JAKARTA, KOMPAS - Dua kali kebocoran dalam tiga hari pada pipa distribusi gas Perusahaan Gas Negara di Cawang, Jakarta Timur, menunjukkan ketidakcermatan penilaian risiko. Keselamatan pekerja proyek atau publik seharusnya dipastikan sebelum proyek dimulai.
”Kemungkinan ada faktor yang terlupakan dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko,” kata Wakil Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Rudiyanto dari Singapura, saat dihubungi, Kamis (15/3). Kelemahan pelaksana proyek prasarana kereta ringan (LRT) Jabodebek di Cawang dalam menegakkan keselamatan dan kesehatan kerja bisa berupa data tidak lengkap, pemahaman risiko kurang, atau malah tidak menjalankan proses manajemen risiko.
Rudiyanto mengatakan, analisis keselamatan kerja wajib dilakukan sebelum proyek, tak hanya berbasis metodologi dan teori, tetapi juga kondisi spesifik di lokasi proyek. Contohnya, jika sudah mengetahui ada pipa gas dan kabel listrik, pelaksana proyek membuat prosedur kerja dan materi sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai sehingga para pekerja paham risiko dan bisa menghindari atau meniadakan risiko.
Seusai mendapat hasil penilaian risiko, pelaksana proyek merancang pengendalian risiko. Prioritas pertama meniadakan risiko jika memungkinkan dengan cara tak memasukkan pekerjaan tertentu berisiko tinggi. Kedua, jika tak bisa dihilangkan, mengganti dengan sistem kerja berisiko lebih rendah.
Ketiga, mengurangi risiko dengan teknologi rekayasa. Keempat, pengendalian administratif seperti memberi pelatihan K3 dan mengatur jam kerja.
Rudiyanto mengatakan, dalam teorinya, 85 persen kecelakaan kerja dipicu kekeliruan manusia. Namun, kekeliruan manusia tak berdiri sendiri.
Adapun Guru Besar Bidang Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Manlian Ronald A Simanjuntak, mengatakan, kebocoran pipa gas akibat proses konstruksi merupakan tanggung jawab bersama. “Tidak adil jika hanya menimpakan kesalahan pada kontraktor, meskipun dia salah juga,” ujarnya.
Tanggung jawab kejadian juga mesti dibagi ke Pemprop DKI Jakarta mengingat lahan ada di DKI. Proyek-proyek konstruksi selain prasarana LRT selama ini berarti juga berjalan tanpa didukung peta utilitas Pemprov. Dengan demikian, ‘sanksi’ yang harus dijalankan, salah satunya memproduksi peta utilitas DKI.
Merespons itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan, peta jaringan utilitas merupakan gagasan besar. Penyusunannya melibatkan Jakarta dan pemerintah pusat.
Pelibatan pemerintah pusat perlu, karena utilitas bukan hanya dibangun DKI Jakarta, tetapi juga pemerintah pusat dan BUMN-BUMN.
Layanan terganggu
Empat hari terakhir, warga rumah susun (rusun) Bidara Cina, Jakarta Timur, tak bisa menikmati gas yang dialirkan melalui pipa-pipa kecil oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pascakebocoran pipa distribusi pda Senin dan Rabu lalu. Sebagian penghuni memilih tak memasak sampai layanan gas PGN normal kembali. Para pedagang makanan memilih mengganti dengan tabung gas elpiji 3 kilogram.
Warsiningsih (48) warga blok II D rusun Bidara Cina, empat hari terakhir membeli makanan di warung untuk keluarga. Ia tak bisa mengganti kompor yang terhubung pipa gas, karena kesulitan mengganti instalasinya. Ia juga khawatir malah kompornya rusak dan tidak bisa terhubung pipa gas PGN lagi.
Tiga belas tahun tinggal di rusun Bidara Cina, baru kali ini pipa gas mati berhari-hari. Biasanya, pipa dimatikan saat ada kerusakan atau pemeliharaan.
Sementara itu, Mansyur (59), warga blok 1 A rusun Bidara Cina tetap harus memasak karena ia berjualan nasi dan sayur di kompleks rusun. Ia mengganti gas dengan tabung elpiji 3 kilogram. Jika biasanya sebulan habis Rp 200.000 untuk langganan gas, kini ia mengeluarkan Rp 500.000 per bulan.
Di Kalibata City dan Kalibata Square, Jakarta Selatan, pengelola rusunami menolak memberi keterangan.
Perbaikan
Di lapangan, hingga malam petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Sektor Kramatjati berjaga-jaga. “Kami di sini hanya bersiaga dan antisipasi,” kata Suyatno, petugas.
Penjagaan dilakukan karena pengelasan akan dilakukan Kamis pukul 23.00. Mereka diminta berjaga mengantisipasi risiko percikan api. Pengelasan dapat memakan waktu hingga Jumat (16/3) siang.
Walaupun demikian, hingga pukul 19.30, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan di dalam lokasi proyek yang dipagari seng pembatas tersebut. Pantauan di lokasi kejadian, garis polisi masih terpasang di sekeliling pagar pembatas itu.
Pada jam itu, petugas PGN masuk ke lokasi tanpa alat berat. Hingga berita ini diturunkan, pihak PGN belum merespons pertanyaan soal rencana penanganan. (JOG/DEA/HLN/DD17)