Pembelajaran dari Kolaborasi Pemerintah-Swasta di Kepri
Sebagai salah satu daerah yang tergolong baik dalam mengendalikan Covid-19 di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau menghadirkan pembelajaran akan pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta.
Kepulauan Riau sempat gagap menghadapi pandemi Covid-19. Saat fasilitas kesehatan tidak siap, Kepri justru harus menyiapkan lokasi karantina bagi ratusan ribu pekerja migran yang pulang dari luar negeri.
Saat itu, pertengahan 2020, pemerintah daerah kesulitan mendapat alat-alat kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan alat tes Covid-19. Ribuan orang terdeteksi bergejala Covid-19. Namun, pemeriksaan amat lambat karena pengujian sampel usap (swab) masih harus dilakukan di Jakarta.
Melihat hal itu, pemerintah dan warga Singapura sebagai tetangga terdekat tergerak untuk membantu. Melalui Temasek Foundation International, mereka memberi dua mesin PCR Bio-Rad CFX-9 beserta reagen dan alat pendukungnya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, Senin (13/9/2021), mengatakan, selain dari Temasek, pemerintah daerah juga mendapat banyak bantuan dari pihak swasta dalam negeri. Salah satunya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.
Pada April 2020, Apindo menyerahkan bantuan Rp 5 miliar untuk penanganan pandemi di Batam. Mereka juga menyumbang 5 juta masker dan 30.000 kemasan cairan pembersih tangan. Selain itu, Apindo juga memasok makanan untuk 1.000 orang per hari selama satu tahun.
”Dukungan dari swasta sangat membantu kerja pemerintah pada masa awal pandemi. Dukungan itu masih berlanjut sampai sekarang,” kata Tjetjep.
Baca juga: Kala Tetangga Bergerak Lebih Cepat dari Ibu Kandung
Data per 13 September 2021 menunjukkan, jumlah kasus Covid-19 di provinsi itu bertambah 37 orang sehingga total menjadi 53.040 orang. Sementara kasus aktif berkurang empat orang menjadi 578 pasien. Adapun total jumlah pasien meninggal 1.702 orang.
Angka kasus baru di Kepri itu menurun signifikan dengan rata-rata di bawah 50 kasus per hari. Pada pertengahan Juli lalu, kasus Covid-19 di Kepri pernah bertambah hingga 900 orang per hari.
Saat ini, semua kabupaten/kota di Kepri menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021, Kepri dengan jumlah penduduk 2,3 juta orang harus menjalankan tes Covid-19 terhadap 5.061 orang dalam tujuh hari.
Dukungan dari swasta sangat membantu kerja pemerintah pada masa awal pandemi. Dukungan itu masih berlanjut sampai sekarang. (Tjetjep Yudiana)
Target itu dilampaui Kepri yang pada 7-12 September melakukan tes Covid-19 terhadap 31.780 orang atau enam kali lipat dari target. Adapun angka kepositifan (positivity rate) di Kepri saat ini 1,40 persen.
Perbaikan yang terjadi di Kepri sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pengendalian Covid-19 yang dilakukan Litbang Kompas pada periode 19 Juli-6 September 2021. Dalam delapan minggu pengukuran, Kepri merupakan satu dari dua daerah di Sumatera yang melakukan perbaikan secara konsisten. Kepri mengantongi nilai 75, berada di atas rata-rata nasional, yakni 69.
Konsistensi Kepri dalam perbaikan pengendalian Covid-19 tidak lepas dari kemampuannya melaksanakan vaksinasi. Kepri merupakan provinsi dengan capaian vaksinasi Covid-19 tertinggi setelah Bali dan Jakarta. Hingga 12 September, Kepri sudah menyuntikkan 191.431 vial dari total 244.881 vial stok vaksin yang diberikan pemerintah pusat.
Baca juga: Bagaimana ”Kompas” Mengukur Indeks Pengendalian Covid-19
Di Kepri, vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun telah menjangkau 1,07 juta orang (78,07 persen) dari target 1,37 juta warga. Adapun vaksinasi untuk usia 12-17 tahun telah menjangkau 155.225 orang (74,76 persen) dari target 297.663 warga.
Menurut Tjetjep, tingginya capaian vaksinasi di Kepri itu berkat kerja keras semua pihak, termasuk TNI dan Polri. Kedua instansi itu mengerahkan petugas hingga satuan terkecil untuk menyosialisasikan vaksinasi sampai ke daerah paling pelosok sekalipun.
Selain itu, banyak pihak swasta dan organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah menyelenggarakan vaksinasi massal. Salah satunya Apindo yang membantu vaksinasi massal kepada lebih dari 200.000 orang di Batam.
