Pembatasan Skala Mikro Diperpanjang Lagi Dua Minggu
Pemerintah memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan, mulai 23 Februari-8 Maret 2021. Ini karena pelaksanaan PPKM mikro sebelumnya tidak berjalan optimal. Pemerintah daerah diminta lebih serius menjalankan kebijakan ini.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Jawa dan Bali kembali diperpanjang selama dua pekan, mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Hal ini dilakukan karena pembatasan yang telah berjalan belum optimal dilakukan di semua daerah. Semua desa di daerah prioritas pemberlakuan pembatasan diharapkan lebih siap, terutama dalam pelaporan dan evaluasi data zonasi risiko.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (20/2/2021) di Jakarta, menuturkan, PPKM yang telah berlangsung selama lima minggu berdampak pada penurunan kasus aktif terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, penerapan PPKM mikro yang dimulai 9-22 Februari 2021 masih harus diperkuat di beberapa daerah di tingkat RT.
Sejumlah daerah dinilai belum menjalankan upaya 3T (pelacakan, pemeriksaan, dan isolasi) secara maksimal. Selain itu, masih ada daerah yang belum menetapkan zonasi risiko penularan Covid-19. Padahal, zonasi ini diperlukan sebagai indikator penerapan PPKM mikro.
Jangan sampai pada wilayah yang sudah landai justru menjadi lalai. (Doni Monardo)
”Dengan perpanjangan PPKM mikro, gubernur perlu menindaklanjuti Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 4 Tahun 2021 mengenai perpanjangan PPKM mikro dengan menerbitkan aturan di setiap daerah,” kata Airlangga.
Selain itu, setiap gubernur juga memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan, antara lain dengan pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T sampai di tingkat RT/ RW, menyiapkan bantuan beras dan masker dengan mekanisme distribusi melalui polsek ataupun koramil, serta mengintegrasi sistem pendataan zonasi risiko tingkat RT dan pendataan 3T.
Airlangga menyatakan, penguatan upaya 3T, khususnya dalam pelacakan dan pemeriksaan kasus akan dilakukan dengan memperluas tes usap antigen di tingkat RT/RW. Setidaknya, sebanyak 653.375 unit kit antigen telah didistribusikan di daerah prioritas pelaksanaan PPKM mikro. Sekitar satu juta unit kit antigen, menurut rencana, akan kembali didistribusikan mulai 23 Februari 2021.
Dalam upaya memperkuat pelacakan kasus, sumber daya manusia juga telah disiapkan, meliputi 4.188 tenaga dari satuan tugas, 29.491 babinsa (bintara pembina desa), dan 17.523 bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat). Sementara dukungan anggaran akan menggunakan anggaran dari dana desa (APBD desa), APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, anggaran Polri/TNI, serta anggaran kementerian/lembaga.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, strategi pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia akan lebih banyak dilakukan pada aspek pencegahan. Itu mulai dari promosi kesehatan dan penguatan protokol kesehatan, upaya pelacakan dan pemeriksaan kasus, isolasi kasus, serta vaksinasi. Saat ini, vaksinasi sudah berjalan untuk tenaga kesehatan, lansia, dan petugas layanan publik.
”Tes antigen akan dilakukan secara masif. Pelatihan sudah dilakukan pada kepala puskesmas dan tenaga puskesmas lainnya. Harapannya melalui tes antigen ini pemeriksaan pada kontak erat bisa lebih banyak dilakukan sehingga identifikasi kasus bisa lebih dini. Tujuannya agar laju penularan dan kasus positif bisa dikurangi,” tuturnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat serta upaya pengendalian penularan Covid-19 menghadapi tantangan di wilayah yang mengalami bencana. Tempat evakuasi yang dijadikan tempat pengungsian terkadang tidak memiliki ruang yang cukup.
Karena itu, skema yang disiapkan adalah dengan memisahkan antara kelompok yang rentan dengan kelompok usia muda. Kelompok rentan yang dimaksud adalah seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, anak-anak, serta masyarakat dengan penyakit penyerta/ komorbid.
Doni menyampaikan, edukasi serta penyuluhan terkait pembatasan kegiatan masyarakat harus gencar dilakukan. ”Jangan sampai pada wilayah yang sudah landai justru menjadi lalai,” kata Doni.
Mutasi virus
Airlangga menyampaikan, pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya mutasi baru dari virus penyebab penyakit tersebut. Larangan sementara untuk masuknya warga negara asing menjadi salah satu strategi yang dilakukan. Pada pelaku perjalanan dari luar negeri yang datang ke Indonesia dengan izin khusus pun tetap harus menjalankan protokol yang telah disiapkan, yakni melakukan pemeriksaan tes usap PCR dengan hasil negatif dan karantina selama lima hari.
Budi menambahkan, identifikasi adanya mutasi virus juga dilakukan dengan memperkuat kapasitas jejaring laboratorium pemeriksaan dalam melakukan sequencing genomik. Terdapat 12 laboratorium jejaring yang disiapkan. Setidaknya sejak Januari 2021 sampai saat ini sudah ada 180 sampel whole genome sequencing. Itu jauh lebih banyak daripada tahun lalu yang hanya sekitar 170 sampel yang dilaporkan selama satu tahun.
”Dari pemeriksaan yang dilakukan ini kita belum menemukan adanya mutasi virus, terutama pada jenis mutasi yang berasal dari London (Inggris), Afrika Selatan, dan Brasil. Kita akan terus memperbaiki kualitas sampling dan proses sequencing untuk mengidentifikasi dini jika ada mutasi virus yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.