Tiga Fraksi DPRD DKI Jakarta Tolak Anggaran TGUPP Masuk APBD 2020

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pengajuan dana Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP sebesar Rp 19,87 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dinilai tidak tepat. Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Solidaritas Indonesia menolak usulan tersebut karena tim yang melekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut kinerjanya dinilai sulit diawasi.

Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan, usulan anggaran TGUPP senilai Rp 19,87 miliar sangat membebani APBD. Apalagi, anggota Dewan juga tidak bisa mengevaluasi kinerja mereka.

”Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP, yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta,” ujar Judistira.

Dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2020, anggaran TGUPP masuk pos Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Dari Rp 19,87 miliar, sebesar Rp 19,7 miliar untuk menggaji 71 orang. Sisanya untuk honor narasumber dan biaya transportasi.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memimpin rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2019).

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menilai, selama ini belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan hasil kerja TGUPP. PSI berharap, kehadiran TGUPP perlu dikaji lagi dan dievaluasi.

”Ini mengingat segala kegiatan pemerintahan perlu juga memenuhi asas akuntabilitas. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai, tanpa akuntabilitas yang jelas, anggaran TGUPP tidak dapat dipertahankan,” ucap Anthony.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi PDI-P, Jhonny Simanjuntak, pun sepakat anggaran TGUPP tidak masuk APBD DKI Jakarta 2020. Apabila Gubernur DKI Jakarta tetap ingin mempertahankan itu, lanjutnya, penggajian TGUPP bisa memakai dana operasional gubernur.

Pengendali program

Dalam penyampaian Pidato Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta atas Ranperda tentang APBD DKI Jakarta 2020, Anies sama sekali tidak menyinggung persoalan TGUPP. Dia baru menjawabnya ketika ditanya wartawan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan pimpinan DPRD DKI Jakarta saat penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS DKI Jakarta 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Anies menjelaskan, kehadiran TGUPP dibutuhkan untuk memastikan kegiatan-kegiatan strategis daerah berjalan dengan baik. Selain itu, ada pula tugas lain, seperti memastikan penyerapan anggaran sesuai target dan mengendalikan pelaksanaan program.

”Begitu Anda melihat, misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program,” ucap Anies.

Para kepala SKPD, menurut Anies, memang memiliki program. Namun, pelaksanaan program itu harus ada yang mengawasi agar tepat sasaran.

”Ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik, artinya fungsi-fungsi (TGUPP) itu berjalan. Karena, memang, (TGUPP) ini adalah delivery unit,” lanjut Anies.