Penurunan Biaya Tes PCR Harus Diiringi Pengawasan Mutu

Pemerintah diminta untuk konsisten dalam mengawasi kualitas dan harga agar hasil tes tetap memenuhi keamanan, kualitas, kinerja, hingga ketersediaan bahan baku.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas bersiap mengambil sampel usap salah satu anak balita yang mengikuti tes usap PCR untuk pelacakan kasus oleh Puskesmas Gambir di salah satu areal parkir di Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi di sektor kesehatan berkomitmen untuk melaksanakan keputusan pemerintah yang menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes dengan metode reaksi berantai polimerase atau PCR. Namun, pemerintah juga diminta konsisten mengawasi kualitas dan harga agar hasil tes tetap memenuhi keamanan, kualitas, kinerja, hingga ketersediaan bahan baku.

Hal tersebut disampaikan organisasi di sektor kesehatan, yakni Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI), serta Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia.

Indri Wulan dari perwakilan ILKI mengemukakan, tiga organisasi itu berkomitmen melaksanakan keputusan pemerintah dengan mengimbau anggota organisasi memenuhi penetapan batas tarif tertinggi. Hal ini menyusul adanya Surat Edaran Kementerian Kesehatan tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transciption Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

”Organisasi dan anggota berkomitmen tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan melalui penyediaan teknologi laboratorium yang baik dan penggunaan reagen serta bahan pendukung bermutu tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dalam pernyataan sikapnya, ketiga organisasi tersebut menyatakan perlu dukungan pemerintah dalam hal operasional yang membutuhkan biaya, antara lain bahan baku, bahan pendukung, dan pengadaan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga diminta konsisten mengawasi pelaksanaan pemeriksaan RT-PCR dari segi kualitas dan harga agar hasilnya memenuhi kaidah yang ditetapkan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Tenaga medis melakukan tes cepat antigen kepada pengendara yang akan ke Surabaya di Posko Penyekatan Suramadu di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/6/2021).

Selain itu, lanjut Indri, tiga organisasi meminta semua pihak mendorong penggunaan bahan baku dan reagen produksi dalam negeri. Terakhir, pemerintah diimbau mempertimbangkan pengurangan pajak dan bea masuk untuk bahan baku dan produk jadi yang harus diimpor. Sebab, pengurangan pajak dan bea masuk berkontribusi langsung pada penurunan harga.

Ketua Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS-Patklin) Aryati meminta organisasi kesehatan dan anggota diberikan tenggat untuk menurunkan harga tes PCR. Sebab, keputusan dari pemerintah sangat mendadak, sedangkan saat ini banyak bahan baku ataupun alat penunjang tes lainnya sudah dibeli dan perlu dihabiskan.

Baca juga: Presiden Minta Biaya Tes PCR Diturunkan

Menurut Aryati, penentuan harga tes PCR tidak hanya mempertimbangkan bahan baku, tetapi juga terdapat aspek lainnya, mulai dari tahapan sebelum hingga sesudah analisis. Semua tahapan dalam melakukan tes PCR memiliki biaya tersendiri, seperti pembangunan laboratorium, penyediaan alat pelindung diri, pengadaan SDM, dan pengelolaan limbah.

”Kami harapkan pemerintah lebih bijaksana dalam mengendalikan harga jual reagen. Kami juga menekankan kualitas dan keamanan. Jangan sampai dengan harga PCR yang turun, misalnya, berimbas pada kualitas APD,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia Randy H Teguh menambahkan, pemerintah sudah melakukan analisis saat pertama kali menetapkan harga tes PCR sebesar Rp 900.000. Itu mencakup biaya alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga utilitas. Persentase tertinggi 50-60 persen diperhitungkan terkait pemenuhan alat kesehatan.

Senada dengan organisasi lain, ia pun memandang seharusnya pemerintah memberikan waktu untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan harga. Bahkan, saat ini anggota Gakeslab sudah memesan barang secara impor dengan harga lama.

Kami harapkan pemerintah lebih bijaksana mengendalikan harga jual reagen. Kami juga menekankan mutu dan keamanan. Jangan sampai dengan harga PCR turun, misalnya, berimbas pada kualitas APD.

Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto menyatakan, pihaknya tidak diajak berdiskusi terkait penurunan harga tes PCR. Ia menilai, seharusnya dalam memutuskan kebijakan tersebut dilakukan dengan melibatkan diskusi dari berbagai pihak dan survei pasar.

”Rumah sakit sebagai benteng terakhir di masa pandemi ini bisnis utamanya adalah klinik. Ketika harga tes PCR sudah ditetapkan, diharapkan semua distribusi dan kualitas mulai dari alat, bahan baku, hingga obat juga bisa dipertahankan dengan baik. Ini juga akhirnya menyangkut keselamatan terhadap tenaga kerjanya,” ucapnya.

Baca juga: Biaya Tertinggi Tes PCR di Jawa-Bali Rp 495.000