Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhambat terbatasnya pasokan vaksin gratis melalui skema multilateral. Untuk mengatasi masalah itu, produksi vaksin di dalam negeri akan ditingkatkan.
Oleh
PRADIPTA PANDU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 10 juta dosis vaksin gratis dari skema multilateral gagal didatangkan Indonesia karena diembargo oleh India. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kasus yang signifikan di negara tersebut. Pemerintah akan terus mendorong produksi vaksin dalam negeri untuk memenuhi target vaksinasi dan kekebalan kelompok.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pada Maret-April 2021 direncanakan terdapat stok vaksin 15 juta dosis per bulan sehingga dapat memenuhi target penyuntikan 500.000 dosis per hari. Namun, stok 10 juta dosis vaksin yang seharusnya diterima Indonesia dari Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) gagal didatangkan karena diembargo India.
”Tadinya kita akan dapat 11,7 juta dosis vaksin, tetapi sekarang hanya 1,4 juta dosis. Jadi, bulan April ini akan sangat sulit karena jumlah vaksin yang sedikit. Tetapi, rencana produksi dari Bio Farma pada Mei akan meningkat kembali sehingga laju vaksinasi juga bisa ditingkatkan,” ujarnya dalam acara bertajuk ”Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (6/4/2021).
Sampai saat ini, kata Budi, 12,7 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat sejak awal program vaksinasi, yakni 13 Januari hingga awal April. Data ini membuat Indonesia masuk dalam peringkat kedelapan sebagai negara dengan capaian vaksinasi terbanyak di dunia.
”Indonesia bisa berada di peringkat keempat jika kita keluarkan negara-negara yang bisa memproduksi vaksin sendiri, seperti Amerika, Inggris, India, Rusia, dan China. Peringkat ini di bawah Brasil, Turki, dan Jerman. Jadi, suntikan kita sudah mencapai 500.000 per hari atau 2,5 juta dosis per minggu dan ini sesuai dengan ketersediaan vaksin,” katanya.
Tadinya kita akan dapat 11,7 juta dosis vaksin, tetapi sekarang hanya 1,4 juta dosis. Jadi, bulan April ini akan sangat sulit karena jumlah vaksin yang sedikit.
Budi menegaskan, dari data dan laporan yang diterima, sejumlah vaksin yang telah tersedia saat ini masih bisa memberikan proteksi terhadap mutasi virus Covid-19 meski akan terjadi penurunan efikasi. Ini dibuktikan dari tidak terjadinya lonjakan kasus Covid-19 tahap ketiga di Inggris karena tingginya tingkat vaksinasi di negara tersebut.
Sementara untuk program vaksinasi di daerah-daerah terpencil, tambah Budi, akan dikoordinasikan oleh setiap puskesmas. Ia pun menyatakan program vaksinasi di wilayah bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur, telah ditunda agar lebih fokus dalam proses penanganan korban.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, saat ini masyarakat global tengah berpacu mengatasi pandemi dan memproduksi vaksin. Program vaksinasi menjadi pengubah pemulihan kesehatan dan ekonomi. Semua negara juga berusaha mengamankan distribusi dan pasokan vaksin karena ada kekhawatiran negara produsen menahan distribusi vaksin.
”Indonesia bersama negara-negara lain dan WHO mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional tentang akses vaksin, obat-obatan, serta perlengkapan diagnostik untuk mengatasi pandemi secara adil bagi semua masyarakat dunia. Kita patut bersyukur upaya diplomasi untuk mengamankan pasokan vaksin,” ujarnya.
Menurut Wapres, penurunan kasus Covid-19 dalam beberapa bulan ini dan meningkatnya mobilitas masyarakat secara terbatas memberikan optimisme terhadap perbaikan konsumsi. Oleh karena itu, ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan meningkatkan kembali produksi dan menyerap tenaga kerja, termasuk ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk halal.
Infrastruktur kesehatan
CEO PT Siloam Internationals Hospitals Caroline Riady mengatakan, kunci dalam mengatasi krisis ini salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan di Indonesia yang masih minim dan tidak merata. Hal ini menjadi dasar Siloam Hospital mulai hadir dan beroperasi di daerah luar Jawa, seperti Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) dan Lubuk Linggau (Sumatera Selatan).
Caroline memandang bahwa isu kesehatan sangat memengaruhi produktivitas sehingga menjadi landasan dalam prioritas pembangunan sumber daya manusia. Pandemi yang terjadi saat ini membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan publik untuk pembangunan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
”Semoga pandemi ini juga mengingatkan kita akan ancaman krisis kesehatan lainnya, seperti DBD (demam berdarah dengue), stunting, jantung, hipertensi, dan penyakit lainnya. Kita tidak mungkin menikmati bonus demografi pada 2030 hingga 2045 jika ancaman krisis kesehatan lainnya tidak teratasi,” ujarnya.