Badan Pusat Statistik

Kegiatan statistik di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia memiliki Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang memiliki otoritas statistik di negeri ini. Selain melaksanakan Sensus Penduduk sejak 1961, BPS juga berperan menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Peran yang dijalankan BPS antara lain menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Selain itu, BPS mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia maka BPS Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain.

Sejarah

Pada Februari 1920, saat era Pemerintahan Hindia Belanda sudah ada suatu lembaga yang melakukan kegiatan statistik di Bogor yang didirikan oleh Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel (Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan). Lembaga tersebut bertugas dalam mengolah dan mempublikasikan data statistik.

Pada 24 September 1924, lembaga tersebut dipindahkan ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor voor De Statistiek (CKS). Kemudian pada tahun 1930 CKS melakukan Sensus Penduduk untuk pertama kalinya di Indonesia.

Periode 1942--1945, saat era Pemerintahan Jepang lembaga CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan memiliki tugas memenuhi kebutuhan perang atau militer.

Pada saat Kemerdekaan Indonesia, lembaga statistik tersebut diambil alih oleh Indonesia yang berubah nama menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Berselang lima tahun kemudian pada 12 Juni 1950 dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Kemakmuran No. 219/S.C yang menjadi dasar peleburan lembaga KAPPURI dan CKS menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) yang bertanggung jawab dibawah Menteri Kemakmuran.

KPS kemudian beralih bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. p/44. Pada 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi dua bagian, yakni Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha) berdasarkan SK Menteri Perekonomian No. IB.099/M. Selanjutnya pada 1 Juni 1957 diterbitkan Keppres X No. 172 Tahun 1957 yang menjadi dasar diubahnya KPS menjadi Biro Pusat Statistik yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Pada 1961, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak sesuai dengan UU No.6/1960 tentang sensus. Sensus yang dilakukan merupakan kali pertama setelah Indonesia merdeka. Saat itu, Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, kemudian pada tingkat kabupaten/kotamadya dilaksanakan oleh Kantor Bupati/Wali Kota. Pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Sesuai Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 Tahun 1965 penyelenggaraan Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Wali Kota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980. Di dalamnya disebutkan bahawa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya. Pada 9 Januari 1992 disalahkan PP No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS. Pemerintah juga menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 1992 yang mengatur kedudukan, fungsim, tugas susunan organisiasi, serta tata kerja BPS.

Pada 19 Mei 1997 diterbitkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kemudian Biro Pusat Statistik berubah nama menjadi Badan Pusat Statistik. Kemudian diterbitkan Keppres No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Di dalamnya ditetapkan perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, serta BPS Kotamadya. Pemerintah juga menerbitkan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia pada tanggal 26 Mei 1999.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Logo Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan logo Sensus Ekonomi 2016 di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (8/5/2015). Pada 2016, BPS akan melakukan sensus ekonomi dengan mendata seluruh sektor usaha secara menyeluruh di 34 provinsi. Tujuannya, mendapatkan informasi utuh mengenai perekonomian sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional ataupun regional.

Pengolahan data

BPS melakukan pengolahan data sejak tahun 1960-an. Sebelum menggunakan komputer, dalam mengolah data BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa. BPS dalam menggunakan teknologi komputer selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Komputer personal secara umum lebih murah dan efisien untuk menggantikan mainframe.

Pada tahun 1980-an komputer personal sudah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi yang kemudian diikuti oleh penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten serta kota sejak tahun 1992.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 menggunakan mesin scanner uuntuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Penggunaan komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit, yakni seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), serta berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Sejak tahun 1993, BPS mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil dan telah mulai dibuat secara manual pada tahun 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam melakukan perencanaan pembangunan.

BPS dalam melakukan pengolahan data telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi serta analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa serta paket komputer. BPS juga bertanggung jawab dalam mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer dan mentrasnfer pengetahunan serta keahliannya terhadap staf BPS daerah.

BPS dalam pembangungan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan perkembangan permintaan serta kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan inovasi dalam metode kerja yang lebih baik dan juga mempermudah dalam memberikan informasi statistik pada publik.

Data Statistik

Data yang diolah dan disajikan Badan Pusat Statistik dikelompokkan dalam beberapa kategori: sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, serta data sensus.

1. Gender
2. Geografi
3. Iklim
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Kemiskinan dan Ketimpangan
6. Kependudukan
7. Kesehatan
8. Konsumsi dan Pengeluaran
9. Lingkungan Hidup
10. Pemerintahan
11. Pendidikan
12. Perumahan
13. Politik dan Keamanan
14. Potensi Desa
15. Sosial Budaya
16. Tenaga Kerja

1. Ekspor-Impor
2. Energi
3. Harga Eceran
4. Harga Perdagangan Besar
5. Harga Produsen
6. Industri Besar dan Sedang
7. Industri Mikro dan Kecil
8. Inflasi
9. Input output
10. ITB-ITK
11. Keuangan
12. Komunikasi
13. Konstruksi
14. Neraca Arus Dana
15. Neraca Sosial Ekonomi
16. Nilai Tukar Petani
17. Pariwisata
18. Perdagangan Dalam Negeri
19. Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)
20. Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)
21. Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)
22. Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)
23. Transportasi
24. Upah Buruh
25. Usaha Mikro Kecil

1. Hortikultura
2. Kehutanan
3. Perikanan
4. Perkebunan
5. Pertambangan
6. Peternakan
7. Tanaman Pangan

1. Sensus Ekonomi
2. Sensus Pertanian
3. Sensus Penduduk

Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pegawai Badan Pusat Statistik mengamati papan informasi hasil simulasi sementara Sensus Penduduk 2020 secara online (dalam jaringan/daring) di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Simulasi ini digelar sebagai persiapan Sensus Penduduk 2020 secara daring yang dilaksanakan pada 15 Februari - 31 Maret 2020. Bagi masyarakat yang tidak atau belum mengikuti sensus daring  disensus secara manual (didatangi ke tempat tinggal) pada 1-31 Juli 2020. Sensus bertajuk #MencatatIndonesia ini hasilnya akan menjadi acuan Pemerintah dalam merencanakan pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Visi, misi, tugas, dan fungsi

Visi

Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju

Misi:

KOMPAS/LASTI KURNIA

Suasana Call Centre Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), di Gedung 2, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Minggu (16/2/2020). Call centre ini melayani pertanyaan hingga keluhan terkait Sensus Penduduk 2020, beroperasi mulai dari jam 8.00 WIB hingga 20.00 WIB, melalui nomor yang dapat dihubungi di seluruh call centre BPS di seluruh Indonesia.

Organisasi

Struktur Organisasi