Aturan Perjalanan Udara Jawa-Bali Akan Berubah, Tak Lagi Syaratkan Tes PCR
Sama dengan aturan yang sudah diberlakukan untuk luar Jawa-Bali, perjalanan udara di Jawa-Bali tidak lagi mengharuskan penggunaan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan ada perubahan aturan perjalanan udara untuk wilayah Jawa dan Bali.
Sama dengan aturan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa-Bali, perjalanan udara di kedua wilayah tersebut tidak lagi mengharuskan penggunaan tes reaksi rantai polimerase (PCR), tetapi cukup menggunakan tes antigen.
”Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri,” kata Muhadjir saat memberikan keterangan pada konferensi pers terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).
Pada konferensi pers yang digelar seusai rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu, Muhadjir juga menyampaikan sejumlah poin. Walaupun penurunan penularan Covid-19 sudah baik, semua pihak harus terus waspada. Vaksinasi akan dipercepat dengan target pada Desember 2021 capaian vaksinasi untuk dosis kedua di atas 60 persen.
Baca juga: Tes PCR Tidak Tepat untuk Syarat Perjalanan Domestik
Protokol kesehatan juga mesti tetap dijaga untuk mencegah penularan. Poin lainnya terkait dengan deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri. ”PPKM harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan. Itu beberapa poin yang tadi dibacakan oleh Mensesneg sebagai bagian dari kesimpulan pertemuan pagi hari ini,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menuturkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan mengantisipasi penularan dan penyebaran Covid-19 pada periode Natal dan Tahun Baru. Antisipasi ini dengan memperbarui aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19 dan penyebarannya, yakni aturan mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan, dan lain-lain.
Vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan diperkuat. Target vaksinasi Desember 2021 ialah 291,6 juta, yaitu 80,9 persen untuk dosis pertama dan 59,1 persen untuk dosis kedua.
”Kondisi saat ini, secara agregat, tadi disampaikan Pak Menkes, angka nasional penularan terjadi penurunan. Tetapi, ada sekitar 131 kabupaten/kota yang mengalami tren naik. Di samping ada beberapa kabupaten/kota juga mengalami penurunan,” ujar Muhadjir.
Provinsi Bali menjadi perhatian khusus karena pada Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 akan ada acara-acara besar atau acara berskala internasional yang mengundang banyak pemimpin negara sahabat. Kemenkes akan melakukan uji coba acara internasional di Bali. Hal ini supaya pimpinan daerah mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika daerah tersebut akan melaksanakan acara-acara internasional.
Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Pamerkan Kemampuan Indonesia Kendalikan Covid-19 di KTT G-20
Menurut Muhadjir, untuk mengantisipasi dampak pembelajaran tatap muka (PTM), Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama akan membuat aplikasi, yaitu proaktif tracing, yang akan diterapkan di Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi.
”Pelaksanaan vaksinasi untuk lansia tetap difokuskan. Untuk vaksinasi terhadap anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia,” ujar Muhadjir.
Implementasi protokol kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada konferensi pers tersebut menyatakan arti penting protokol kesehatan. ”Mumpung (kasus Covid-19 di) Indonesia sedang turun, kita ingin memastikan bahwa implementasi prokes bisa dilakukan sebaik-baiknya agar tidak terjadi lonjakan lagi, terutama nanti menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dan, Bapak Presiden minggu lalu sudah memberikan arahan, nanti Pak Menko PMK yang akan menjadi koordinator untuk memastikan di periode Natal dan Tahun Baru tahun ini dan awal tahun depan tidak terjadi lonjakan kasus konfirmasi,” ujarnya.
Budi Gunadi menuturkan, pihaknya juga mati-matian akan mempertahankan hal ini karena banyak acara internasional besar tahun depan di Bali, seperti pertemuan terkait lingkungan, acara G-20, dan banyak acara lainnya. Kemenkes berencana melakukan pilot project (proyek percontohan) pertemuan internasional pada tahun ini.
