Waspadai Penularan Covid-19 di Kegiatan Besar

Kasus Covid-19 yang melandai agar diiringi kewaspadaan akan risiko penularan, terutama dari kegiatan besar yang teragendakan. Tes dan pelacakan agar ditingkatkan di setiap daerah.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Vaksinasi massal Covid-19 di bangunan cagar budaya Candra Naya (dulu Sin Ming Hui) di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS - Hingga akhir tahun ini sejumlah agenda nasional yang berisiko menimbulkan kerumunan sudah menanti. Pemeriksaan dan pelacakan agar terus ditingkatkan agar tidak meningkatkan penularan  dan kembali membuat kolaps layanan kesehatan.

Beberapa agenda tersebut seperti Pekan Olahraga Nasional di Papua serta World Superbike di Nusa Tenggara Barat serta menyusul libur Natal dan Tahun Baru. Pada daerah yang telah turun level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun kini sudah membuka mal, tempat wisata, dan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.

“Pelonggaran aktivitas masyarakat hendaknya juga diiringi dengan peningkatan pada upaya testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) di masyarakat. Ini penting agar kasus penularan di masyarakat bisa segera ditemukan dan rantai penularan tidak semakin meluas,” tutur Kepala Departemen Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Irwandy, Selasa (14/9/2021) dihubungi dari Jakarta.

Per 14 September 2021, Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah orang yang diperiksa terkait Covid-19  sebanyak 185.722 orang dalam sehari. Dalam sepekan, rasio kontak erat yang dilacak pada setiap kasus konfirmasi positif Covid-19 sebesar 1:8,89 kasus. Adapun rasio pelacakan tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur (1:14,7), Sumatera Utara (1:14,0), dan DKI Jakarta (1:11,0). Daerah dengan rasio pelacakan terendah di Maluku Utara, Maluku, dan Kalimantan Utara.

Tugas besar kita sekarang adalah mempertahankan kurva (penularan Covid-19) yang telah melandai.

Irwandy menambahkan, kewaspadaan akan penularan Covid-19 harus terus ditingkatkan. Masyarakat juga tetap bersiap akan kemungkinan terjadinya lonjakan berikutnya.

Di berbagai negara, lonjakan kasus masih terjadi meskipun sebagian besar warganya sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi meski vaksinasi penting, hal itu bukan  garansi utama untuk mencegah peningkatan kasus.

Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, pemerintah akan terus meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Penerapan aturan PPKM tetap dijalankan secara tegas selama kasus penularan masih terjadi.

“Tugas besar kita sekarang adalah mempertahankan kurva (penularan Covid-19) yang telah melandai. Untuk mempertahankan kurva kita harus sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan dan membatasi aktivitas sosial dan ekonomi,” kata Wiku.

Baca juga : Aktivitas Masyarakat Dilonggarkan, Upaya Tes dan Lacak Harus Ditingkatkan

Ia menuturkan, antisipasi lonjakan kasus juga dilakukan melalui respons cepat dalam peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan. Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 terus ditambah beserta kelengkapan pendukung serta tenaga kesehatannya.

“Testing dan tracing juga menjadi fokus utama. Testing terus ditingkatkan hingga mencapai hampir satu juta orang yang  diperiksa dalam satu minggu. Jumlah laboratorium pemeriksaan terus ditambah,” ucap Wiku.

Vaksinasi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mengingatkan bahwa keberhasilan cakupan vaksinasi menjadi indikator tambahan agar suatu wilayah bisa turun level  PPKM. Untuk turun level PPKM dari  3 ke 2, ia menyebut capaian cakupan vaksinasi harus sudah 50 persen.

Cakupan vaksinasi juga harus telah mencapai 70 persen sebagai syarat turun dari level 3 ke level 1. ”Vaksinnya tersedia sampai seluruhnya tervaksin,” ujar Wapres Amin seusai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa.

Pembukaan sekolah

Terkait dimulainya pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Kota Yogyakarta, Selasa, mengingatkan, PTM di sekolah harus digelar dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, kantin di sekolah juga belum boleh dibuka dan kegiatan ekstrakurikuler belum diperbolehkan.

Nadiem menyatakan, kegiatan PTM juga baru boleh digelar setelah orangtua murid memberikan izin. Pihak sekolah juga tidak boleh memaksa orangtua siswa mengikuti PTM.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meninjau simulasi pembelajaran tatap muka di SD Muhammadiyah Jogokariyan, Kota Yogyakarta, Selasa (14/9/2021). Nadiem menyatakan, sekolah di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3 diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten/kota untuk tak sekadar mengklaim siap menggelar pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kesiapan terkait sarana prasarana hingga kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan harus diuji dan evaluasi. (TAN/WKM/HRS/DIT/CIP/KOR)