Jakarta Berpotensi Menjadi Pusat Bisnis dan Teknologi Global

Jakarta mulai membangun identitas baru sebagai kota bisnis, riset, dan jasa. Potensi tersebut patut dikembangkan sejak kini.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Suasana pertemuan Dewan Riset Daerah DKI Jakarta dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/2/2020). Mereka membahas potensi pengembangan Jakarta sebagai pusat teknologi, bisnis, dan jasa bertaraf global.

JAKARTA, KOMPAS — Pelepasan status sebagai ibu kota Indonesia tetap membuat Jakarta sebagai kota dengan signifikansi global. Potensi Jakarta menjadi salah satu pusat bisnis dunia, pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta kota dengan layanan pendidikan tinggi bermutu patut dikembangkan sejak kini.

Hal tersebut disampaikan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta di hadapan para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/2/2020). Dalam paparannya, Ketua Badan Pekerja DRD Jakarta Emir Moeis menjelaskan, ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota pada tahun 2024, memang akan membawa dampak negatif hilangnya kedutaan besar dan konsulat negara-negara sahabat.

”Akan tetapi, hubungan diplomasi politik dengan negara lain bisa diganti dengan diplomasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi,” ujarnya.

Baca juga: Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru Dilakukan Serempak

Wilayah Jakarta memiliki perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia, yang merupakan kekuatan riset serta layanan pendidikan tinggi bermutu. Ditambah dengan peningkatan mutu serta daya saing perguruan tinggi swasta, riset dan perkuliahan bisa menjadi kekuatan intelektual sekaligus komoditas baru.

Emir menjelaskan, mayoritas ekonomi Jakarta berputar di sektor tersier, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, akomodasi, informasi, komunikasi, layanan pariwisata dan hiburan, serta bisnis properti. Semestinya, Jakarta mulai membangun identitas baru sebagai kota bisnis, riset, dan jasa.

Sektor bisnis mencakup distribusi logistik, keuangan, dan perbankan. Sektor riset mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta ilmu dasar bagi industri pengolahan. Adapun sektor jasa mencakup semua jenis layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal, layanan kesehatan, pariwisata, serta hiburan.

Hidup sehat

KOMPAS/PRIYOMBODO

Stan Start Up Indonesia dalam The NextDev Summit 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). Acara yang mengangkat tema ”Spark the Change” ini menghubungkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang dan memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak demi mengakselerasikan ekonomi digital di Tanah Air.

Menurut Emir, kunci dari pembangunan itu adalah kampanye hidup sehat. Hal ini terdengar sederhana, tetapi mencakup berbagai persoalan yang luas dan kompleks. Kampanye hidup sehat dan bersih dimulai dari individu warga Jakarta memungkinkan mereka memiliki gaya hidup yang sehat, dimulai dari pola konsumsi, ketertiban memeriksakan kesehatan, daur air untuk konsumsi, hingga sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

”Basis hidup sehat memungkinkan pelayanan di sektor pariwisata, hiburan, dan akomodasi bisa berstandar internasional. Kesadaran hidup sehat juga merupakan dasar dari peningkatan literasi masyarakat di segala sektor,” tuturnya.

Analisis DRD menunjukkan mayoritas investasi Jakarta saat ini ditujukan ke sektor properti. Namun, perlu diingat untuk membuat properti memiliki nilai tambah harus ditopang kemantapan sektor jasa seperti kebersihan, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kelestarian lingkungan yang semua bermuara kepada kesadaran hidup sehat secara sistematis.

Kompas/AGUS SUSANTO

Sampah sisa banjir di ujung Waduk Ria Rio di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (24/2/2020). Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan semakin memperparah kondisi waduk di Jakarta. Meski setiap hari sudah dibersihkan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah mudah ditemui dalam waktu tertentu.

Sementara itu, Sekretaris DRD DKI Jakarta Aisyah Tobing menjelaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan penarikan pajak dari semua sektor. Sektor hiburan, kuliner, dan parkir masih banyak ”bolong-bolong” dalam penyetoran pajak kepada pemerintah. Untuk UMKM, dapat diberikan insentif seperti keringanan pajak atau kemudahan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang tertib membayar pajak.

DRD DKI Jakarta juga mengungkapkan investasi lebih di sektor pendidikan vokasi. Menurut analisis mereka, Jakarta sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2010 dengan lonjakan penduduk usia produktif. Bonus demografi ini diperkirakan akan berakhir pada tahun 2030 sehingga waktu peningkatan mutu sumber daya manusia Jakarta kurang dari sepuluh tahun.

”Pendidikan vokasi adalah intervensi yang fokus pada sektor-sektor andalan. Misalnya, di Kepulauan Seribu perlu dibangun SMK pariwisata spesifik kebutuhan lokal karena SDM di sana peningkatannya paling lambat dibandingkan semua wilayah Jakarta,” kata peneliti DRD, Sukma Widyanti.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Azis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menanggapi bahwa sistem kerja sama juga harus dibangun dengan daerah-daerah satelit Jakarta. Apabila berambisi menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan teknologi dunia, sinergi harus dipastikan bahwa wilayah seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Karawang, dan Cianjur bisa ikut maju, tidak sekadar terimbas pembangunan Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada kolaborasi yang pendekatannya dari masyarakat untuk memastikan masalah seperti pengelolaan sampah dan kemacetan bisa ditanggulangi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Akademi Jakarta Taufik Abdullah mengatakan, pembangunan Jakarta sejak tiga dekade terakhir memang sudah erat dengan perkembangan global. Meskipun begitu, semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk menentukan identitas Jakarta, karena tanpa identitas, pembangunan tidak akan terarah.

”Jakarta tetap harus bisa melestarikan kebudayaan aslinya, yaitu Betawi, sekaligus akomodatif terhadap segala perbedaan yang ada di Tanah Air karena Jakarta tetap gerbang dunia memasuki Indonesia,” ucapnya.