PDI-P Belum Akan Umumkan Capres

Dhanang David untuk Kompas

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (posisi duduk di tengah)

JAKARTA,KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional III di Bali, 23-25 Februari 2018. Sekalipun rapat termasuk membahas strategi pemenangan untuk Pemilu Presiden 2019,  PDI-P belum akan mengumumkan calon presiden/calon wakil presiden yang akan diusung PDI-P pada 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (20/2), mengatakan, rapat kerja nasional (rakernas) membahas hal-hal strategis terkait pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di 171 daerah dan pemilu legislatif dan presiden 2019. Rakernas juga membahas persoalan bangsa.

Mengingat pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang strategis, keseluruhan rakernas digelar tertutup.

”Dengan melakukan pembahasan secara internal dan tertutup, berbagai persoalan dapat dilihat secara jernih,” katanya.

Sekalipun agenda rakernas termasuk membahas Pemilu Presiden 2019, dia memastikan rapat belum akan mengumumkan calon presiden/wakil presiden yang akan diusung oleh PDI-P.

Menurut dia, keputusan PDI-P untuk capres/cawapres di 2019 sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri. Ini sesuai mandat yang diberikan kepada Megawati oleh Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.

Oleh karena itu, siapa capres/cawapres yang akan diusung dan kapan PDI-P mengumumkannya, sangat bergantung pada Megawati. Terlebih saat ini, PDI-P masih fokus memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pemerintahan Joko Widodo.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Presiden Joko Widodo memberi kata sambutan pada peringatan HUT Ke-45 PDI-P di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1). Acara ulang tahun yang mengusung tema ”Pancasila Penuntun Indonesia Raya” itu dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ketua umum sejumlah partai.

Sejauh ini, PDI-P menilai kinerja Jokowi sudah sesuai harapan, dengan model kepemimpinannya yang turun ke bawah atau masyarakat serta kemampuannya menyelesaikan persoalan bangsa.

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) intens menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai lain untuk 2019. PAN menjajaki berkoalisi dengan partai-partai yang sudah menyatakan mengusung kembali Jokowi di 2019, juga dengan partai yang berencana mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2019.

Sejauh ini, sudah ada empat partai yang menyatakan akan mendukung kembali Jokowi. Keempat partai adalah Golkar, Nasdem, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun yang berencana mengusung Prabowo adalah Gerindra.

”PAN terbuka untuk koalisi dengan semua poros. Semua (dibahas) secara serius. Diserahkan pada saya untuk ambil keputusan berkoalisi,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kompas/Andy Riza Hidayat

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Sebagai bagian dari penjajakan itu, dia telah meminta waktu untuk bisa bertemu Megawati. Bahkan dia berencana mengundang Megawati dalam acara Lembaga Pengkajian MPR yang mengangkat tema mengenai tahun politik.

”Jadi saya akan mendampingi Bu Mega (di acara MPR). Bahwa kalau nanti ketika ketemu, ngomongnya bisa soal macam-macam, ya biasalah orang politik. Bisa diartikan ini untuk penjajakan koalisi,” katanya.

Sebelumnya, Senin (19/2), dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, dia juga mengakui salah satu topik pembicaraan terkait Pemilu Presiden 2019. Kendati demikian, ia menolak berkomentar banyak mengenai kemungkinan PAN ikut mengusung Jokowi serta kans dirinya berpasangan dengan Jokowi di Pilpres.

”Tentu sebagai orang politik kami membicarakannya. Namanya juga ketua umum partai politik bertemu dengan presiden, pasti bicara soal pemilu presiden. Namun, sekarang belum ada yang pasti. Tunggu waktunya saja,” ujar Zulkifli.

Aris Setiawan Yodi

Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai menghadiri acara perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy juga sudah berulang kali bertemu Jokowi.

Dalam pertemuan, Pilpres 2019 termasuk yang dibicarakan. Dalam salah satu pembicaraan itulah, PPP yang sudah menyatakan akan mendukung Jokowi untuk maju kembali di 2019, menyodorkan kriteria cawapres bagi Jokowi.

”Kriterianya, figur cawapres itu harus bisa memperkuat elektabilitas Jokowi. Untuk itu, PPP melihat figur itu harus dari kalangan Islam karena Jokowi dilihat publik sebagai representasi dari kalangan nasionalis,” katanya.

Kemudian figur itu harus orang muda atau berjiwa muda untuk menarik pemilih muda di 2019. Selain itu, figur tersebut harus memiliki kapasitas dan integritas.

Selanjutnya, PPP menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan figur cawapres yang tepat. Jika Jokowi sudah menemukannya, dia yakin Jokowi akan mengomunikasikannya dengan partai-partai pendukungnya.

”Kapan momentum yang tepat untuk ini, diserahkan juga ke Jokowi. Jokowi sudah sarat pengalaman mengikuti pemilu sehingga kami yakin beliau tahu kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan partai pengusungnya dan memutuskan pendampingnya,” katanya.