Kejujuran Status Pejabat Memudahkan Pelacakan Kasus
Warga mengapresiasi kejujuran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo terkait status positif Covid-19. Langkah itu menjadi contoh baik bagi pejabat lain untuk memudahkan pelacakan kasus.
Oleh
ADITYA DIVERANTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pejabat publik yang terpapar Covid-19 sangat penting untuk menyampaikan kondisi secara jujur kepada khalayak luas. Sikap kejujuran itu memudahkan pelacakan kasus sehingga potensi penularan pandemi secara luas bisa dicegah.
Sikap itu dilakukan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang berstatus positif pada Sabtu (23/1/2021). Doni yang juga adalah Kepala BNPB ini terkonfirmasi positif setelah menerima hasil tes reaksi rantai polimerase atau PCR pada Sabtu pagi.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengapresiasi keterbukaan Doni kepada publik. Hal tersebut sudah semestinya dilakukan sebagai bagian dari surveilans Covid-19. Dengan informasi itu, orang-orang yang berkontak erat dengan Doni turut menjadi waspada dan segera melakukan tes.
”Orang yang terpapar (Covid-19) sudah semestinya menyampaikan kondisi secara jujur. Tujuan ini untuk kewaspadaan bagi orang yang kontak erat. Pelacakan kasus juga dapat segera berjalan setelah itu dengan harapan potensi penularannya dapat dicegah,” ujar Ede saat dihubungi, Sabtu siang.
Menurut Ede, kejujuran pejabat publik dalam status Covid-19 punya peran sangat krusial. Selain memudahkan langkah surveilans, kejujuran juga berpengaruh pada persepsi publik. Sikap tidak jujur dengan status Covid-19 bisa menyebabkan publik tidak waspada.
Padahal, situasi pandemi terkini banyak didominasi pasien yang tergolong orang tanpa gejala (OTG). Sikap tidak jujur pejabat publik sangat mungkin dicontoh masyarakat secara luas. Kalau hal itu terjadi, pelacakan kasus bakal semakin sulit.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, pernah menekankan pentingnya contoh yang baik dari kalangan pejabat publik dan pesohor. Dalam konteks kepatuhan pakai masker, misalnya, masyarakat kerap menggantungkan masker di dagu karena mencontoh dari tokoh-tokoh terpandang (Kompas.id, 21/7/2020).
Ede menyebutkan, kecenderungan masyarakat dalam mencontoh hal itu harus menjadi perhatian khusus bagi pejabat publik. Artinya, pejabat publik harus memberikan contoh yang bagus dalam perihal berterus terang terhadap status positif Covid-19. Kondisi ini juga mengingat banyak pasien dan penyintas Covid-19 yang mengalami stigmatisasi.
Ede menyatakan, pejabat publik perlu menyampaikan kejujuran terkait kondisi Covid-19 sebagai bentuk empati pada orang lain. Sebab, menyembunyikan status Covid-19 sangat berisiko membahayakan orang-orang yang berkontak erat.
Bisa jadi, lingkaran orang-orang yang kontak erat ini punya riwayat penyakit komorbiditas. Dalam kondisi tersebut, penularan Covid-19 pada pasien dengan komorbiditas bisa berdampak lebih parah.
”Saya pikir orang yang menyembunyikan status positif Covid-19 itu tidak punya empati kepada orang lain. Mereka yang positif ini, kan, sudah jelas berpotensi menularkan ke orang lain. Namun, mereka tetap menyembunyikan status itu sehingga orang malah menjadi tidak waspada,” tuturnya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Doni menyampaikan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut dilakukan sembari tetap memantau penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di sejumlah daerah secara jarak jauh.
Selain Doni, seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan juga menjalani tes PCR. Hasilnya, salah satu anggota stafnya juga dinyatakan positif.
”Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apa pun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki sejauh 8 kilometer,” ujar Doni dalam siaran pers.