JK: Saatnya Permudah Birokrasi Layanan Vaksin

JK melihat layanan vaksin selama ini terlalu terkesan birokratis, sementara di sisi lain pemerintah dan pihak terkait juga mendorong tercapainya target 2 juta orang divaksin per hari

KOMPAS/NASRULLAH NARA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (tengah) didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirut PT Nindya Karya Haedar A Karim, dan Ketua Harian Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Asmawi Syam, menyampaikan testimoni seputar pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 di kompleks Nindya Karya, Jakarta, Minggu (29/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12  M Jusuf Kalla mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk untuk mendapatkan vaksin Covid-19 demi terwujudnya segera kekebalan bersama. Antusiasme masyarakat tersebut hendaknya disambut baik oleh semua pelaksana vaksin dengan memberi kemudahan dalam mendaftar.

“Dipermudah sajalah. Selama ini, saya lihat urusan administrasi pendaftaran untuk vaksin cukup ribet. Masyarakat harus mendaftar secara online (dalam jaringan), sementara tidak semua kalangan dan lokasi terjangkau jaringan internet maupun wi-fi,”  ujar Jusuf Kalla (JK) dalam acara penutupan pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Ikatan Alumni  Universitas Hasanuddin Jabodetabek bersama PT Nindya Karya (Persero) di Jakarta, Minggu (29/8/2021) siang.

Baca juga:

> Vaksinasi Covid-19 untuk Kekebalan Bersama

Vaksinasi massal  yang dipusatkan di kompleks Nindya Karya tersebut melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Minggu pagi, Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksin tahap kedua sembari mengapresiasi upaya Nindya Karya selaku BUMN yang menggalang berbagai lembaga dan komunitas untuk menggenjot vaksinasi massal demi terbentuknya kekebalan bersama (herd immunity) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kesan birokratis

JK yang juga merupakan Ketua Umum PMI menyarankan agar petugas tidak terlalu terpaku dengan  aturan pendaftaran yang selama ini diterapkan. Sepanjang warga yang bersangkutan mau datang ke tempat vaksin dan memenuhi syarat dari segi kesehatan, sebaiknya dilayani saja.

JK menjelaskan hal itu seraya menunjuk deretan meja dan petugas di  beberapa titik. Dia melihat hal itu terlalu terkesan birokratis, sementara di sisi lain pemerintah dan pihak terkait juga mendorong tercapainya target 2 juta orang divaksin per hari.

KOMPAS/NASRULLAH NARA

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mencoba layanan pemeriksaan kesehatan di sentra vaksinasi di kompleks PT Nindya Karya, Jakarta, Minggu (29/8/2021). Syahrul antara lain didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, Dirut PT Nindya Karya Haedar A Karim, dan Dirut Indah Karya Sapri Pamulu.

JK membandingkan prosedur pembagian bantuan sosial dengan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, yang perlu diperketat birokasi dan persyaratannya adalah pembagian bantuan sosial, baik berupa tunai maupun bahan pokok. Sebaliknya, yang perlu dipermudah adalah layanan vaksinasi.

JK memberikan ilustrasi, saat pembagian bantuan sosial, hampir semua orang ingin mendapatkan jatah lebih dari satu kali. “Tapi, coba kalau vaksin, mana ada orang  yang mau berkali-kali divaksin dalam satu hari,” ujar JK disambut tepuk tangan warga calon penerima vaksin yang duduk dalam deretan kursi para tamu seperti, Menteri Pertanian Syahul Yasin Limpo, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir, Komisaris Independen Bank BTN Iqbal Latanro, mantan Rektor Unhas Idrus Paturusi, dan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Mukhlis Patahna.

Jangan sampai jumlah kasus  kembali meledak sehingga membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan kembali kewalahan. (Abdul Kadir)

Sementara itu Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengingatkan pentingnya mencegah penularan Covid-19 semenjak dari hulu, yakni  bermula dari perilaku hidup sehat masyarakat. Meski sudah menerima vaksin, warga harus tetap menegakkan protokol  kesehatan.

“Jangan sampai, jumlah kasus  kembali meledak sehingga membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan kembali kewalahan,” kata Kadir.

DOKUMENTASI NINDYA KARYA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan kepada petugas sentra vaksinasi Covid-19 di Kompleks PT Nindya Karya, Jakarta, Minggu (29/8/2021).

Kadir juga menyampaikan rasa syukur karena berkat partisipasi semua pihak, secara umum kurva penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun. Saat ini,  tinggal beberapa daerah di Povinsi Bali dan Povinsi  Sulawesi Tengah yang tergolong zona kuning.

Kadir juga memuji pelaksanaan vaksin di DKI yang telah mencapai 116 persen. Ditargetkan 8,6 juta orang, tetapi realisasinya bisa mencapai 9,4 juta.

Adapun Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas mengapresiasi semangat gotong royong semua pihak untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19. Dia melihat semangat gotong royong itu sebagai modal sosial yang mencerminkan dukungan berbagai lembaga dan komunitas terhadap  program pemerintah. “Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Penanganan pandemi Covid 19 membutuhkan empati  dan partisipasi kita semua,” kata Syahrul.

Ketua Ikatan Alumni Unhas Jabodetabek Muhammad Ismak menyebutkan, total warga yang divaksin dalam kegiatan ini sekitar 1.526 orang. Target semula 2.500 orang. “Jika target angka itu tak tercapai, tentu bisa dimaklumi  karena sentra layanan vaksin belakangan ini memang semakin  tersebar luas,” katanya.