Lonjakan kasus Covid-19 yang terus mencapai rekor tertinggi menunjukkan upaya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat belum efektif. Pengetatan secara sistematis diperlukan.
Oleh
Tim Kompas
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS-Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang sudah berjalan hampir dua pekan belum efektif menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat. Jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus naik.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Rabu (14/72021) melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 54.517 kasus dengan 991 kematian. Ini adalah angka tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tetap harus dilanjutkan karena Covid-19 belum terkendali.“Sampai hari ini rumah sakit tetap penuh. UGD (Unit Gawat Darurat) juga penuh, begitu pula ICU (Intensive Care Unit). Jumlah kematian bahkan sempat mencapai angka tertinggi di dunia. Itu artinya kita belum mampu menahan kasus baru. PPKM darurat belum ada hasil sehingga harus ditambah dengan lebih ketat,” ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan untuk mencari persoalan mendasar dari tidak efektifnya penanganan yang berjalan. Peran satgas harus dipastikan berjalan optimal dan sistematis sampai ke tingkat desa dan kelurahan. “Jadi jangan sampai aturan ini hanya heboh di tingkat pusat dan tidak terimplementasi dengan baik di daerah,” tutur Ede.
Titik penyekatan
Hari ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan kendaraan untuk membatasi mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Total ada 100 titik penyekatan untuk memperketat pergerakan masyarakat, khususnya di ruas jalan dalam kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Sambodo, selama PPKM berlangsung, tingkat mobilitas kendaraan fluktuatif bahkan cenderung meningkat.
"Mohon dipahami bahwa apa yang kami lakukan bersama TNI dan Pemprov ini untuk kepentingan masyarakat, yaitu menurunkan angka kasus harian Covid-19 yang terus tinggi. Virus ini inangnya manusia, kalau inangnya masih jalan-jalan, virusnya juga. Survei mengatakan, agar penyebaran virus turun, mobilitas harus turun 50 persen. Tapi, di Jakarta belum turun 50 persen," ujarnya.
Belum efektifnya PPKM Darurat juga terpantau di beberapa daerah lain. “Di Bandung Raya (Jawa Barat), lebih dari 50 persen warganya bekerja dengan upah harian seperti buruh lepas, pedagang, dan pekerja pabrik. Berbeda dari Aparatur Sipil Negara dan karyawan bergaji bulanan lainnya, kalau tidak keluar ya mereka tidak dapat uang dan tidak makan,”kata Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono.
Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara mengatakan, mobilitas di Kota Bandung berkurang 17 persen sejak awal penyekatan PPKM Darurat.
Di Surabaya, Jawa Timur, pergerakan publik selama dua pekan terakhir baru mencapai 30 persen dari target minimal 50 persen. “Untuk itu, kami lebih tingkatkan lagi kegiatan pembatasan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Gatot Repli Handoko.
Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pemkab dan DPRD mengesahkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang mengatur penegakan protokol kesehatan (prokes). Pelanggar prokes dapat dijatuhi denda mulai Rp 250.000 hingga Rp 50 juta.
Untuk menangani pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE menyepakati kerja sama penyediaan 50 juta dosis vaksin Pfizer bernama BNT 162b2 sepanjang tahun 2021. "Dengan bertambahnya stok vaksin 50 juta dosis merk Pfizer ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,”kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Terkait pelaksanaan vaksinasi gotong royong, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan adanya potensi penyelewengan (fraud) dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong.”Saya menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi,” ujar Firli. (TAN/ERK/RTG/BRO/ETA/TAM/IKI/BWO/NAD/REK/WKM)