Ketua Apindo Kepri Cahya mengatakan, dalam satu hari, Apindo bisa membantu vaksinasi terhadap 8.000-10.000 orang. Ke depan, Apindo berniat terus menyelenggarakan vaksinasi massal, terutama di Batam yang menjadi rumah bagi lebih dari 52 persen penduduk Kepri.
Bantuan dari banyak pihak dalam hal sosialisasi dan distribusi vaksin tersebut membuat manajemen infeksi di Kepri menjadi lebih baik. Dampaknya, penularan Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit mulai menurun.
Tantangan di Lampung
Bertolak belakang dengan Kepri, Lampung masuk dalam tiga daerah dengan skor Indeks Pengendalian Covid-19 yang rendah di Sumatera bersama Aceh dan Sumatera Utara. Konsistensi perbaikan menjadi tantangan bagi pengendalian pandemi Covid-19 di Lampung. Persoalan deteksi dini dan percepatan vaksinasi Covid-19 masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Saat berkunjung ke Lampung pada Kamis (2/9/2021), Presiden Joko Widodo juga menyoroti dua persoalan krusial dalam penanganan pandemi, yakni tingkat kematian yang tinggi dan capaian vaksinasi yang rendah.
Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Tingginya Kematian dan Rendahnya Vaksinasi di Lampung
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, hingga 11 September 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 di Lampung baru sebesar 14,85 persen. Dari total sasaran 6,6 juta warga, baru 986.957 warga Lampung yang telah mendapat vaksin Covid-19 dosis pertama.
Sementara itu, jumlah orang yang meninggal akibat Covid-19 di Lampung hingga 12 September sebanyak 3.693 jiwa. Jumlah itu setara dengan 7,67 persen dari total 48.113 kasus Covid-19 di Lampung.
Saat berkunjung ke Lampung pada Kamis (2/9/2021), Presiden Joko Widodo juga menyoroti dua persoalan krusial dalam penanganan pandemi, yakni tingkat kematian yang tinggi dan capaian vaksinasi yang rendah.
Hasil pengukuran Indeks Pengendalian Covid-19 yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, Lampung termasuk daerah dengan Indeks Pengendalian Covid-19 di bawah rata-rata nasional. Tak hanya Lampung, dua provinsi lain di Sumatera yang indeksnya masih rendah adalah Aceh dan Sumatera Utara.
Kendati begitu, skor Indeks Pengendalian Covid-19 di Lampung cenderung menunjukkan perbaikan. Pada awal pengukuran indeks, Lampung mendapat skor rendah (35). Namun, pada minggu ke-6 hingga minggu ke-8 pengukuran, Indeks Pengendalian Covid-19 di Lampung menunjukkan skor yang lebih baik.
Baca juga: Bandar Lampung Siapkan Vaksinasi untuk 7.000 Pelajar
Potret tersebut tergambar dari tren penurunan kasus Covid-19 di Lampung beberapa pekan ini. Bahkan, dua hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 di Lampung kurang dari 100 orang per hari. Penurunan kasus di hampir semua kabupaten/kota di Lampung juga membuat 12 daerah berstatus zona kuning.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam berbagai kesempatan menyampaikan, hambatan dalam pencapaian target vaksinasi di Lampung adalah pasokan vaksin dari pusat yang terbatas. Hingga saat ini, Lampung masih kekurangan sekitar 12,5 juta dosis vaksin Covid-19.
Hingga 8 September, Lampung baru mendapat alokasi vaksin sebanyak 2,08 juta dosis atau setara dengan 14,26 persen. Hampir semua vaksin juga sudah didistribusikan ke 15 kabupaten/kota.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Lampung Ismen Mukhtar menilai, pemerintah pusat semestinya memprioritaskan Lampung untuk distribusi vaksin Covid-19. Selain dekat dengan Ibu Kota, Lampung juga menjadi pintu gerbang Sumatera sehingga risiko penularan virus lebih tinggi.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Lampung Kejar Capaian Vaksinasi Covid-19
Selain meningkatkan capaian vaksinasi, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelacakan kasus Covid-19. Hal ini penting untuk memetakan laju penyebaran di masyarakat.
Di tengah penurunan kasus, Lampung juga menghadapi tantangan terkait konsistensi penerapan protokol kesehatan. Ismen mengingatkan, masyarakat dan pemangku kebijakan tidak boleh terlena dalam melaksanakan protokol kesehatan dan pelacakan kasus. Jika larut dalam euforia, tidak mustahil situasi darurat Covid-19 di Lampung terulang lagi.