Hunian Vertikal Tak Terhindarkan

JAKARTA, KOMPAS — Mengubah hunian tapak menjadi hunian vertikal dinilai sudah tak terhindarkan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk Ibu Kota. Selain agar permukiman lebih tertata, langkah itu bisa berkontribusi membuat ruang terbuka hijau terus diperluas. "Kalau kita mau menaikkan (membuat vertikal), kita akan punya banyak ruang terbuka sehingga kualitas hidup, lingkungan, dan sosial lebih baik," kata Kepala Laboratorium Desain Perkotaan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Danang Priatmodjo, Kamis (6/7), di seminar Rethinking Jakarta\'s Verticality. Turut hadir berbicara pengajar arsitektur Universitas Nottingham, Inggris, David Nicholson-Cole; Founding Principal Pomeroy Studio Prof Jason Pomeroy; Pendiri PT Duta Cermat Mandiri Budiman Hendropurnomo; Country Director Institute for Transportation and Development Policy-Indonesia Yoga Adiwinarto; dan Co-Founder Urban+ Ardzuna Sinaga.Saat ini, luas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta sekitar 9,9 persen dari total wilayah. Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan, RTH minimal 30 persen luas kota/kabupaten. DKI Jakarta juga menghadapi tantangan sangat padatnya penduduk, 15.000 jiwa per kilometer persegi. Ardzuna menambahkan, Hongkong dengan area 79 kilometer persegi dan kepadatan 284 jiwa per hektar punya ruang terbuka 70 persen dari total luas wilayah. Salah satu faktornya, Hongkong berkembang sebagai kota vertikal. Sementara Kota Jakarta Pusat seluas 50 kilometer persegi dengan kepadatan 180 jiwa per hektar hanya punya ruang terbuka 9 persen dari total luas wilayah. Menurut Danang, hunian vertikal keniscayaan di tengah kian padatnya penduduk serta mahal dan langkanya tanah. Warga kelas menengah ke atas cenderung lebih mudah beradaptasi dengan hunian vertikal. Namun, warga kelas bawah kemungkinan lebih enggan dengan alasan tidak sesuai budaya sosial selama ini. "Kebudayaan tidak statis. Tinggal di rusun mesti dibudayakan," ujarnya. Perkiraannya, kurang dari 20 persen area bangunan di Jakarta berupa bangunan tinggi. Ada potensi membangun gedung vertikal di 80-an persen lahan bangunan.Pada saat sama, daya dukung lingkungan Ibu Kota menurun. Muka tanah ambles di berbagai lokasi hingga 12 sentimeter dalam setahun. Salah satu faktornya, ekstraksi air tanah ilegal. Namun, Danang tetap yakin hunian vertikal solusi paling ideal di tengah tantangan daya dukung lingkungan itu. Syaratnya, pemerintah dan pemprov konsisten melarang ekstraksi air tanah ilegal. Di sisi lain, hunian vertikal malah bakal mengurangi beban lingkungan karena area hunian tidak merambah ke pinggiran. Saat ini, hunian di Jakarta dan kota tetangga tersambung, membuat jadi semacam satu kawasan lebih besar. Itu membuat Jakarta kian tak sehat karena meluasnya hunian ke pinggiran membuat ruang terbuka berkurang. Di London, Inggris, kota baru minimal berjarak 20 km dari tepi London dan di area 20 km itu diganjal sabuk hijau: dilarang untuk bangunan, tetapi bisa untuk pertanian, olahraga, dan makam. Untuk mewujudkan pengembangan hunian vertikal bagi semua kelas masyarakat, kata Danang, idealnya pemprov menggandeng pengembang untuk membebaskan lahan. Namun, guna mencegah pengembang hanya membangun hunian vertikal mahal bagi warga kelas atas, pemerintah wajib mengawasi. Warga kelas menengah ke bawah jangan sampai terusir ke luar Jakarta. Kawasan transitSelain bangunan vertikal, pemecah masalah kepadatan di ruang perkotaan itu juga perlu dikuatkan konsep transit oriented development (TOD), konsep mendekatkan kantong-kantong kepadatan penduduk dengan akses angkutan massal. Dengan begitu, mobilitas lebih efisien. Desain kawasan yang kompak berbasis vertikal membuat pergerakan warga diminimalkan. Beban perjalanan pun berkurang. Menurut Yoga, lalu lintas kian tak efisien sehingga penggunaan kendaraan pribadi harus ditekan. Bahkan, menyediakan tempat parkir sama saja memfasilitasi penggunaan kendaraan pribadi.Penerapan konsep TOD memang tak mudah. Apalagi akan diterapkan pada suatu kawasan yang sudah padat terbangun seperti Jakarta. Yoga menjelaskan, persoalan lahan masih jadi hambatan untuk kembali menata kawasan sesuai fungsi, termasuk bangunan vertikal yang kompak. "Kalau sudah berbicara soal pengembangan TOD, harga lahan di kawasan yang dimaksud akan naik signifikan," katanya.Menurut Ardzuna, masih ada hal lain yang bisa dilakukan kota untuk meningkatkan mutu hidup warganya jika masih kesulitan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau. Misalnya, memperkuat jaringan transportasi publik. (JOG/ERN/PUT/LITBANG)