Kelompok Civil 20 atau C-20 menyorot isu pemerataan vaksin Covid-19 sebagai salah satu topik bahasan selama presidensi G-20. Pembahasan itu akan menghasilkan rekomendasi yang rencananya diajukan saat KTT G-20.
Oleh
SEKAR GANDHAWANGI
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil Civil 20 atau C-20, sebuah forum resmi G-20, mendorong pemerataan akses vaksin Covid-19 ke semua negara, khususnya negara miskin. C-20 akan membahas isu ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerataan vaksin. Rekomendasi itu akan diserahkan saat Konferensi Tingkat Tinggi G-20.
Ketua C-20 Indonesia Sugeng Bahagijo mengatakan, masih banyak masyarakat di negara berpendapatan rendah yang belum menerima vaksin Covid-19 dan suplai medis lainnya. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan 70 persen populasi di dunia divaksinasi hingga pertengahan 2022.
Our World in Data per Senin (7/3/2022) menunjukkan bahwa 63,3 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Namun, hanya 13,6 persen orang di negara berpendapatan rendah yang menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.
”Salah satu perhatian C-20 adalah agar semua negara punya akses terhadap vaksin, khususnya negara yang tidak mampu membeli vaksin. Ini bisa dilakukan dengan mekanisme hibah, donasi, dan alih teknologi,” kata Sugeng pada peluncuran C-20 di Badung, Bali, Senin.
Sebelumnya, WHO menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara penerima alih teknologi vaksin berbasis mRNA. Indonesia diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi vaksin, utamanya di negara berpendapatan rendah dan menengah (Kompas, 25/2/2022).
Pemerataan vaksin Covid-19 pun menjadi salah satu isu utama yang diusung Indonesia selama presidensi G-20. Sugeng mengatakan, sejumlah negara mendukung langkah Indonesia, antara lain India dan Afrika Selatan.
Pemerataan vaksin Covid-19 pun menjadi salah satu isu utama yang diusung Indonesia selama presidensi G-20.
Isu pemerataan vaksin akan dibahas oleh kelompok masyarakat sipil dari sejumlahnegara, baik negara anggota G-20 maupun negara nonanggota. Hingga kini, ada lebih dari 400 kelompok masyarakat yang bergabung dengan C-20. Pembahasan akan berlangsung intensif hingga KTT G-20 digelar pada Oktober 2022.
Komite Penasihat Internasional C-20, Guillermina Alaniz, menambahkan, C-20 juga membahas akses kesehatan global. Hal itu mencakup pembangunan arsitektur kesehatan global yang inklusif, investasi dan pembiayaan, serta perluasan akses vaksin, obat, dan produk medis.
Kesehatan masyarakat
Menurut Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, penguatan arsitektur kesehatan global berarti menjamin akses, teknologi, sumber daya manusia, informasi, hingga alat kesehatan ke semua negara. Semua negara diharapkan siap menghadapi ancaman penyakit dan pandemi di masa depan.
Dalam konteks nasional, kesehatan publik perlu diperkuat. Menurut Abetnego, penanganan masalah kesehatan di Indonesia selama ini bersifat kuratif. Edukasi kesehatan hingga tindakan preventif dan promotif mesti digencarkan.
”Pandemi menunjukkan pentingnya kesehatan publik. Pandemi juga mengajarkan bahwa penyakit bisa datang dari mana saja. Jika tidak ditangani bersama, kita bisa kebobolan,” kata Abetnego.
Ia mengapresiasi peran para kelompok masyarakat yang berpartisipasi merespons pandemi. Ia berharap mereka bisa memberi rekomendasi untuk memperkuat sistem kesehatan berdasarkan pengalaman mereka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap C-20 menghasilkan inovasi yang bermanfaat buat publik. Kolaborasi berbagai pihak di C-20 diharapkan mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi yang merata secara global.