Perketat Pengawasan Satgas Daerah Selama Libur Panjang
Meski sudah ada larangan mudik, sebagian masyarakat tetap nekat kembali ke kampung halaman. Satuan tugas di daerah hingga tingkat tapak agar aktif memeriksa setiap pendatang dan memastikan protokol kesehatan berjalan.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Lonjakan kasus penularan Covid-19 biasanya akan terjadi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat selama libur panjang. Itu disebabkan protokol kesehatan yang tidak dijalankan secara optimal. Satuan tugas di daerah diharapkan bisa memperketat pengawasan, terutama pada pendatang.
Koordinator Tim Supervisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sekaligus Ketua Subbidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Koesmedi Priharto, Kamis (1/4/2021) di Jakarta, menyampaikan, pemantauan dan pengawasan perlu diperketat selama berlangsung libur panjang. Satuan tugas di tingkat desa dapat memeriksa setiap orang yang baru datang dari wilayah lain. Perlu dipastikan pula pendatang ini sudah melakukan tes terkait Covid-19 yang kemudian dilanjutkan dengan karantina mandiri.
”Posko-posko di daerah semakin berperan selama libur panjang ini. Pada pendatang harus ditanya dan diperiksa terkait kondisi kesehatannya. Dipastikan juga ada bukti pemeriksaan Covid-19 dengan hasil negatif. Jika memungkinkan sediakan tempat karantina,” katanya.
Libur panjang ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian di sekitar rumah.
Koesmedi menambahkan, sekalipun mudik sudah dilarang, masyarakat masih bisa beraktivitas ke luar rumah. Namun, protokol kesehatan ketat tetap menjadi yang utama. Setidaknya, protokol untuk selalu menggunakan masker dengan benar, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak harus dipatuhi.
Ketika di restoran atau tempat makan, misalnya, masyarakat tetap bisa membeli makanan di tempat tersebut. Namun, itu akan lebih baik apabila makanan dibeli untuk dibawa pulang. Dengan demikian, usaha tempat makan tetap berjalan dengan tetap aman dari penularan Covid-19.
”Terkait momen libur panjang, masyarakat harus tetap patuh pada 3M, dengan upaya 3T (tes, lacak, dan terapi) yang juga tetap dilakukan. Secara bersamaan vaksinasi juga berjalan. Namun, perlu disadari bahwa vaksinasi hanya melindungi kita sekitar 65 persen. Artinya masih ada potensi penularan meski dampaknya tidak sampai berat. Karena itu, protokol kesehatan menjadi penting,” tuturnya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, libur panjang ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian di sekitar rumah. Selain untuk mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur, langkah ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah.
”Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita meniadakan mudik adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis,” tuturnya.
Pembelajaran tatap muka
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, keputusan pemerintah untuk mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas perlu dipersiapkan dengan baik. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, semua satuan pendidikan diharapkan segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas apabila seluruh guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi.
”Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orangtua murid yang dipaksa. Orangtua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM (pembelajaran tatap muka) terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku sehingga tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas,” ucapnya.
Nadiem menuturkan, sekitar 20-22 persen sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sudah mulai melakukan PTM terbatas. Selain itu, hampir 85 persen sekolah-sekolah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga sudah kembali melaksanakan PTM secara penuh.
”Saya mengajak kita semua untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi Covid-19. Pembelajaran tatap muka terbatas harus kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi,” katanya.