Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin bersama Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, serta pejabat tinggi Polri dan Polda Metro Jaya, meluncurkan meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT) untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11).
JAKARTA, KOMPAS - Ditlantas Polda Metro Jaya meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT) untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11). Dua inovasi yang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, akan direplikasi di seluruh Indonesia.
Dalam peluncuran itu, hadir pula Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, serta pejabat tinggi Polri dan Polda Metro Jaya.
ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dinilai cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.
Sedangkan IVRIS adalah sistem regident kerangka bermotor (ranmor) yang terintegrasi antara BPKB dan STNK sehingga satu kali input data di BPKB pada penerbitan STNK di laksanakan verifikasi dengan sistem barcode. Informasi mengenai data ranmor bisa didapatkan melalui SMS ke 8893. "Seluruh Indonesia kalau bisa menerapkan ini, tak hanya DKI. Karena masyarakat butuh itu. Jadikan pilot project," ujar Syafruddin.
Inovasi yang dilakukan Korps Tri Brata ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Juga, sebagai modernisasi pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas.
Menurut Syafruddin, modernisasi sistem pelayanan itu juga memudahkan daerah atau instansi lain untuk mereplikasi suatu inovasi. "Ini sederhana, kita fokus untuk itu. Kedekatan pemerintah dengan publik, harus kita rekatkan," imbuhnya.
Dikatakan, pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah kota dan kabupaten. Dengan MPP, masyarakat hanya perlu ke satu tempat untuk mengurus banyak hal, termasuk urusan kepolisian.
Hingga saat ini ada 10 MPP yang sudah beroperasi, dan akan terus bertambah. Sebagai kementerian yang menggerakkan reformasi birokrasi, Syafruddin memiliki target 100 MPP akan diresmikan pada tahun 2019. "Itu langkah untuk maju, mendekatkan negara kepada publik," tegasnya.
Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto juga mendukung Kementerian PANRB yang mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan publik tersebut. berupa pelayanan berbasis IT. "Saya berharap, semua ini kita mampu mengubah perilaku masyarakat. Dengan teknologi, di Revolusi Industri 4.0, semua berlomba ke arah digital," pungkas Ari Dono.
