Menjelang akhir masa PPKM darurat, kasus harian Covid-19 belum turun signifikan. Pemerintah perlu memperkuat pengetesan dan pelacakan, selain menambah tempat perawatan pasien.
Oleh
AHMAD ARIF/ MAWAR KUSUMA WULAN/ DIMAS WARADITYA NUGRAHA
·5 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan pers terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali, Kamis (1/7/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih mengevaluasi efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sebelum memutuskan untuk memperpanjangnya atau tidak. Meski diklaim terjadi penurunan mobilitas penduduk, hal ini belum diikuti oleh penurunan laju penularan Covid-19 di hulu karena masih lemahnya pengetesan dan pelacakan.
”Terjadi penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat, yang memberi harapan penularan bisa diturunkan. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menurunkan penambahan kasus," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu (17/7/2021).
Menurut Luhut, dibutuhkan waktu 14-21 hari untuk bisa melihat apakah penambahan kasus Covid-19 mulai melandai.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali dimulai sejak 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2021. ”Bukan pilihan mudah memutuskan PPKM (darurat). Di satu sisi menghentikan laju varian Delta yang eksponensial naik tinggi agar dokter, perawat, bidan di RS dan puskesmas dan fasilitas kesehatan lain bisa menyembuhkan pasien yang jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar,” ucap Luhut.
Dalam kesempatan ini, Luhut juga meminta maaf kepada masyarakat jika PPKM belum optimal. ”Kami akan bekerja keras agar penularan bisa diturunkan dan bantuan sosial ke masyarakat bisa disalurkan,” katanya.
Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak. ”Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan kami akan umumkan secara resmi,” ucapnya.
Kompas/Priyombodo
Suasana lengang di jalan protokol MH Thamrin, Jakarta, pada pekan kedua pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sabtu (17/7/2021). Pemerintah berencana memperpanjang masa PPKM darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021 karena kasus penularan Covid-19 masih tinggi.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah harus segera menjawab pertanyaan penting apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Jawaban atas pertanyaan itu harus diputuskan dengan pikiran jernih dan jangan sampai keliru.
”PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin ratas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (16/7/2021), dan videonya diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021).
Presiden juga meminta kebijakan penyekatan jalan untuk pembatasan mobilitas masyarakat dievaluasi sebab Presiden masih melihat tingginya mobilitas masyarakat di lapangan.
Luhut menyebut, ada dua indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yakni penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit. Menurut dia, saat ini kedua indikator ini mulai membaik. ”ika kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik,” kata Luhut.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono juga mengatakan, ”Ada kabar baik, BOR rumah sakit mulai flat di Jakarta. Ini mungkin akibat penambahan tempat tidur yang cukup signifikan dan angka yang masuk rumah sakit mudah-mudahan ke depan tidak terlalu masif.”
AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat (9/7/2021) siang mengunjungi Asrama Haji Pondokgede, Jakarta Timur, yang akan dioperasikan menjadi Rumah Sakit Asrama Haji untuk penanganan pasien Covid-19.
Ada penambahan 1.000 tempat tidur isolasi Covid-19 di Asrama Haji Pondokgede. Selain itu, akan ada tambahan 300 tempat tidur di RS Cipto Mangunkusmo dan 300-400 lagi di beberapa rumah sakit lain. ”Total ada 2.000 tambahan tempat tidur di seluruh Jakarta. Selain itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah sakit lapangan di beberapa tempat di Jateng dan Jabar,” katanya.
Meski demikian, Luhut menyatakan, pandemi Covid-19, terutama menghadapi varian Delta, tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlag tempat tidur dan rumah sakit, dokter, serta perawat. Itu hanya sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi.
Jika kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik.
Pengetesan dan pelacakan
Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia Regional Asia Tenggara (WHO-SEARO), Tjandra Yoga Aditama, mengatakan, pemerintah perlu hati-hati melihat data BOR yang mulai mendatar. ”Angka BOR bisa misleading,” ujarnya.
Penurunan BOR dengan menambah kapasitas tempat tidur tidak menandakan penurunan kasus. ”Kalau rumah sakit dengan 200 tempat tidur, misalnya, lalu 100 di antaranya dipakai Covid-19 dan penuh, lalu ada instruksi bahwa 100 sisanya dipakai untuk Covid-19, maka BOR yang tadinya 100 persen akan menjadi 50 persen,” kata Tjandra.
Tjandra menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus di hilir, seperti menambah tempat tidur rumah sakit, obat-obatan, dan oksigen. ”Sangat penting juga memperbaiki sektor hulu dengan tes dan telusur kasus yang baik,” ucapnya.
Kompas/Priyombodo
Deretan sampel tes antigen warga yang tengah diuji dalam kegiatan tes antigen bagi warga yang berada di zona merah di SD Negeri Larangan Selatan 3, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (8/7/2021).
”Tanpa ada tes dan telusur yang maksimal, keberhasilan PPKM darurat akan sulit dicapai,” tambahnya.
Menurut Tjandra, dalam tiga hari terakhir ini bukan hanya kasus baru lebih dari 50.000 yang jadi masalah kita, melainkan juga kenyataan bahwa tiga hari berturut-turut angka kepositifan (positivity rate) kita di atas 30 persen. ”Hal ini tidak hanya menunjukkan tingginya penularan di masyarakat, tetapi juga jauh lebih tinggi dari negara tetangga kita,” katanya.
Tambahan anggaran
Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari semula sebesar Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Penambahan paling tinggi diberikan untuk sektor perlindungan sosial dari semula Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun serta sektor kesehatan dari semula Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan anggaran di sektor kesehatan akan dialokasikan untuk tambahan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 1,08 triliun, penyediaan paket obat isoman Rp 400 miliar, pembangunan rumah sakit darurat Rp 2,75 triliun, percepatan vaksinasi oleh TNI/Polri Rp 1,96 triliun, kebutuhan operasional penebalan PPKM mikro oleh TNI di daerah Rp 790 miliar, pengadaan oksigen Rp 370 miliar, serta tambahan alokasi klaim perawatan pasien sebesar Rp 25,87 triliun.
