Analisis Penanganan Covid-19 di Pedesaan Ditingkatkan
Analisis penanganan Covid-19di tingkat desa ditingkatkan guna mengoptimalkan kebijakan ini dan membuat model baru yang bisa diterapkan di daerah lainnya yaitu di luar Jawa-Bali.
Oleh
PRADIPTA PANDU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Meski belum optimal, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Jawa-Bali dinilai cukup efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di tingkat hulu atau pedesaan. Analisis penanganan Covid-19 terus ditingkatkan guna mengoptimalkan kebijakan ini dan membuat model baru yang bisa diterapkan di daerah lainnya yaitu di luar Jawa-Bali.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Ginting menyampaikan, penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro selama ini menunjukkan adanya kurva yang melandai. Namun, angka pasien yang positif Covid-19 masih cukup tinggi.
“Perlu 3T (tes, pelacakan, dan perawatan) benar-benar diimplementasikan di desa dan karantina diterapkan secara optimal," ujarnya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Minggu (28/2/2021).
Tim supervisi ini akan melihat bagaimana tata kelola dan pelaksanaan peran masing-masing kepala desa, babinsa, puskesmas, dan tim pelacakan. Pemerintah bertanggung jawab menyukseskan 3T dan masyarakat harus menjaga 3M. (Alexander Ginting)
Dalam PPKM Skala Mikro ada posko desa yang didampingi bintara pembina desa (babinsa), bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas), serta relawan untuk mengoptimalkan pelacakan kontak.
Menurut Alex, instruksi penanganan Covid-19 saat ini memang terkesan terdapat pelonggaran seperti perpanjangan waktu pembukaan tempat perbelanjaan hingga pukul 20.00. Namun, dalam level mikro terdapat isolasi yang ketat khususnya di zona merah, kuning, dan oranye yang dikoordinasikan oleh tim dari Posko Desa.
Hari Minggu, Satgas Covid-19 juga telah melepas tujuh tim asistensi dan supervisi desa PPKM skala mikro untuk tujuh provinsi di Jawa-Bali. Tujuh tim tersebut diterjunkan untuk lokasi di Bojongnangka (Kabupaten Tangerang, Banten), Krukut (Jakarta Barat, DKI Jakarta), Wangunharja (Kabupaten Bekasi, Jabar), Karanggeneng (Boyolali, Jateng), Wirokerten (Bantu, DIY), Sidorukun (Gresik, Jatim), dan Padang Sambian Klod (Denpasar, Bali).
Pembentukan tujuh tim ini bertujuan untuk memperkuat posko desa dan puskesmas dalam menerapkan protokol kesehatan 3M maupun 3T sekaligus memperkuat zona isolaso.
Selain itu, tim supervisi ini akan menganalisis permasalahan Covid-19 di pedesaan dengan tetap memerhatikan kearifan lokal. Dengan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan model penanganan Covid-19 yang sesuai di setiap daerah yang berbeda-beda sehingga PPKM Skala Mikro dapat dijadikan percontohan untuk diterapkan di provinsi selain Jawa-Bali.
“Tim supervisi ini akan melihat bagaimana tata kelola dan pelaksanaan peran masing-masing kepala desa, babinsa, puskesmas, dan tim pelacakan. Pemerintah bertanggung jawab menyukseskan 3T dan masyarakat harus menjaga 3M. Di antara dua hal ini, vaksinasi juga akan dijalankan tidak hanya di kota tetapi juga di desa,” katanya.
Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro Koesmedi Priharto mengatakan, sejumlah kegiatan yang akan dilakukan tim supervisi antara lain mengkaji sejauh mana program tentang Covid-19 dijalankan masyarakat, pemetaan angka Covid-19 dan kelompok mana yang banyak terpapar, serta evaluasi penanganan Covid-19 dari pemerintah desa.
Koesmedi menegaskan, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang lebih tinggi dalam penanganan Covid-19 di pedesaan atau saat berlangsung kebijakan PPKM Skala Mikro. Sebab, permasalahan kesehatan tidak dapat ditangani sendiri dan membutuhkan peran berbagai pihak.
“Banyak kementerian dan lembaga yang telah membuat model penanganan Covid-19, tetapi banyak hal yang bertemu di lapangan. Maka kami mengajak sejumlah pihak seperti dari dinas kesehatan setempat, profesional kesehatan masyarakat, persatuan epidemiologi, hingga litbang kesehatan untuk membuat model di lapangan dan direkam serta disebarkan pada semua masyarakat bagaimana melakukan koordinasi yang tetap,” tuturnya.
Vaksinasi sektor pariwisata
Sementara itu, program vaksinasi terus dilakukan oleh sejumlah pihak, tak terkecuali bagi petugas sektor pariwisata dan transportasi melalui peluncuran Grab Vaccine Center di Bali, Minggu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang hadir dalam acara peluncuran tersebut secara daring berharap, vaksinasi dapat menjadi suatu langkah untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Ini merupakan langkah untuk mempercepat penanggulangan wabah karena pariwisata Bali selalu menginspirasi seluruh dunia. Vaksinasi hari ini menjadi suatu gerak cepat kita namun tetap harus menerapkan 3M menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta terus melakukan 3T,” ujarnya.
Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, vaksinasi untuk sektor pariwisata dan transportasi merupakan suatu usaha yang secepatnya harus dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Vaksinasi tersebut juga dinilai telah melalui prosedur yang aman, efisien, cepat, dan terkontrol.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, vaksinasi tahap kedua akan ditargetkan untuk 26,1 juta lansia dan 17,5 juta tenaga publik atau orang-orang yang dalam pekerjaannya mengharuskan bertemu dengan banyak orang. Oleh karena itu, vaksinasi tahap kedua yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2021 ini juga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Grab menjadi mitra pertama Kementerian Kesehatan untuk melakukan program drive thru vaksin. Saya berharap, gerakan vaksinasi Indonesia dapat terbangun dengan kemitraan seperti ini. Semakin banyak mitra yang berprestasi, semakin besar pula kemungkinan mencapai kekebalan imunitas untuk melindungi orang-orang sekitar,” ungkapnya.