Presiden Perintahkan Percepatan Vaksinasi Covid-19
Kecepatan vaksinasi jadi kunci mengendalikan pandemi Covid-19. Soal ketersediaan vaksin, Presiden Joko Widodo menyebut, selain vaksin dari Sinovac, akan datang vaksin dari AstraZeneca pada bulan ini.
Oleh
ANITA YOSSIHARA/ NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Program vaksinasi Covid-19 secara nasional yang telah dimulai pada 13 Januari 2021 terus dikebut. Tak hanya mengupayakan pemberian vaksin kepada 1 juta penduduk setiap hari, pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin untuk mempercepat terciptanya kekebalan kelompok.
Dalam keterangan pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021) malam, Presiden Joko Widodo menyampaikan, kecepatan vaksinasi menjadi kunci untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 sekaligus mengakhiri pandemi. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih giat melakukan vaksinasi di daerah masing-masing agar kekebalan kelompok bisa secepatnya terbentuk.
”Terkait program vaksinasi, saya sudah meminta dan memerintahkan pemerintah daerah untuk lebih cepat, lebih giat lagi melakukan vaksinasi agar kita bisa sesegera mungkin dapat membentuk kekebalan kelompok, herd immunity, karena kecepatan vaksinasi jadi suatu kunci untuk mengendalikan laju penularan Covid-19, untuk mengendalikan pandemi,” kata Presiden.
Dijelaskan, saat ini program vaksinasi nasional masih terus berjalan dengan memprioritaskan kelompok berisiko tinggi.
Selain tenaga kesehatan, vaksin juga mulai diberikan untuk penduduk lanjut usia (lansia), petugas pelayanan publik, tenaga pendidik dan kependidikan, pedagang pasar, pekerja media, anggota TNI dan Polri, aparatur sipil negara (ASN), atlet, serta ulama dan tokoh agama.
Hingga Kamis ini setidaknya sudah 2 juta penduduk yang menerima suntikan vaksin Covid-19. Pemerintah pusat juga telah mendistribusikan 12 juta dosis vaksin ke-34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Presiden menargetkan 40 juta penduduk mendapatkan vaksinasi Covid-19 pada periode Januari-Juni 2021. ”Target vaksinasi pada periode Januari-Juni adalah 40 juta orang dan kita menargetkan 1 juta orang harus divaksinasi setiap hari agar pelaksanaan vaksinasi ini bisa selesai tepat waktu,” tuturnya.
Kebutuhan vaksin
Pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin agar target vaksinasi nasional bisa terpenuhi. Dari berbagai upaya lobi dan negosiasi yang dilakukan pada awal pandemi, pemerintah telah berhasil memperoleh 38 juta dosis vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Sebanyak 3 juta dosis dalam bentuk vaksin siap pakai dan 35 juta dosis lainnya berbentuk bahan baku vaksin yang diolah oleh PT Biofarma.
Menurut Presiden, pada Maret ini akan kembali datang 6,4 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, perusahaan farmasi asal Inggris.
”Insya Allah pada Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca sebanyak 6,4 juta vaksin jadi. Artinya, kita bisa mempercepat proses vaksinasi,” ujarnya.
Semakin baik
Dalam keterangannya, Presiden juga mengklaim bahwa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan hasil baik. Keberadaan posko-posko di tingkat desa, kampung, atau kelurahan semakin aktif mencegah penularan Covid-19. Komunikasi antarwilayah dan gotong royong dalam mengatasi penyebaran Covid-19 juga dirasa semakin baik.
Beberapa indikator keberhasilan PPKM skala mikro adalah tren perlambatan penambahan kasus mingguan di tujuh provinsi—DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Diharapkan, kerja keras tetap dilakukan supaya laju penurunan ini bisa berlanjut.
Kasus positif mingguan secara nasional di pekan terakhir juga relatif menurun. Apabila pada Januari 2021 penambahan kasus harian bisa mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus, sepekan terakhir ini penambahan kasus umumnya di bawah 10.000.
”Angka-angka ini kalau dilihat secara detail, kasus harian, semakin turun. Tapi, kita harus tetap waspada supaya kasus positif harian terus turun tanpa mengurangi testing yang dilakukan setiap harinya,” tutur Presiden.
Rata-rata kasus aktif dan rata-rata tingkat kesembuhan di Indonesia juga lebih baik ketimbang angka rata-rata di tingkat dunia. Rata-rata kasus aktif di Indonesia per 3 Maret 2021 di angka 11,11 persen, sedangkan di dunia masih 18,85 persen. Angka rata-rata kesembuhan di Indonesia pada 3 Maret juga mencapai 86,18 persen. Angka ini lebih baik ketimbang rata-rata kesembuhan dunia di angka 78,93 persen.
Namun, untuk rata-rata kematian di Indonesia masih di angka 2,7 persen, sedangkan rata-rata kematian di dunia 2,2 persen. ”Ini yang harus kita perhatikan dan kita harus bekerja keras agar angka kematian di Indonesia bisa berada di bawah rata-rata kematian dunia. Tapi, angka kematian ini jauh lebih baik daripada awal penularan Covid-19,” ucap Presiden.
Positivity rate di Indonesia yang pada akhir Januari 2021 di angka 36,19 persen juga mulai turun ke 18,6 persen pada 2 Maret 2021. Positivity rate ini diharapkan terus menurun. Karena itu, Presiden menyebut PPKM skala mikro akan dikembangkan di provinsi-provinsi di luar Jawa yang memiliki kasus banyak.
Jangan khawatir
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan masuknya varian baru virus SARS-COV-2 yang disebut B.1.1.7.
”Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama,” tutur Presiden sembari mengajak semua masyarakat tetap disiplin dengan protokol kesehatan.
Varian baru ini ditemukan pada sampel dari dua pekerja migran yang pulang ke Indonesia pada 28 Januari dan 31 Januari lalu. Saat dites usap, mereka positif Covid-19 dan menjalani isolasi di Jakarta. Mereka baru pulang ke Karawang setelah tes PCR negatif.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga kembali menegaskan prioritas pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. ”Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama,” katanya.
Karena itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T, yakni testing (tes), tracing (lacak), dan treatment (isolasi). Namun, upaya tersebut harus mendapat dukungan masyarakat dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengendalikan Covid-19. Pemerintah memerlukan dukungan dan kebersamaan dari seluruh elemen bangsa.
Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir terus mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, vaksinasi merupakan sebuah ikhtiar kolektif untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 dan mengakhiri pandemi.
”Agama mengajarkan kita untuk berusaha, setelah itu bertawakal. Vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah adalah ikhtiar kolektif dalam mengatasi wabah Covid-19,” tuturnya.