katanya.
Tri menambahkan, banjir juga masih terus mengancam Kota Bekasi karena pembangunan jalan tol masih terus berlangsung. Hal itu menimbulkan penyempitan saluran-saluran drainase sehingga memperparah banjir di Bekasi.
Ruang terbuka minim
Selain persoalan proyek strategis nasional, Kota Bekasi juga masih kekurangan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini turut menjadi penyebab Kota Bekasi dilanda banjir sebanyak empat kali pada 2020 karena air dari perumahan warga semua mengalir ke sungai.
KOMPAS/STEFANUS ATO
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Ketersedian RTH di Kota Bekasi hingga Februari 2020 baru 15 persen. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, setiap kota ditargetkan memiliki 30 persen RTH.
”Jadi, sekarang bagaimana pemerintah menguasai tanah-tanah yang sampai sekarang belum dibangun (perumahan). Kami sedang berupaya membebaskan tanah 3 sampai 6 hektar. Tentu juga akan ada kontribusi RTH yang dimiliki publik,” ujar Tri.
Gelar rapat
Terkait penanganan masalah banjir, kata Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil seluruh bupati, wali kota, dan balai besar wilayah sungai untuk menggelar rapat pada 28 Februari 2020.
”Di rapat nanti akan diambil sebuah keputusan, apakah harus tanggap darurat dulu atau pembangunan permanen,” ucapnya.
KOMPAS/STEFANUS ATO
Genangan air dan lumpur yang tersisa di rumah warga di perumahan Bumi Nasio, Kota Bekasi, Kamis (27/2/2020). Kawasan itu paling terdampak saat banjir melanda Kota Bekasi pada 25 Februari 2020.
Adapun di Kota Bekasi, Kali Bekasi direncanakan dibuat polder air dan aliran kali dinormalisasi. Pelaksanaan dijanjikan secepatnya dengan memperhatikan aspek prosedur dan legalitas.
Uu juga menanggapi ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dua gubernur lain, yakni DKI Jakarta dan Banten, yang memaksa Komisi V DPR membatalkan rapat dengar pendapat antara pemerintah pusat dan daerah, Rabu (26/2/2020). Menurut Uu, tidak semua persoalan menjadi tanggung jawab gubernur. Persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama semua instansi di Pemprov Jawa Barat.
”Pemerintah ini tidak one man show, tetapi kolektif kolegial. Meski beliau tidak hadir, ada yang mewakili. Dan yang mewakili itu representasi dari Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.
