Ombudsman Nilai Pelayanan RSUD Raden Mattaher Buruk, Kepala Dinkes Minta Solusi

Penilaian Lembaga Ombudsman Jambi soal layanan RSUD Raden Mattaher yang masih buruk dipertanyakan sekaligus ditagih solusinya.

Petugas RSUD Raden Mattaher Jambi memperketat akses menuju ruang perawatan pasien terduga virus korona yang dirawat di rumah sakit itu, Minggu (26/1/2020). Hingga kini, pasien masih dirawat isolasi demi menjamin keamanan.

JAMBI, KOMPAS — Seusai menginspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Ombudsman Provinsi Jambi menyimpulkan pelayanan di rumah sakit itu buruk sehingga manajemen diminta berbenah.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi menginspeksi pelayanan di RSUD Raden Mattaher, Rabu (2/3/2022) siang. Ia juga sempat menggali informasi dari warga yang tengah mengantre layanan medis. Dari hasil itu, pihaknya menyimpulkan perlunya manajemen rumah sakit berbenah diri karena pelayanan dinilai masih buruk.

”Untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat harus menunggu berjam-jam, bahkan ada yang tidak kunjung mendapatkan kepastian pelayanan dari dokter,” ujarnya.

Baca juga: Digitalisasi Sistem Kesehatan untuk Tingkatkan Pelayanan

Inspeksi itu dilakukan menyusul adanya keluhan dari warga. Ia menceritakan, ada pasien yang lama menunggu baru mendapatkan pelayanan. Ada pula yang pasien menunggu lama masih belum mendapatkan kejelasan kapan akan dilayani.

Bahkan setelah dicari dokternya ke ruang praktik, ternyata tidak ada. ”Ini sangat mengecewakan pasien. Apalagi ada pasien yang jauh-jauh dari Kerinci,” katanya.

Irma Tambunan

Petugas membatasi akses menuju ruang perawatan medis isolasi bagi pasien terduga virus korona di RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (27/1/2020). Hal itu dilakukan demi memastikan keamanan bagi semua pihak.

Pelayanan medis di rumah sakit negara, lanjutnya, memerlukan kepastian terutama dalam hal pelayanan medis. ”Jangan sampai ada pasien sampai lama menunggu dan dokternya tidak jelas keberadaannya,” lanjutnya. Terkait itu, ia pun meminta Gubernur Jambi bertindak tegas. Salah satunya dengan mengevaluasi kinerja rumah sakit.

Baca juga: Beban Berat Layanan Kesehatan

Menanggapi kesimpulan Ombudsman Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Fery Kusnadi menilainya terlalu subyektif. ”Apa parameter penilaiannya?” katanya.

Parameter

Dari penilaian dinkes, Fery menyebut RSUD itu dipastikan memiliki pelayanan terbaik. Ia pun menyebut agar sebaiknya penilaian yang diberikan lebih bersifat obyektif. Kalau perlu, dilakukan oleh pihak ketiga.

Selain itu, kritik yang masuk agar diperlengkapi dengan solusi. ”Kalau perlu ajak duduk bersama untuk memecahkan masalahnya,” katanya.

Baca juga: Menyongsong Era Kesehatan Digital

Sebelumnya, ia pun telah meminta rumah sakit untuk tetap memberi pelayanan maksimal. Terlebih saat ini kondisi penyebaran Covid-19 naik signifikan. Ia meminta rumah sakit tidak membatasi pelayanan. ”Berapa pun pasien yang masuk agar dilayani,” katanya.

Irma Tambunan

Selain membatasi akses masuk menuju ruang rawat isolasi pasien terduga virus korona, petugas di RSUD Raden Mattaher Jambi mengimbau keluarga pasien dan warga umum selalu mengenakan masker. Hal itu demi mengantisipasi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa.

Dalam sepekan terakhir, angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Jambi rata-rata di atas 150 kasus per hari. Tingginya kenaikan itu jika dibandingkan kondisi terdahulu telah membawa kota itu naik ke level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat harus menunggu berjam-jam, bahkan ada yang tidak kunjung mendapatkan kepastian pelayanan dari dokter. (Saiful Roswandi)

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Abu Bakar, lewat kenaikan level itu, pembatasan makin diperketat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level2, dan Level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Selain Kota Jambi, penerapan PPKM level 3 di Jambi juga dilaksanakan Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Sementara empat wilayah lainnya masuk level 2, yakni Kabupaten Kerinci, Merangin, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur.