Asa untuk Ibu Kota
Awal tahun 2018, warga Jakarta menyematkan sejumlah harapan untuk perkembangan kota ini. Tak hanya berharap kemacetan dan banjir segera teratasi. Warga juga berharap kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno membawa ibu kota Jakarta lebih maju dan bermartabat.
Pembenahan perlu dilakukan pada setiap aspek yang membentuk kehidupan Jakarta. Kebersamaan antara warga dan pemimpin Jakarta menjadi modal dasar yang kuat untuk bergerak maju. Sedikit banyak, apa yang ditinggalkan pada Pilkada 2017 membuat Jakarta harus belajar kembali dan berbenah dalam hal persatuan.
Sejak dahulu, Jakarta sudah menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Orang-orang dengan berbagai latar belakang ras, suku, bangsa, dan agama bertemu dan melebur di Jakarta. Perbedaan sudah menjadi hal yang biasa.
Keteladanan dalam memimpin bisa ditunjukkan dengan menjadi pionir pemulihan hubungan keakraban pada masyarakat. Hasil jajak pendapat Kompas menangkap bahwa lebih dari seperempat responden mengharapkan kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dapat merangkul semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua kebijakan sebaiknya bisa dirasakan warga dari berbagai latar belakang.
Selain itu, karakter kekotaan Jakarta yang penuh persoalan juga membutuhkan sosok pemimpin yang tegas. Sekitar 45 persen responden menginginkan kepemimpinan Anies-Sandi bisa lebih tegas dan cepat dalam mengambil keputusan terkait pemecahan persoalan kota.
Upaya pembenahan
Persoalan klasik seperti kemacetan dan banjir di Jakarta masih mendapat sorotan publik. Lebih dari separuh responden berharap, masalah transportasi seperti kemacetan dan ketersediaan angkutan umum memadai bisa teratasi.
Selama lebih dari dua bulan kepemimpinan Anies-Sandi, sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan masalah kota telah dilakukan.
Salah satunya, OK Otrip. Program yang diluncurkan 14 Desember 2017 ini dirancang mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum di Jakarta dengan penyetaraan satu harga, Rp 5.000.
Upaya lainnya adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang, penutupan tempat hiburan malam, hingga membuka Monas sebagai ruang kebudayaan.
Penataan PKL Tanah Abang, merebut perhatian publik (23,5 persen responden). Diawali penataan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga berlanjut pada kebijakan penutupan sebagian ruas Jalan Jatibaru Raya sebagai ruang PKL.
Hal yang tidak jauh berbeda terlihat pada tatanan birokrasi daerah. Pro-kontra terus bergulir dimulai dari penyusunan anggaran hingga pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), termasuk Komite Pencegahan Korupsi. Isu tersebut menarik perhatian lebih dari 20 persen responden.
Harapan
Meskipun kerap menuai polemik, beberapa kebijakan di awal masa kepemimpinan Anies-Sandi juga mendapat apresiasi publik. Keputusan untuk menutup tempat hiburan malam dinilai positif oleh hampir seperempat responden jajak pendapat.
Apresiasi juga ditunjukkan atas kebijakan gubernur untuk membuka kawasan Monas sebagai ruang kegiatan kebudayaan ataupun keagamaan. Namun, hanya sekitar 11 persen responden menilai baik kebijakan Monas tersebut.
Tak sekadar memberikan pujian pada beberapa kebijakan pemerintahan baru, masyarakat juga menunggu pembuktian nyata pembenahan Jakarta lewat berbagai janji politik pada masa kampanye lalu.
Lebih dari seperempat responden berharap janji kampanye DP Nol Rupiah dapat segera terealisasi, demikian pula OK Oce, OK OTrip, KJP Plus, hingga penghentian reklamasi pantai utara Jakarta.
Warga menanti pemerintahan Anies-Sandi menghasilkan program untuk menyelesaikan persoalan kota, menyejahterakan warga, hingga menyatukan kembali seluruh elemen warga. Semua warga berharap agar slogan Jakarta Maju Bersama, Bahagia Warganya bisa segera terwujud.
(Eren Marsyukrilla/Litbang Kompas)