Masyarakat kini lebih terbantu dalam mendorong kinerja pemerintah di daerahnya dalam menangani pandemi melalui Indeks Pengendalian Covid-19 Indonesia-"Kompas".
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Pemerintah mengizinkan mal, pusat belanja, dan daya tarik wisata di Bali dibuka untuk pengunjung namun dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan scan barcode yang terkoneksi aplikasi PeduliLindungi menjadi wajib bagi pengunjung maupun pegawai mal. Suasana di akses masuk sebuah mal di Kota Denpasar, Kamis (9/9/2021).
JAKARTA, KOMPAS - Indeks Pengendalian Covid-19 Indonesia-Kompas bisa menjadi potret kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan menangani pandemi di daerahnya. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk mendorong upaya penanganan Covid-19 yang lebih baik di daerahnya.
Evaluasi dan monitoring berbasis data yang menjadi dasar pengukuran Indeks Pengendalian Covid-19 (IPC-19) Indonesia-Kompas ini akan dilakukan secara mingguan. Harapannya, setiap daerah bisa melihat capaian pengendalian Covid-19 secara periodik dan dipublikasi tiap Kamis oleh Kompas.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Jumat (10/9/2021), menyampaikan, adanya IPC-19 Indonesia-Kompas semakin memperkuat penilaian penanganan Covid-19 di setiap daerah. Namun, satgas saat ini masih menimbang aspek laju penularan dan kapasitas respons untuk menilai level pengendalian di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
“Dengan dinamika yang terjadi sekarang ini maka tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam sistem assessment (penilaian),” tuturnya.
Vaksinasi tidak dimasukkan karena kita menilai, vaksinasi bukan termasuk dalam indikator yang bisa diukur. Vaksinasi baru bisa menimbulkan kekebalan kelompok jika mencakup 70 persen dari total penduduk
Dihubungi terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, menyatakan, laporan IPC-19 Indonesia-Kompas bisa menjadi potret upaya pengendalian Covid-19 di setiap daerah. Konsistensi pemerintah setempat pun terlihat dari tren pengendalian yang dilaporkan.
“Namun, dalam Indeks Pengendalian Covid-19 ini kurang melihat peran masyarakat dalam pengendalian Covid-19. Padahal ini penting karena jika positivity rate di daerah rendah, namun mobilitas tinggi serta kepatuhan masyarakat rendah, itu bisa menyebabkan kasus penularan bisa meningkat kembali. Antisipasi pun tidak bisa optimal,” katanya.
Menurut dia, upaya pengendalian Covid-19 merupakan kerja bersama yang harus melibatkan seluruh pihak. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan 3T (tes, lacak, isolasi/perawatan) dan juga vaksinasi, sementara masyarakat harus memperkuat protokol kesehatan setidaknya melalui 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
Sementara itu, Nadia menuturkan, terkait dengan indikator dalam IPC-19 Indonesia-Kompas memiliki sedikit perbedaan dengan indikator yang digunakan oleh pemerintah. Pada IPC-19 Indonesia-Kompas, indikator yang digunakan mencakup Manajemen Infeksi dan Manajemen Pengobatan.
Dalam Manajemen Infeksi meliputi kasus konfirmasi positif, rasio kasus positif, serta cakupan vaksinasi. Adapun Manajemen Pengobatan mengukur angka kesembuhan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur kasus Covid-19 (Kompas, 10 September 2021).
Saat ini, pemerintah mengukur pengendalian Covid-19 sebagai dasar pertimbangan pemeringkatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan aspek laju penularan kasus dan kapasitas respons. Pada aspek laju penularan, indikatornya jumlah kasus konfirmasi, tingkat perawatan di rumah sakit, serta kasus kematian.
Sedangkan aspek kapasitas respons menyangkut rasio kasus positif, kemampuan pelacakan dan pemeriksaan, serta tingkat keterisian tempat tidur. Evaluasi terkait protokol kesehatan pun dilakukan setiap minggu.
“Untuk vaksinasi tidak dimasukkan karena kita menilai, vaksinasi bukan termasuk dalam indikator yang bisa diukur. Vaksinasi baru bisa menimbulkan kekebalan kelompok jika mencakup 70 persen dari total penduduk,” tutur dia.
Vaksinasi di Yogya
Terkait vaksinasi, Presiden Joko Widodo, Jumat, melakukan kunjungan kerja ke DI Yogyakarta untuk meninjau vaksinasi di Jogja Expo Center dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul serta rapat dengan jajaran forum pimpinan daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan Pemda DIY untuk berhati-hati saat melonggarkan kembali aktivitas masyarakat.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X sepakat meski kasus Covid-19 di DIY saat ini telah menurun, Pemda DIY tetap akan hati-hati saat melonggarkan aktivitas masyarakat, termasuk pariwisata. ”Jangan terus dibuka dan akhirnya naik lagi," kata dia.
Masih di DI Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, bekerja sama dengan PT Kalbe Farma Tbk dan Kelompok Kompas Gramedia, menggelar vaksinasi bagi 1.000 orang. Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo menjelaskan, jumlah sasaran vaksinasi di Bantul 823.000 orang. Dari jumlah tersebut, capaian vaksinasi baru mencapai 51,4 persen.
Jumat kemarin, stok vaksin Indonesia bertambah dengan kedatangan kembali 358.700 dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral Fasilitas Covax. Kedatangan ini merupakan pengiriman tahap pertama dukungan kerja sama dose-sharing dari Pemerintah Perancis, dari total komitmen sebanyak 3 juta dosis.
Selain dukungan dari Fasilitas Covax dan negara-negara sahabat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, Pemerintah Indonesia juga terus melakukan pembelian vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Pada Jumat telah tiba pula pembelian 615.000 dosis vaksin AstraZeneca dan 639.990 dosis vaksin Pfizer.
KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI
Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengunjungi vaksinasi Covid-19 dengan sasaran jamaah shalat Jumat Masjid Agung Sidoarjo, Jumat (10/9/2021)
Jika dihitung dari titik ketibaan, jumlah vaksin yang telah tiba di Indonesia sebanyak 225.536.190 dosis, baik dalam bentuk curah maupun berupa vaksin jadi.
Sementara itu, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) menyalurkan 300 paket kebutuhan pokok kepada para penyandang disabilitas. Bantuan yang dihimpun dari pembaca Harian Kompas tersebut diharapkan mengurangi beban kaum difabel yang kondisinya kian terpukul di masa pandemi Covid-19.
Hadang varian baru
Sementara terkait antisipasi masuknya varian baru SARS-CoV-2, termasuk varian Mu, Siti Nadia menuturkan, daerah yang menjadi pintu masuk negara harus semakin memperkuat pengawasan dalam pencegahan penularan Covid-19. “Pastikan seluruh daerah yang menjadi pintu masuk negara memiliki kapasitas yang sama dalam pengawasan kedatangan pelaku perjalanan internasional," kata dia. (TAN/HRS/GRE/CAS)
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F20210909cokc-mal-dibuka-dengan-prokes-ketat_1631188124.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FIMG-20210910-WA0019_1631264564.jpg){kind=logo}
