Persiapkan Tahap Vaksinasi Covid-19 Selanjutnya, Data KPU dan BPJS Kesehatan Akan Diintegrasikan
Pemerintah berencana menggunakan integrasi data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum untuk memetakan penerima vaksin Covid-19.
Oleh
Tim Kompas
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menggunakan integrasi data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum untuk memetakan penerima vaksin Covid-19 pasca-tahap pertama vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Penyiapan data yang akurat perlu dilakukan sedini mungkin menyusul kelambanan vaksinasi bagi 1,4 juta tenaga kesehatan yang di antaranya disebabkan masalah pendataan.
Ke depan, pemerintah menargetkan sebanyak 181 juta penduduk di Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19 hingga Maret 2022. ”Pendataan penerima vaksin akan didapatkan dari gabungan data milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan data dari dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) juga, nanti, terkait data kesehatan dari BPJS Kesehatan,” ujar juru bicara untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, Kamis (28/1/2021),
Ketua Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany berpendapat, integrasi data KPU dan BPJS Kesehatan agar divalidasi. Ini karena setidaknya 40 juta penduduk belum menjadi anggota BPJS Kesehatan.
Data BPJS Kesehatan ini bisa dimanfaatkan untuk melihat profil target penerima vaksin, seperti usia, riwayat penyakit, dan informasi lain. Ini untuk menentukan kesesuaian target penerima dengan kriteria.
Cek silang
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kesiapannya untuk cek silang data karyawan di perusahaan dengan data pemerintah. Cek silang data dinilai penting agar tidak terjadi tumpang-tindih penerima vaksin. ”Data (tenaga kerja) perusahaan sudah rapi, sudah by name by address,” ujarnya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar mengandalkan sistem pendataan pemerintah serta sinkronisasi pendataan di lingkup kawasan industri dan asosiasi untuk menghindari duplikasi. Kadin Indonesia menjadi pusat pendataan sebelum dicek silang dengan sistem dan data dari pemerintah.
Vaksinasi tenaga kesehatan
Hingga kini, sejumlah daerah masih mengalami kendala vaksinasi tenaga kesehatan oleh berbagai sebab. Di Kepulauan Tanimbar, Maluku, distribusi vaksin melalui laut terkendala gelombang setinggi 4 meter.
Di Papua, penyuntikan vaksin Covid-19 baru dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Biak Numfor. Kendalanya pada inisiatif pemerintah daerah dan kesiapan infrastruktur pendukungnya.
Di Banyuwangi, Jawa Timur, pencanangan vaksinasi Covid-19 baru mulai dilakukan pada Kamis kemarin. Namun, jumlah vaksin yang diterima masih kurang dari total tenaga kesehatan yang telah menerima e-tiket vaksin.
Sementara itu, publikasi Lowy Institute, lembaga kajian kebijakan dari Australia, menempatkan Indonesia pada posisi rendah, 85 dari 98, dalam penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi, kematian, kasus per sejuta populasi, kematian per sejuta populasi, rasio tes positif, dan jumlah orang yang dites per 1.000 populasi.
”Pemeringkatan ini didasarkan pada aspek epidemiologi, dan faktanya Indonesia memang paling rendah di ASEAN,” kata epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman. (TAN/JUD/AIK/BEN/FLO/ESA/RAM/GER/FRN/VAN)