Vaksinasi Mandiri Bisa Picu Ketidakadilan Akses
Vaksinasi mandiri Covid-19 yang diwacanakan pemerintah dikhawatirkan memicu ketidakadilan akses terhadap kesehatan warga. Pemerintah diminta lebih fokus mengatasi masalah vaksinasi yang sedang berjalan.
Vaksin Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac Biotech, China yang digubakan untuk vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sari Asih, Tangerang Selatan, Banten, Senin (18/1/2021). Sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan menjadi prioritas utama pemberian vaksin tahap pertama. Vaksinasi mulai dilakukan secara bertahap kepada seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS—Vaksinasi mandiri Covid-19 yang diwacanakan pemerintah dinilai bisa memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, vaksinasi harus diutamakan bagi kelompok rentan terpapar penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini.
Vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah, hingga Jumat (22/1/2021), belum mencapai target. Di Provinsi Papua, misalnya, pemberian vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan telah berjalan empat hari. Namun, baru 273 orang dari 5.406 orang yang terdaftar yang telah menerima vaksin itu.