Rusunami DP Rp 0 Bersyarat

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Penghuni apartemen merapikan jemuran pakaiannya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/11). Seiring kian mahalnya harga rumah tapak di pusat kota dan macetnya lalu lintas, tinggal di apartemen atau di rumah susun menjadi pilihan yang paling masuk akal bagi warga yang bekerja di Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, program DP Rp 0 (nol rupiah) direncanakan menyasar warga berpenghasilan bulanan tetap, tetapi dalam kategori penghasilan rendah. Warga yang berniat mengajukan minimal berpenghasilan tetap tiga kali dari cicilan rumah di bawah Rp 7 juta sebulan.

”Misalnya, cicilan satu bulan Rp 2,1 juta, maka penghasilan yang mengajukan minimal harus Rp 6,3 juta per bulan. Tetapi, kalau di atas Rp 7, sudah tidak bisa,” katanya di Jakarta, Sabtu (2/12).

Menurut Agustino, rumah susun milik (rusunami) ini berbeda konsep dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusunawa menyasar warga miskin ataupun warga yang direlokasi. Untuk rusunawa, tidak ada syarat penghasilan tetap, tetapi unit tak bisa dimiliki.

Pemberlakuan syarat pendapatan itu dilakukan karena mekanisme pelunasan direncanakan bekerja sama dengan pihak bank. ”Tentunya bank tidak mau kalau sampai kredit macet. Jadi, harus ada syarat penghasilan,” katanya.

Syarat lain, KTP DKI Jakarta setidaknya lima tahun. Saat ini, seluruh mekanisme pembayaran serta pemasaran masih dibahas, termasuk penyiapan lahan dan pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) yang akan menanganinya.

Saat ini ada tiga calon lokasi program unggulan pasangan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno itu. Salah satu lokasi sedang disiapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI.

Lokasi masih menunggu pengadaan lahan karena cadangan lahan DKI Jakarta untuk membangun perumahan sudah habis. Tahun 2016-2017, terdapat 16 lokasi pembangunan Rusunawa Pemprov DKI Jakarta. Masifnya pembangunan membuat lahan yang tersedia habis digunakan.

”Terakhir pembangunan di Menteng dan Pulo Gadung. Tidak ada lagi lahan,” kata Agustino.

Dua lokasi lain direncanakan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan di Yos Sudarso, Jakarta Utara. Meskipun berbeda, penyediaan perumahan di dua lokasi itu tetap berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI.

Besaran anggaran

Anggaran pengadaan lahan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta diusulkan Rp 800 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Jumlah itu diperkirakan dapat memperoleh sekitar 160.000 meter persegi lahan.

Dengan penghitungan satu menara membutuhkan sekitar 5.000 meter persegi, jumlah itu hanya dapat digunakan untuk 32 menara. Satu menara bisa menampung sekitar 250 keluarga atau total 8.000 keluarga untuk seluruh lahan.

Namun, kata Agustino, tidak seluruh lahan akan digunakan untuk rusunami. Kebutuhan rusunawa DKI Jakarta juga masih sangat besar.

Saat ini sudah ada 12.000 permintaan rusunami dari masyarakat ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI. Adapun dari relokasi proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCID) sudah ada kebutuhan untuk 150 keluarga.

Guna mencegah potensi rusunami menjadi ajang bisnis, penjualan tidak akan menggunakan harga pasaran, tetapi harga investasi. Kemungkinan rusunami yang disediakan bertipe 36. Namun, spesifikasi ini masih dalam pembahasan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, William Yani, masih mempertanyakan kejelasan program Rumah DP 0 Rupiah tersebut. Menurut dia, program unggulan Anies-Sandiaga itu belum pernah dijelaskan rinci.

Demikian juga program-program lain, seperti OK Otrip dan Oke Oce. ”Pemerintah perlu menjelaskan, bagaimana mekanismenya, bagaimana akan dilaksanakan. Semua ini belum jelas,” katanya. (IRE)