Lahan Ancol Timur Tak Siap

JAKARTA, KOMPAS — Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Kamis (16/3), memastikan bahwa lahan untuk depo MRT di Ancol Timur belum siap. Dari kebutuhan 6 hektar, siap 4 hektar dari lahan milik Pemprov DKI. Adapun lahan milik PT Pembangunan Jaya Ancol sudah dijual."Dari rapat MRT, Rabu (15/3) sore, diketahui lahan milik Pemprov DKI seluas 4 hektar di Ancol Timur. Karena kebutuhan depo 6 hektar, perlu menggunakan sebagian lahan PT Pembangunan Jaya Ancol yang juga luasnya 4 hektar berdampingan lahan pemprov. Tanpa kami ketahui, lahannya sudah dijual sehingga lahan kurang," ujar Saefullah.Pihak PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pun ditegur karena 3 Maret 2017 ditandatangani nota kesepahaman bersama (NKB) PT MRT Jakarta dengan PT PJA soal penggunaan lahan di Ancol Timur untuk depo MRT. Penandatanganan disaksikan Gubernur (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati."Lalu, kenapa tempo hari sudah langsung ada MOU itu? Ternyata penjualan lahan dilakukan direktur utama lama," katanya.Masalah lahan di Ancol Timur itu juga diketahui Direktur Utama PT MRT William P Sabandar. Ia mengirim tim untuk mengecek lahan di Ancol Timur. "Terpenting bagi kami harus tahu pasti ketersediaan lahan itu. Harus ada hitam di atas putih tentang ketersediaannya," ujarnya.Selain mengecek ketersediaan lahan, tim sekaligus memastikan trase yang akan dilewati MRT mulai dari Kampung Bandan hingga Ancol Timur.Menurut Saefullah, pengecekan kembali trase atau rute itu diperlukan karena di utara Kali Ancol dekat Kampung Bandan akan dibuat jalan 60 meter. "Perencanaan jalan itu dipikir tidak ada. Jadi, ini harus geser sedikit. Itu sebabnya saya minta dipastikan rutenya," ujarnya. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov DKI juga diminta membantu MRT memastikan trase supaya jelas.Direktur Utama PT PJA C Paul Tehusijarana yang dikonfirmasi soal lahan di Ancol Timur belum bersedia menjelaskan status lahannya. "Kami mau cek ulang," ujarnya.Alternatif depo Informasi sementara dari tim MRT pada Kamis kemarin, lahan depo ada. "Namun belum bisa dipastikan. Masih menunggu tim dan kejelasan," ujar William.Seiring ketidakjelasan lahan, rapat koordinasi soal trase fase II MRT Jakarta mengarah pada dua solusi. Jika lahan yang tersedia hanya 4 hektar, kata Saefullah, depo MRT akan dibuat bertingkat atau trase akan dilanjutkan sampai pulau K atau pulau reklamasi.Terkait solusi awal itu, William menilai, ia memilih Ancol Timur. Sebab, belum pernah ada pembicaraan soal perpanjangan trase sampai pulau reklamasi. Selain itu, mesti ada kajian mendalam mengenai lahan dan laut.Menurut Saefullah, pemprov minta MRT Jakarta memutuskan secara teknis. Untuk depo, dengan lahan Ancol Timur seperti sekarang, MRT didorong berkonsultasi dengan para pihak.Selain itu, meski lahan di Kampung Bandan masih perlu pendalaman, Saefullah meminta MRT melewatkan rute MRT ke Kampung Bandan. Tujuannya, supaya ada stasiun di sana dan bisa berintegrasi dengan moda angkutan lain, yang terintegrasikan dalam transit oriented development (TOD)."Yang berikutnya, untuk rute itu juga harus dipastikan betul," ujar Saefullah.Seluruh persoalan itu, kata Saefullah, ia minta disampaikan ke pemprov minggu depan lalu dipaparkan ke DPRD.Seperti diketahui, dalam rapat pimpinan Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta dengan DPRD DKI, Selasa (7/3), Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menjelaskan adanya perubahan trase fase II MRT Jakarta. Awalnya, fase II MRT Jakarta sepanjang 8,5 kilometer dari Bundaran HI menuju Kampung Bandan.Namun, fase II MRT Jakarta koridor selatan-utara (lanjutan) tak lagi dari Bundaran HI ke Kampung Bandan, tetapi berubah dari Bundaran HI menuju Ancol Timur. Perubahan trase itu membuat trek fase II tambah panjang 6,1 km. Total panjang fase II adalah 14,6 km.Perubahan trase karena lahan PT KAI di Kampung Bandan tak bisa digunakan untuk depo MRT karena sudah dikerjasamakan dengan tiga perusahaan. Dampaknya, pembengkakan biaya. DPRD mempertanyakan perubahan itu dan meminta Pemprov DKI menerangkan jelas sebelum dibuat keputusan tentang fase II. (HLN)