Pertemuan pertama, dimungkinkan, adalah pertemuan internasional kesehatan. Nantinya juga akan ada kegiatan bulu tangkis internasional dan dimulainya pertemuan pertama G-20. ”Di mana kita akan melihat di pilot project itu apa saja yang baik, apa saja yang perlu diperbaiki. (Hal ini) agar nanti pada saat pertemuan internasional yang terjadi tahun depan sudah jauh lebih siap, jauh lebih teruji, protokol kesehatan kita,” ujar Budi Gunadi.
Kemenkes, dari sisi protokol kesehatan, juga ingin memastikan sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka sekarang menjalankan surveilans aktif. Data menunjukkan memang ada beberapa sekolah yang kena. Artinya, ada kasus konfirmasi, tapi jumlahnya relatif sedikit.
”Apalagi yang kasus konfirmasinya di atas 5 persen, positivity rate by sekolah, kita juga datanya sudah ada. Data itu sudah kita share dengan Kementerian Pendidikan dan nanti akan kita bikin setiap satgas sekolah bisa lihat informasi sampai ke detail murid-muridnya; siapa saja yang dites antigen atau PCR positif,” ujar Budi Gunadi.
Akses laporan yang sama juga diberikan ke level kabupaten/kota sehingga kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, bupati, dan wali kota dapat melihat hasil surveilans harian seluruh sekolah. Demikian juga naik ke level provinsi sampai ke level nasional. Dengan demikian, kalau ada lonjakan-lonjakan dini dari kasus di level kelas tertentu, bisa dilakukan penutupan kelas tersebut.
”Kalau itu sudah agak menyebar ke sekolah, kita akan menutup 14 hari sekolahnya, tapi sekolah yang lain tetap masih bisa berjalan. Dan sesudah 14 hari sekolah (yang ditutup itu) juga bisa melakukan tatap muka lanjutan dengan perbaikan implementasi protokol kesehatan. Dengan demikian, kita akan bisa mengendalikan pandemi ini, tapi tetap beraktivitas secara normal karena PTM ini penting sekali,” kata Budi Gunadi.
Vaksinasi
Budi Gunadi menuturkan, saat ini setiap lima minggu Indonesia dapat menambah 50 juta suntikan. Vaksinasi dosis pertama sudah 119 juta orang atau 57 persen dan yang sudah lengkap dosis 1 dan 2 ada 73,8 juta orang atau 35 persen. ”Dengan laju seperti ini, diharapkan di akhir tahun kita bisa sampai 290 juta sampai 300 juta suntikan, di mana dosis pertamanya perhitungan kami bisa 168 juta orang atau 80,9 persen dan lengkap 123 juta orang atau 59 persen,” katanya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan arahan menyampaikan, pada pertemuan G-20, WHO mengharapkan seluruh negara sampai akhir 2021 sebaiknya sudah bisa mencapai 40 persen dosis kedua. ”Jadi perhitungan kami se-Indonesia, insya Allah, bisa 60 persen, jadi melampaui target yang diberikan oleh teman-teman di WHO,” ujar Budi Gunadi.
Jadi, masih cukup stok (vaksin) yang ada di kabupaten, kota, provinsi untuk satu bulan ke depan.
Budi Gunadi menuturkan, Indonesia saat ini memiliki 252 juta dosis vaksin. Sebanyak 241 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota.
”Dari 241 juta (dosis) ini, yang sudah terpakai 194 juta (dosis). Jadi masih ada sekitar 47 juta (dosis) yang ada di stok provinsi, kabupaten, dan kota. Dan, itu relatif cukup untuk cadangan suntikan satu bulan ke depan. Laju suntikan kita sekitar 50 juta dalam lima minggu. Jadi, masih cukup stok yang ada di kabupaten, kota, provinsi untuk satu bulan ke depan,” ujarnya.